Lompat ke isi utama

LKS Tripartit Untuk Ketenagakerjaan Inklusif

Solider.id, Semarang - Berbicara soal isu ketenagakerjaan inklusif dan kesempatan kerja bagi difebel memang tidak pernah membosankan.  Isu ketenagakerjaan memang selalu berhungan dengan setiap orang. Secara gampang, perumpamaan bahwa jika seseorang akan dapat hidup tenang dan layak, serta kenyang, makai a harus bekerja keras dan tekun untuk memperoleh apresiasi berupa pemasukan yang layak. Namun perumpamaan itu nampaknya sulit dan tak mudah diaplikasikan pada difabel. Orang dengan kondisi berbeda ini tak jarang amat susah peroleh kesempatan kerja yang layak. Kondisi lingkungan dan akses ketenagakerjaan kita memang belum sesuai denga napa yang selama ini diharapkan.

 

Teerkait isu tersebut,  Yuyun Wahyuningrum dari AICHR Indonesia mengungkapkan perlunya masukan secara langsung dari difabel.

“Perlu banyak isu baik dari segi ekonomi, sosial atau terkait pandemi yang disampaikan oleh difabel sendiri. Dari sini akan kita lihat bagaimana ASEAN bisa merespon tatanan dunia baru melalui blue print yang mengikutsertakan analisis pemenuhan hak difabel, yang inputnya berasal dari mereka sendiri, dengan menentukan apa yang baik buat kita dan apa yang tidak efektif buat kita.” Ujar Yuyun dengan harapan akan ada masukan yang disampaikan oleh DPP PPDI pada AICHR Indonesia.

 

Namun melihat kurangnya pendidikan dan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman dengan pemuda difabel, menurut Yanti Kusumawardhani hal ini membuat akses pendidikan dan kesempatan kerja  menjadi tantangan bagi difabel.

“Terbatasnya kesempatan training vokasional, tidak cukup mendapat perlindungan jaminan sosial, dan terbatasnya ruang sempit saat difabel melakukan kesalahan dalam kesempatan kerja pertamanya membuat difabel lebih sering bekerja di sektor informal.” ungkap Yanti yang menyatakan saat ini sudah mulai ada peluang yang terbuka, sehingga difabel mendapat kesempatan untuk terlibat bersama stake holder dalam pembangunan, dan berkontribusi bersama kelompok lain untuk lebih meningkatkan kesempatan kerja.

 

Baca Juga: Inklusif Sektor Ketenagakerjaan: Pekerja Difabel bukan Sekedar ‘Nilai Tambah’ Perusahaan

Menjawab kondisi banyaknya difabel yang bekerja di sektor informal, Andriko Otang dari Trade Union Right Centre mengatakan, hal ini dikarenakan isu difabel belum masuk dalam ruang diskusi formal LKS Tripartit yang  merespon dinamika hubungan industrial.

“Ini lebih dikarenakan isu difabel belum masuk dalam agenda pembahasan Lembaga Kerja Sama Tripartit, baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Ketika isu difabel belum masuk dalam ruang diskusi formal yang diakomodasi LKS Tripartit, hal ini berpotensi pada minimnya regulasi yang menyasar perlindungan pada difabel menjadi minim dan rendah.” Ungkap Andriko Otang dengan menyampaikan bahwa LKS Tripartit merupakan forum komunikasi yang mempertemukan bermacam aktor pemangku hubungan industrial untuk membicarakan topik-topik persoalan ketenagakerjaan yang terjadi.

“Tripartit sekaligus sebagai ruang diskusi untuk menelurkan regulasi yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan masalah yang terjadi. Belum adanya sinkronisasi antara Undang-undang nomor 8 tahun 2016, dengan Undang-undang Cipta Kerja yang masih menggunakan terminologi kata cacat menunjukkan sensitivitas pembuat kebijakan maupun pemangku kepentingan terhadap isu difabel masih rendah. Karena inilah isu difabel masih sangat jauh tertinggal dalam ruang diskusi dan ruang kebijakan secara umum yang selama ini mendiskusikan masalah secara umum, yang secara mayoritas hanya mengakomodasi untuk non difabel.” Kata Andriko yang mengingatkan pada semua pemangku kebijakan agar jangan sampai melupakan difabel.

“Sebagai bagian masyarakat kerja yang memiliki hak dan akses setara dalam lapangan kerja, dorongan pada dunia usaha yang selama ini kosong untuk mengakomodasi kebutuhan yang ramah kepada difabel perlu diisi dan diupayakan pemerintah secara lebih maksimal sebagai respon pendekatan untuk akselerasi.” Hal ini disampaikan Andriko berdasar hasil penemuan yang dilakukan timnya saat mendapatkan kenyataan bahwa kesempatan kerja di sektor swasta untuk memenuhi kuota 1% terjadi karena rendahnya pendekatan yang dilakukan oleh sektor pemerintah.

“Tidak adanya tools yang terintegrasi sehingga tidak bisa dimonitor, sementara instrumen yang ada belum mengakomodasi kebutuhan difabel, tidak ada konsekwensi hukum bila tidak dilaksanakan. Perlu upaya pendekatan afirmatif berupa reward dan punishment sebagai upaya pendekatan yang harus dilakukan oleh pemerintah.” Lanjut Andriko yang menyatakan bahwa akselerasi untuk mendorong sektor swasta bukan barang baru untuk mewujudkan percepatan dunia kerja yang inklusif, mengingat telah terbit surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2002 yang membicarakan penyaluran tenaga kerja difabel di sektor swasta.

 

Untuk itu Andriko merasa perlu adanya tools pengawas ketenagakerjaan yang berfungsi untuk mendorong secara maksimal sehingga jelas bentuk reward dan punishmentnya.

“Padahal bila kita bisa memonitor bisa kita gunakan untuk dapat mengetahui data valid dalam pemenuhan kuota 1% atau 2%, sehingga bisa mengerucut untuk bisa mereward perusahaan yang patuh atau memudahkan punishment untuk menuntut perusahaan yang tidak patuh.”  Lanjut Andriko dalam bersaran.

 

Dengan jelasnya reward dan punishment yang diberikan diharap bisa menyediakan lingkungan kerja yang ramah difabel di tengah stigma dan diskriminasi yang kental.

“Lingkungan kerja yang ramah dan supportif perlu didorong dalam rangka mengatasi kerentanan mengatasi mental health dalam lingkungan kerja dengan memastikan mereka yang sudah terserap di pasar kerja bisa bertahan.” Menyarankan upaya dengan menekankan sinergi multi pihak sebagai bentuk komitment dalam hubungan industrial,  Andriko berharap akan dapat membantu mewujudkan dunia kerja yang layak, inklusif dan berkeadilan.

“Sinergi multi pihak bisa dilakukan dengan cara membuka ruang diskusi secara reguler antara LKS Tripartit dengan organisasi difabel, dalam rangka meningkatkan sensitivitas dan akselerasi terhadap isu difabel melalui upaya kolaborasi antara organisasi difabel, masyarakat sipil dan serikat pekerja sebagai aktor yang mewakili pekerja untuk mengaspirasi suara difabel masuk dalam perjanjian  kerja bersama yang disepakati dengan perusahaan.” Dalam pejelasannya Andriko mengatakan bahwa untuk mewujudkan dunia kerja yang inklusif dan berkeadilan bisa dilakukan dengan membuka ruang dialog antar LKS Tripartit dengan organisasi difabel, melakukan dan membina hubungan kerjasama antara PPDI dengan serikat pekerja, sehingga bisa memberikan pemahaman tentang analisa dan merekomendasi untuk menentukan langkah konkrit dalam memetakan masalah.

“Sebagai misal dalam perusahaan dibentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan kesepakatan serikat pekerja dan pengusaha, untuk mengatur syarat-syarat hak dan kewajiban pekerja yang harus dipenuhi oleh dua pihak, dan bersifat mengikat dengan dasar hukum pasal 1320 dan 1338 KUPerdata.” Terang Andriko untuk memudahkan.

“Dan jika regulasi tidak mampu menjawab persoalan pemenuhan kuota, maka harus ada intervensi lain yang perlu dilakukan untuk menyasar perusahaan. Karenanya perusahaan harus memiliki  serikat pekerja yang harus berkomunikasi dengan organisasi difabel.”[]

 

Reporter: Yanti

Editor       : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.