Lompat ke isi utama
tangkapan layar raperda pendidikan khusus DIY

Pengesahan Raperda Pendidikan Khusus Perlu Ditunda Sementara

Solider.id,Yogyakarta. Kamis sore (8/9) kemarin, Panitia Khusus (Pansus) Perda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus kembali menggelar dengar pendapat (hearing public) secara daring. Menurut keterangan dari Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY, menyampaikan bahwa acara ini digelar dalam rangka menjaring masukan serta input dari para aktivis dan pegiat isu difabel yang ada di DIY.

 

Muhammad Joni Yulianto, Ketua Sigab Indonesia, memberikan apresiasinya yang begitu besar kepada Pemda DIY terkait adanya raperda ini. Ia mengatakan bahwa raperda ini akan membawa misi yang mulia dalam mengawal terhormatinya, terlindunginya, dan terpenuhinya hak pendidikan bagi difabel.

 

Kendati demikian, ia menyoroti jika penggunaan istilah khusus dalam raperda ini dirasa kurang tepat. Sebab hal itu sama saja akan melanggengkan rezim UU Sisdiknas terkait pendekatan melalui pendidikan khusus. Terlebih lagi, adanya istilah tersebut kian berpotensi mendorong adanya segregasi pendidikan di DIY.

“Apabila kita telaah lebih dalam, istilah khusus justru menstigmakan kawan-kawan difabel. Mereka bisa jadi akan diidentikan sebagai seseorang yang tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu memang sebaiknya istilah tersebut perlu disesuaikan”, jabarnya.

 

Baca Juga: Kemunduran Pendidikan Inklusif dengan Pengesahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

 

Selain itu, Joni turut mengakui bahwa dirinya belum menemukan adanya aspek keterlibatan masyarakat difabel dalam draf raperda ini. Serta persoalan yang coba digambarkan melalui raperda ini masih terlalu mikro. Misalnya saja kurangnya kapasitas guru-guru dalam mengajar difabel, terlepas dari adanya GPK (Guru Pendamping Khusus), persoalan tersebut juga belum terlalu terlihat jelas dalam draf ini.

 

Lebih penting daripada itu, Joni justru menyarankan kepada pihak pansus agar menunda sementara waktu terkait pengesahan Raperda Pendidikan Khusus ini. Ia menjabarkan jika masih ada pekerjaan rumah yang jauh lebih penting untuk diselesaikan terlebih dulu sebelum membicarakan mengenai Raperda Pendidikan Khusus yaitu perihal revisi Perda no 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang nantinya harus disesuaikan dengan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai dasarnya.

“Sebab Perda No. 4 tahun 2012 yang saat ini berlaku masih mengacu pada Perda No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Maka sudah seyogyanya harmonisasi terhadap regulasi menjadi prioritas yang harus dituntaskan dahulu. Kita tentu tidak menginginkan adanya tumpang tindih dan kerancuan kebijakan antara perda satu dengan perda lainnya”, pungkasnya.[]

 

Reporter: Bima Indra

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.