Lompat ke isi utama
suasana di ruang rapat gedung DPRD DIY

Kemunduran Pendidikan Inklusif dengan Pengesahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Solider.id, Yogyakarta -“Kemunduran pendidikan inklusif akan terjadi, jika Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ditetapkan dan disyahkan. Perda ini tidak sesuai dengan amanat Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabiltas serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”.

 

Tersebut di atas mengemuka dari Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Suharto. Melalui media zoom dia menyampaikan pendapatnya kepada Panitia Khusus (Pansus) yang menggelar dengar pendapat (hearing public) Perda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, di Lantai 2 Ruang Rapat Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Rabu (8/9).

 

Menolak judul perda, dengan tegas juga dikatakan Suharto. Judul tersebut akan berdampak lahirnya kembali eksklusivitas terhadap siswa difabel. Karenanya, dia mengusulkan alternatif pengganti judul menjadi Perda Penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas (Difabel). Dengan harapan dapat menyelaraskan dengan pendidikan inlusif yang selama ini telah bersama-sama didorongkan.

 

Meski pendidikan inklusif digaungkan, namun kejahatan pendidikan (diskriminasi) masih saja terjadi, lanjut dia. Sebagai contoh, ketika sekolah tidak ada Guru Pendamping Khusus (GPK) dengan semena-mena sekolah menyuruh siswa pindah atau bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). “Ini kejahatan pendidikan. Praktik-praktik penyelenggaraan pendidikan diskriminatif seperti ini perlu dibenahi,” tandasnya.

 

Baca Jugs: Dinamika Pendidikan Inklusi Antara Mimpi dan Minim Implementasi

 

Perjalanan proses

Sebelum Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disyahkan dan diberlakukan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No.4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan, Perlindungan dan Penghormatan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Di dalamnya memuat pasal-pasal tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif.

 

Terdapat sebelas pasal, yaitu Pasal 5-15. Salah satunya mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa dikriminatif. Dengan demikian, semua sekolah terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa difabel, dapat bersekolah bersama siswa pada umumnya.

 

Tersurat pada Pasal 6 bahwa, penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas (difabel) dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Inklusif. Sedang tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan inklusif diatur pada pasa 14. Yang berbunyi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada Penyandang Disabilitas (difabel).[]  

 

Reporter: harta nining Wijaya

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.