Lompat ke isi utama
slide show presentasi penanganan kekerasan pada difabel

Tantangan Proses Penanganan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Difabel

Solider.id - Kasus kekerasan seksual terhadap difabel masih sering terjadi. Mereka seringkali menjadi korban tindakan tersebut baik secara verbal maupun nonverbal. Mirisnya, dari sejumlah kasus yang dapat diungkap, para pelaku merupakan orang-orang yang cukup mengenali kondisi kedifabelan dari korbanya.  

 

Edukasi untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan tentang isu kekerasan seksual yang dialami difabel menjadi sangat penting. Edukasi ini idealnya dilakukan untuk  semua pihak. Mulai dari individu difabel itu sendiri, keluarga, tetangga atau lingkungan sekitar, hingga aparat pemerintahan setempat. Masih banyaknya kesulitan dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap difabel juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim advokasi yang konsen terhadap isu ini.

 

Menurut Sarli Zulhendra S. H. M. H, dari Sigab Indonesia, untuk ragam kasus yang pernah ditangani bersama timnya, tindak kekerasan seksual yang dialami oleh difabel sebagai korban, justru banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti di pedesaan, yang notabennya antara korban dan pelaku adalah bertetangga. Informasi tersebut disampaikan dalam satu kegiatan webinar Juma’at (3/9) yang digelar oleh Fisipol Crisis Center Uiversitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

“budaya masih menjadi tantangan berat yang sering dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap difabel. Dengan demikian, sangat diperlukan cara untuk membangun koordinasi yang baik, tentang bagaimana pemerintah desa setempat bisa memberikan perlindungan terhadap keluarga difabel yang tinggal di wilayahnya. Untuk daerah tertentu di pedesaan, jarak antar tetangga masih berjauhan. Dan secara umum pelaku sudah sangat hapal, kapan waktu-waktu yang pas saat korban ditinggalkan oleh keluarga untuk beraktivitas harian,” papar Sarli.

 

Baca Juga: Perempuan dan Anak Difabel Rentan jadi Korban Kekerasan; ini Penyebabnya

 

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada difabel, juga masih ada pihak keluarga yang memilih untuk tidak melangkah ke jalur hukum. Untuk itu, dalam cara menangani kondisi demikian, perlu membangun komunikasi yang baik, yang dapat dipahami. Sebab, masih ada difabel yang resisten terhadap orang-orang baru.

“Dalam menangani kasus, harus betul-betul mengetahui bagaimana kondisi dan situasi korban dan juga lingkungan dengan cara pendekatan. Jadi, tidak langsung kepada bahasan kronoligis dan kasusnya,” imbuhnya.

 

Kekerasan seksual dan contoh ragamnya

Dalam Draf Rancangan Undang-Undang (Draf RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 menyebutkan ‘Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksul, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.’

 

Contoh kasus kekerasan seksual diantaranya: Pelecehan seksual, baik verbal maupun nonverbal. Pemaksaan perkawinan terhadap difabel. Pemaksaan aborsi pada kehamilan difabel. Intimidasi seksual. Pemaksaan kontrasepsi terhadap pasangan difabel untuk mencegah kehamilan. Kasus perkosaan dan pencabulan.

 

Tantangan dalam proses pendampinan hukum

Dalam proses pendampingan hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap difabel masih banyak temuan kendala di lapangan. Selain minimnya akses informasi, pengetahuan serta kesadaran hukum dari korban dan keluarganya terhadap kasus yang menimpa, kondisi lingkungan pun masih belum ramah difabel.

 

Sarana prasarana fisik dan mobilitas yang tidak aksesibel. Kondisi ini masih ditemukan di banyak tempat peradilan. Kantor-kantor yang melayani tahapan persiapan prosedural dan tempat memproses kasus masih belum akses untuk ragam difabel. Contohnya, masih belum tersedia ramp atau lift yang dapat diakses oleh penguna kursi roda, dan masih menggunakan undakan tangga.

 

Perilaku aparat penegak hukum yang diskriminatif. Seringkali difabel sebagai korban kasus kekerasan seksual, dianggap meragukan, kurang cakap dalam memberikan pernyataan atau kesaksian. Informasi yang disampaikan korban sering mendapat respon yang dianggap kurang bisa meyakinkan aparat. Hukum dan prosedurnya yang tidak inklusif, juga membuat proses penanganan menjadi lebih panjang, dan harus menggunakan ragam pendekatan.

 

Hambatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang tidak aksesibel. Belum semua masyarakat difabel cakap teknologi. Dalam menjalani proses hukum, informasi, data dan kebutuhan lainnya seringkali diakses melalui perangkat teknologi. Stigma terhadap masyarakat difabel juga menjadi tantangan lain yang sering menghambat lajunya proses hukum.

 

Prinsip perlindungan dan upaya pencegahan yang dapat diberikan pada masyarakat difabel

Aksesibilitas merupakan salah satu prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap proses peradilan. Pemenuhan akomodasi yang layak juga menjadi sebuah cara agar terwujudnya peradilan yang mudah diakses bagi difabel. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk masyarakat difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

 

Sementara, akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlakukan untuk menjamin pelaksanaan semua hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental untuk masyarakat difabel berdasarkan kesetaraan. Dan perlu adanya penilaian personal.

 

Upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap masyarakat difabel, dapat dimulai dengan cara mengampanyekan tentang lingkungan yang ramah dan aman dari kekerasan seksual. Baik lingkungan sekolah, kampus, dan tempat tinggal, serta lingkungan umum yang lebih luas.

 

Memasukkan prinsip perlindungan masyarakat difabel dalam lingkungan, serta pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak pada lingkungan. Upaya ini membutuhkan koordinasi dan pemahaman dengan berbagai pihak, seperti pihak pemerintahan dari mulai level terendah pada satu lingkungan yang terdapat warga difabel.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.