Lompat ke isi utama
presiden Jokowi saat memberikan sambutan

Hak Pendidikan SLBN A Pajajaran Terberangus, FPPT Layangkan Surat Terbuka

Solider.id - Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra (FPPT) layangan surat terbuka yang ditujukan kepada Joko Widodo, Presiden RI dan kepada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Tindakan tersebut diambil sebagai bentuk reaksi terhadap kondisi terbaru yang sedang terjadi di komplek Wyata Guna jalan Pajajaran nomor 50 – 52 Kota Bandung.

 

Sejumlah pembangunan yang dilakukan oleh pihak Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) dinilai telah menyalahi amanat dan keberfungsian dari lahan seluas hampir empat hektar.

“Kami berharap setiap pembangunan dianalisa terlebih dulu, dan kembali meninjau amanat serta fungsi lahan yang sudah tertera dalam sertifikat tanah ini,” ujar Ahmad Basri, Ketua Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra (FPPT).

 

Telah lama rencana Kementerian Sosial tersiar untuk mengubah fungsi panti menjadi balai, dan kemudian akan digunakan sebagai pusat layanan rehabilitasi terpadu. Artinya, di komplek Wyata Guna tengah dirancang untuk menjadi tempat semua ragam kedifabelan, dan bukan diperuntukkan lagi secara khusus untuk difabel netra sesuai sejarah pendiriannya.

Bahkan, sekolah luar biasa yang ada di lingkungan komplek Wyata guna pun, sempat akan direlokasi. Padahal, bangunan sekolah tersebut tercantum dalam amanat yang ditulisakan dalam sertifikat, bersama delapan fungsi lainnya.

 

Meninjau kembali amanat lahan di komplek Wyata Guna

Berikut adalah dua hal yang mendasari penggunaan keberfungsian tanah di Wyata Guna:

  1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat tanggal 4 Agustus 1986, sebagai dasar pemberian hak pakai kepada Departemen Sosial cq. Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya pemegang hak pakai atas tanah yang langsung dikuasai negara dengan luas 39.860 meter persegi. dengan peruntukan: (1) Kantor Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra Wyata Guna atau PRPCN Wyata Guna. (2) Sekolah Luar Biasa Negeri A atau SLBN A. (3) Perumahan Karyawan. (4) Aula dan tempat Workshop. (5) Mesjid. (6) Gereja. (7) Asrama Siswa. (8) Kantor Balai Percetakan Braille Indonesia atau BPBI.
  2. Penerbitan tiga buah sertifikat yang didasari oleh Surat Keputusan – SK Gubernur Jawa Barat, dimana sertifikat tanah nomor dua seluas 12.900 meter persegi. Sertifikat tanah nomor tiga seluas 11.920 meter persegi. Dan sertifikat tanah nomor empat seluas 15.060 meter persegi. Semua itu merupakan tanah negara yang dipinjamkan kepada Departemen Sosial cq. Kantor Wilayah Jawa Barat dengan hak pinjam. Lamanya hak berlaku, selama tanah tersebut dipergunakan oleh pemegang hak pakai untuk: (1) Kantor Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra Wyata Guna atau PRPCN Wyata Guna. (2) Sekolah Luar Biasa Negeri A atau SLBN A. (3) Perumahan Karyawan. (4) Aula dan tempat Workshop. (5) Mesjid. (6) Gereja. (7) Asrama Siswa. (8) Kantor Balai Percetakan Braille Indonesia atau BPBI.

 

Menurut pihak FPPT, apabila di lokasi Wyata Guna hendak didirikan keberfungsian dari bangunan baru, atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada dalam sertifikat, maka semestinya harus ada izin baru untuk mengubah bunyi sertifikat itu.

“Kami rasa ada pelanggaran dari isi serifikat-sertifikat yang mulai dilakukan. Selain itu juga, bagaimana dengan perizinannya? baik untuk membuat bangunan baru maupun mengubah keberfungsian dari bangunan yang telah ada sejak dulu,” papar Basri.

 

Baca Juga: Tak Kunjung Usai; KPK Lirik Kemelut Lahan Komplek Wyata Guna

 

Mempertanyakan hibah tanah yang dijanjikan Kemensos

Menindak lanjuti kunjungan langsung Ibu Risma, Menteri Sosial RI pada tanggal 18 Maret 2021 lalu, pertemuan antara Kementerian Sosial, pihak Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun, sudah berlangsung pada tanggal 21 April 2021.

 

Hasil kunjungan tersebut menyampaikan terkait tanah hibah seluas seribu enam ratus meter persegi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hibah lahan akan dipergunakan untuk keberfungsian pendidikan bagi difabel netra yaitu SLBN A Pajajaran Kota Bandung. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian tindak lanjut perkembangan hibah lahan tersebut.

“Kami dari forum ingin mengetahui sudah sampai dimana progres hibah lahan yang sudah dijanjikan itu,” imbuh Basri.

 

FPPT layangkan surat terbuka untuk pemerintah pusat dan daerah

SURAT TERBUKA DARI FORUM PENYELAMAT PENDIDIKAN TUNANETRA di SLBN A KOTA BANDUNG

Jalan. Kosar No. 147 Pasir Endah Cijambe, Ujung Berung, Kota Bandung. 40619.   Telp. 022-7812490.   CP. 0813-2028-1211.   0818-0908-4709. 0881-7762-148.

 

Kepada Yth,

Ir. H. Joko Widodo. Presiden RI

Bapak Ir. H. M. Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat

Ditempat.

 

Perihal,

Kementrian Sosial RI Membrangus Hak Pendidikan anak bangsa disabilitas netra di SLBN A – Wyata Guna di Jalan. Padjajaran No.50/52, Kota Bandung, yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa, meraih lebih dari 10 Doktor Tunanetra di Indonesia.

Melalui Balai Wyata Guna Kota Bandung, Kementrian Sosial RI membrangus hak pendidikan anak bangsa disabilitas netra, yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa seperti tersebut diatas, kepada kedua pemimpin kami tersebut dengan segala hormat, kami memohon:

1. Menteri Sosial RI yang tengah menjabat saat ini, menghentikan dahulu proses pembangunan Balai disabilitas terpadu di kompleks Wyata Guna Kota Bandung. Dikarenakan tindakan sewenang-wenang sepihak dari Kemensos tersebut melanggar komitmen ketentuan diterbitkannya sertifikat tanah hak pakai di kompleks Wyata Guna tersebut. Berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No.593321/SK-294/DITAG/1986/4 Agustus 1986. SLBN A Pajajaran Bandung berhak tetap berada di area tanah tersebut.

2. Kami mempertanyakan komitmen baik Ibu Risma, saat diawal memangku jabatan Menteri Sosial yang menyatakan segera menghibahkan sebagian tanah diarea tersebut kepada Gubernur Jawa Barat untuk dibangunkan Kompleks Pendidikan Tunanetra bagi SLBN A Pajajaran Bandung.

3. Kami mempertanyakan kepada menteri sosial yang menjabat saat ini apakah rencana pembangunan kompleks disabilitas terpadu Kemensos di kompleks Wyata Guna tersebut sudah memiliki izin pembangunan resmi dari penguasa pemerintahan daerah setempat?

4. Kami tidak rela Kompleks Wyata Guna untuk Tunanetra sesuai amanat penghibahnya dijadikan kompleks disabilitas terpadu yang membrangus awal kemajuan pendidikan tunanetra di Indonesia

5. Kami mendesak kepada Menteri Sosial RI yang tengah menjabat saat ini, agar mengembalikan anak-anak yang mengalami terminasi (pengusiran) dan mengembalikan hak-haknya pada saat mereka masih tinggal di asrama karena diantara mereka ada yang masih bersekolah di SLBN A Pajajaran Bandung maupun yang menjalani sekolah inklusi bahkan, diantara mereka masih ada yang duduk dibangku perkuliahan diberbagai kampus yang ada di Bandung.

6. Kami mempertanyakan komitmen Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo yang sedang menjabat saat ini, terhadap salah satu program nawacita dari kampanye beliau yang menitiberatkan kepada pembangunan sumber daya manusia, karena fakta yang terjadi di lapangan anak-anak didik kami telah mengalami kesulitan untuk menjalankan studinya akibat dari kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada mereka.

7. Kami berkomitmen akan terus memperjuangkannya dengan menempuh semua prosedur hukum yang semestinya hingga pengorbanan apa saja yang diperlukan untuk memenuhi amanat penghibah tanah yang sesungguhnya yaitu diperuntukan guna membekali tunanetra agar mampu mandiri mengharumkan nama bangsa dari tingkat prestise terendah hingga tingkat prestise tertinggi

8. Dorongan dan dukungan publik terhadap perjuangan kami ini sangat kami nantikan dalam bentuk apa saja demi terwujudnya kesinambungan pendidikan tunanetra yang maju mandiri dari Putra/i tunanetra anda semua ke masa depan.

9. Kami berdoa kepada Allah Swt, supaya kedzaliman terhadap rakyat yang dipandang rendah ini tidak terjadi di negara demokrasi yang seharusnya memperhatikan dan memenuhi tuntutan rakyat kecil sebagai pemangku kepentingan yang sangat berhak di negeri ini.

10. Supaya tidak terjadi demo turun kejalan yang tidak diinginkan semua pihak, kami mohon kedua pemimpin tersebut memanggil perwakilan kami untuk beraudiensi memecahkan permasalahan tersebut sesuai aspirasi, selambat-lambatnya satu minggu setelah surat ini kami sampaikan.

 

Atas perhatian dan pengertian, serta terealisasi terpenuhinya maksud kami diatas, kami ucapkan banyak terima kasih.

Dirgahayu Bangsa Indonesia.

Wassallam, Hormat kami,

 

Dr.H. Ahmad Basri N.S.,Drs.,M.Pd. (Tuna Netra)

 

berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh dari anggota forum, di lokasi komplek Wyata Guna telah berdiri bangunan baru di area lapangan upacara sekolah SLBN A Pajajaran Kota Bandung, disusul dengan terjadinya tindakan pengosongan perpustakaan yang masih digunakan oleh pihak sekolah dan siswa alumni, tanpa diberikan izin peminjaman ruang pengganti untuk menyimpan semua buku dan barang dari perpustakaan.

 

Selain itu, telah dilakukan pemindahan barang-barang milik siswa dan mahasiswa penghuni asrama Wyata Guna tanpa kesepakatan. Notabennya, mereka masih pengenyam pendidikan ditingkat akhir, baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah.

“Kami membuat surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Bapak Presiden dan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Semoga ada tindak lanjut dari kondisi saat ini yang terjadi di komplek Wyata Guna,” pungkas Basri.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.