Lompat ke isi utama
Gambar Ishak Salim dan Cover buku keluar dari Hegemoni Pencacatan

Tiba Saatnya Meruntuhkan Hegemoni Pencacatan

Solider.id,- Berdirinya Rumah Sakit Jiwa Bogor (Kramkzinnigengesticht Buitenzorg) pada tahun 1881 menandai satu tahap penting psikiatri di Indonesia. RSJ pertama di masa Hindia-Belanda itu menjadi satu wujud nyata pergeseran paradigma penanganan orang yang “dianggap” gila dan cacat yang diinfus oleh modernitas Eropa di tanah air.

 

Pada awalnya memang RSJ itu hanya diperuntukkan warga Eropa, namun pada perkembangannya warga pribumi dibolehkan diurus di sana. Hal ini konon dipengaruhi oleh pandangan Politik Etis yang mulai dijalankan Belanda. Tapi ternyata itu bukanlah gambaran lengkapnya.

 

Kita tahu bahwa Politik Etis menghendaki perlakuan yang lebih manusiawi pada penduduk jajahan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga politik itu sendiri. Tapi kenyataanya kebijakan akomodasi pribumi dalam RSJ tujuannya lebih praktis, yakni memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat jajahan.

 

Seperti yang sekarang masih banyak terjadi, dulu orang yang dianggap mengalami gangguan jiwa seringkali berkeliaran bebas. Kalaupun ada yang mengurus, hanya keluarga terdekat yang melakukannya. Di masa dulu cara keluarga menanggulangi kegilaan adalah dengan membawanya ke dukun atau dibiarkan begitu saja.

 

Baca juga: Buku Disabilitas dan Kekhawatiran Memperpanjang Tekanan Stigma bagi Difabel

 

Namun ternyata pengganggu ketertiban bukan cuma berasal dari kelompok orang gila ini. Pada masa menjelang akhir abad 19, di mana industrialisasi mulai massif di Indonesia, sering terjadi penyerangan terhadap orang Eropa di jalanan dan pemberontakan buruh yang dipaksa kerja. Hans Pols menyatakan, pada masa itu pintu masuk RSJ untuk orang pribumi adalah pengadilan dan penjara. Pribumi ditangkap bukan oleh dokter atau perawat medis, tetapi polisi.

 

Bisa dibayangkan bagaimana tumpang tindihnya nalar medis/psikiatri dengan ketertiban masyarakat. Dua bidang yang tampaknya jauh itu ternyata bisa diakomodasi oleh apa yang disebut Rumah Sakit Jiwa. Sehingga tidak heran jika ada sampai saat ini penanganan orang yang disebut sakit jiwa dengan kriminalitas tidak jauh beda.

 

Menariknya, kondisi serupa terjadi dalam sejarah psikiatri di Eropa. Hal tersebut bisa kita lihat dalam buku Michel Foucault ‘Kegilaan dan Peradaban’ yang menelisik persoalan kegilaan dari tahun 1500 hingga 1800 Masehi.

 

Salah satu temuan pentingnya adalah, dulu di abad pertengahan apa yang sekarang disebut “orang gila” adalah hal yang mafhum dalam masyarakat. Maksudnya mereka tidak diberi perlakuan khusus seperti sekarang. “Orang gila” di masa itu juga lebih diasosiakan sebagai orang bodoh atau bahkan orang suci. Contoh mudahnya barangkali adalah novel Don Quixote karya Miguel de Cervantes di mana kegilaan, kesucian dan kepahlawanan berpadu.

 

Diceritakan Foucault kalau pada masa itu belum ada konsepsi jelas tentang apa itu kegilaan. Sebelum akhirnya muncul keresahan di masyarakat akibat sebagian orang yang dianggap mengganggu ketertiban. Orang-orang yang dianggap gila dan menggangu ini lantas dimasukkan dalam bangsal kosong, tempat yang dulunya dipakai merawat korban Wabah Hitam yang sudah tidak terpakai, demi ketertiban. Dari sinilah institusionalisasi medis/psikiatri di era modern mulai mendapat pijakan.

 

Mengingat jauhnya jarak waktu antara dua situasi yang digambarkan di atas, cukup jelas bagi kita bahwa konsepsi kegilaan tidak berubah banyak selama ratusan tahun. Hal ini dilandasi oleh apa yang disebut episteme, yaitu seperangkat aturan yang tak disadari mengatur wacana yang beredar dalam masyarakat. Pembentukan episteme psikiatri yang di Eropa terjadi di masa Pencerahan paralel dengan Hindi-Belanda di masa Politik Etis.

 

Baca juga: Merayakan Hari Anti Ableism

 

Persoalan episteme inilah yang ingin dipecahkan oleh buku Keluar Dari Hegemoni Pencacatan. Karena hingga saat ini ternyata perangkat aturan tak terlihat itu tetap mengkondisikan bagaimana kita membicarakan, mengatur dan menyikapi apa yang disebut kegilaan, atau secara umum pencacatan. Di mana kegilaan (Orang Dengan Gangguan Jiwa) merupakan salah satu bentuk kerusakan sensorik atau mental. Kerusakan ini bisa disejajarkan dengan ketakmampuan melihat, mendengar, atau kekurangan organ tubuh lainnya.

 

Memang saat ini masyarakat telah semakin maju. Telah banyak upaya yang lebih ‘manusiawi’ dilakukan untuk menyikapi persoalan orang ‘gila’ dan ‘cacat’ di masyarakat. Namun berbagai upaya tersebut ternyata punya penyakit bawaan sendiri yang disebut nalar normalisme biomedik. Yakni suatu pandangan yang melihat kegilaan dan difabilitas sebatas persoalan biologis yang dilegitimasi dengan medis.

 

Salah satu gejala yang mudah dilihat dari nalar biomedik tersebut adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapi kelompok masyarakat difabel di Indonesia. Sampai sekarang program yang mewarnai penangan difabel adalah santunan dan rehabilitasi. Bukan hanya pemerintah, bahkan masyarakat juga menganggap cara untuk menanggulangi persoalan difabel adalah dengan memasukkannya ke dalam panti rehabilitasi atau pengobatan medis.

 

Lantas di mana salahnya? Benar bahwa difabel banyak yang membutuhkan bantuan medis.  Namun persoalan difabel juga dilandasi oleh apa yang disebut standar-standar kesehatan, bahkan kenormalan dalam masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang mengondisikan difabel tidak mampu mewujudkan eksistensinya karena pembatasan yang dilakukan oleh masyarakat baik dalam aspek nilai maupun praktik.

 

Oleh karena itu penting untuk memahami persoalan difabel melalui kacamata di luar biomedik. Seperti halnya istilah ‘difabel’ yang melihat orang berkebutuhan khusus bukan dari pandangan kecacatan dan ketakmampuan. Istilah difabel lahir dari pandangan sosial disabilitas yang memahami peran masyarakat sangatlah besar dalam praktik eksklusi sebagian orang dari pergaulan masyarakat. Sehingga cara yang tepat untuk menanggulangi persoalan difabel adalah dengan menata ulang institusi dan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri.

 

Akibat dari derasnya kritik pandangan sosial disabilitas pada pandangan biomedik, muncul pendekatan relasional yang mencoba mendamaikannya. Kemunculan alternatif pandangan inilah yang Ishak Salim lihat sebagai medan yang memungkinkan perintisan jalan keluar dari hegemoni pencacatan biomedik. Sebagai aktivis, ia mengajak membangun pengetahuan kolektif di mana gerakan difabel mampu berkolaborasi dengan akademisi Universitas guna meruntuhkan cara pandang biomedik yang tidak manusiawi.

 

Apa yang kemudian ia sebut sebagai Model Kritis Difabilitas itu bertujuan mengenali cara kerja rezim kebenaran menciptakan relasi kuasa pencacatan dan menghimpun pengetahuan alternatif untuk menghancurkannya.[]

 

Judul : Keluar dari Hegemoni Pencacatan: Sebuah Riset Aksi Partisipatoris Pergerakan Difabel di Indonesia | Penulis : Ishak Salim | Penerbit : PerDIK | Tahun : 2021

 

Peresensi: Ahmad Jamaludin, penghuni di rumah komunitas literasi Ditolak Redaktur

Editor: Robandi

 

Sumber:

https://historia.id/sains/articles/kala-belanda-bangun-rumahsakit-jiwa-…;

Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason, Vintage Books, 1989

Foucault: A Very Short Introduction, Gary Gutting, Oxford University Press, 2005

The subscriber's email address.