Lompat ke isi utama

Dinamika Pendidikan Inklusi Antara Mimpi dan Minim Implementasi

Narasumber diskusi HMI

 

Solider.id – Secara universal akses pendidikan dan pelatihan skill merupakan kunci penunjang dalam kemudahan memperoleh kesempatan kerja. Pun demikian untuk masyarakat difabel. Namun, yang masih sangat disayangkan adalah untuk difabel usia sekolah, usia muda dan produktif masih sangat kesulitan dalam mengakses pendidikan formal dan akses pelatihan pengembangan diri.

 

Hasil riset yang dilakukan oleh Bidang kajian stategis dan studi peradaban Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta periode 2020/2021, temuan dari data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2018, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan, mencatat persentase tingkat pendidikan difabel di Indonesia yang sebagian besar justru belum mendapatkan akses pendidikan.

 

Untuk masyarakat difabel yang berhasil mengakses lulus Diploma atau Perguruan Tinggi sebanyak 17,6%. Lulusan Sekolah Menengah Atas sederajat 18,7%. Lulusan Sekolah Menengah Pertama sederajat 21,2%. Lulusan Sekolah Dasar sederajat 24,0%. Tidak tamat Sekolah Dasar 28,2%. Tidak Sekolah sebanyak 30,7%.

 

Dalam catatan risetnya juga menuliskan pendapat Dina Afrianty dari La Trobe University, yang menyebutkan ‘Kondisi pendidikan inklusif di Indonesia masih sebatas infrastuktur dan belum mengenai aspek kurikulum sistem pendidikan.’

 

Masih banyaknya lembaga pendidikan yang belum memenuhi syarat lingkungan inklusif, seolah memberikan gambaran pelayanan pendidikan inklusif memang belum seutuhnya terlaksana seperti yang diharuskan dalam undang-undang pendidikan.

 

Baca Juga: Mas Menteri, Tolong Telaah Kembali Makna Pendidikan Inklusi

 

Pendidikan inklusi, cikal bakal kesetaraan.

Pendidikan inklusi yang sedang digaungkan seolah terhambat seiring pandemi. Ini juga seperti masih berada diantara mimpi dan minim  implementasinya diberbagai jenjang pendidikan. Baik mulai Taman Kanak-Kanak hingga jenjang Perguruan Tinggi. Padahal, sekolah inklusi merupakan cikal bakal tumbuhnya kesetaraan.

 

“Akses menuju pendidikan yang inklusi masih minim,” Ajiwan Arief Hendradi dari Sigab Indonesia menyampaikannya dalam satu acara webinar.

 

Kondisi tersebut dapat dipantau dari medan yang berat dan beragam, masih sulit diakses oleh difabel yang tinggal di pelosok dan pedesaan. Mereka umumnya belum leluasa dalam mengakses pendidikan, sehingga pendidikan masih dirasakan menjadi sesuatu yang mahal.

“Pendidikan inklusi adalah awal dari sebuah kesetaraan,” ia menegaskan.

 

Seandainya pendidikan inklusi sudah terimplementasikan, maka difabel akan wajar saat berada di tempat umum, di sekolah reguler, bahkan dalam lingkup pergaulan sebaya. Namun, masyarakat belum terbiasa melihat hal yang berbeda. Jadi, jika melihat difabel, mereka masih beranggapan difabel adalah unik, beda, atau tidak sama seperti mereka. Ketika inklusi ini tertanamkan di lingkungan masyarakat luas, mereka yang difabel akan lebih percaya diri dan bisa bertumbuh kembang yang sama.

 

Penyebab dari pendidikan inkluis masih menjadi hal yang mewah, termasuk di jenjang pendidikan tinggi antara lain karena: ‘(1) Akses yang belum merata, baik sarana prasarana maupun dari sisi sumber daya manusia. (2) Penyelenggaran pendidikan tingi inklusi belum sepenuhnya memiliki kebijakan dan badan resmi semisal Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Pusat Layanan Disabilitas (PLD) (3) Akses pendidikan tinggi inklusi masih sebatas kearifan lokal. (4) Masih dibutuhkan advokasi dan sinergi berbagai pihak untuk perluasan dan implementasi pendidikan inklusi yang menyeluruh.’

 

Menurut Drs. Farid Bambang Siswantoro, M.I.P, dari Komite Daerah (Komda) Difabel Yogyakarta, ada tiga hal yang wajib diperhatikan dalam pendidikan inklusi, yaitu: (1) Aksesibilitas, terkait infrastuktur sesuai kebutuhan difabel dengan ragam kedifabelan mereka. (2) Komunikasi, harus disesuaikan dengan keperluan seperti bahasa isyarat yang dipahami difabel Tuli, bahasa ilustrasi gambar yang dipahami difabel intelektual atau Autis. (3) Sikap, yang muncul dari mindset.

“Dari ketiga komponen tersebut, hal yang tersulit adalah sikap,” pungkasnya.

 

Regulasi payung hukum pendidikan inklusi

Di Indonesia sendiri sudah ada tiga payung hukum tentang penyediaan pendidikan yang ramah bagi difabel atau menunjang kepada pola pendidikan inklusi. Yaitu, (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas. (2) Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Kependidkan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdisti) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan tinggi. (3)  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.

 

Berbagai aturan hak pemenuhan dalam bidang pendidikan bagi masyarakat difabel, dalam implementasi di lapangan belum maksimal. Pendidikan inklusi dapat terwujud dengan dukungan semua pihak. Rumusan tatanan kurikulum yang mencantumkan keberpihakan terhadap masyarakat difabel dapat diciptakan untuk mengakses kesetaraan dalam pendidikan.

 

Bukan sebatas infratruktur saja atau lingkungan luar saja. Komponen sumber daya manusia dan sikap yang melahirkan mindset tadi, yang menjadi pilar terwujudnya pendidikan inklusi dapat ditetapkan dalam kurikulum pembelajaran.[]

 

 Reporter: Srikandi Syamsi

Editor      : Ajiwan Arief

 

 

The subscriber's email address.