Lompat ke isi utama
perempuan difabel berhadapan dengan hukum

Peran Perempuan Difabel Berhadapan dengan Hukum

Solider.id – Menurut data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dari tahun 2019 hingga 2020, kasus kekerasan terhadap perempuan difabilitas meningkat 80%.  Dalam hal ini, Negara juga mempunyai kewajiban untuk hadir dalam memberikan bantuan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 8 tahun 2016 dan regulasi tentang pemberian bantuan hukum.

 

Ketua HWDI Kalimantan Selatan, Hervita Liana mengungkapkan bahwa banyak  kasus yang menimpa perempuan difabel masuk ke ranah pengadilan.

“Tidak semua penegak hukum memahami tentang konsep ragam difabilitas, dan semoga Kemenkum Ham bisa bersinergi dengan HWDI Kalimantan Selatan, agar para penegak hukum dapat memahami ragam difabilitas saat melakukan penyidikan,” ucapnya.

 

Pada tahun 2019, di Kalimantan Selatan pernah terjadi kasus kekerasan seksual dimana korban dan pelaku adalah difabel Tuli, dari kasus ini pengacara dari kedua belah pihak tidak mengetahui cara berkomunikasi dengan kliennya. Menurutnya, Hal ini seharusnya tidak terjadi ketika penegak hukum memahami apa yang dibutuhkan difabilitas, seperti Tuli yang membutuhkan juru bahasa isyarat. Difabilitas juga berhak mendapatkan keadilan, perlindungan, yang juga sebagai warga Negara Indonesia

“Ada banyak pengadilan yang ramah difabilitas, namun faktanya setiap ada kasus difabel tidak masuk ke pengadilan,” katanya.

 

Baca Juga: Upaya Bantuan Hukum yang Layak bagi Difabel

 

Sementara itu, Yulli Rachmadani, selaku penyuluh hukum ahli kantor wilayah Kemenkum Ham Kalimantan Selatan, mengatakan sejak tahun 2013 Kemenkum Ham sudah menjalankan program bantuan hukum sebagai pelaksanaan dari UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

“UU bantuan hukum ini adalah program pemerintah memberikan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh si pemberi bantuan hukum yaitu organisasi bantuan hukum yang telah diverifikasi dan diakreditasi, dan si penerima adalah orang atau kelompok yang miskin,” jelasnya.

 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Badan Pengembangan Hukum dan HAM, telah mengadakan penelitian tentang urgensi perlindungan bantuan hukum, salah satu isu yang dibahas perluasan pengertian miskin yang juga mencakup kelompok rentan, perempuan dan anak, dan juga difabilitas.

“Kita juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai keterlibatan difabel yang juga harus pro aktif untuk membantu teman-teman difabel lainnya, dengan cara kami membentuk paralegal komunitas. Jika untuk difabilitas anggotanya difabel itu sendiri, dilatih menjadi paralegal dan bisa menjadi pendampingan bagi teman-teman difabel lainnya,” tukasnya.

 

Ia belum mempunyai data terkait kasus yang melibatkan difabel masuk dalam program bantuan hukum di Kalimantan Selatan, terutama pada organisasi bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi.[]

 

Reporter: Oby Achmad

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.