Lompat ke isi utama
poster berbincang tentang kespro difabel bersama Risnawati Utami

LetssTalk_Sexualities IG Live Bersama Risnawati Utami

Solider.id, Surakarta- Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi menjadi urgen untuk dibicarakan terutama bagi perempuan difabel. Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) jika dibandingkan dengan negara lain, maka tentau bakal menjadi persoalan. Sebab di Indonesia membicarakan tentang seks dan seksualitas merupakan hal tabu. Terkait isu hak kesehatan seksual dan reproduksi pada perempuan difabel, karena Indonesia masuk menjadi anggota/representatif UNCRPD, maka isu ini menjadi penting. Risnawati Utami mengawali perbincangan bersama Irawaty dari LetssTalk_Sexualities pada siaran Live IG akun @LetssTalk_Sexualities Saturday Night, Sabtu (3/4) bahwa persoalan kesetaraan hak kesehatan reproduksi telah dibicarakan pada International Conference on Population and Development (ICPD) atau Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo, Mesir tahun 1994.

 

Dalam alur budaya, ada perbedaan kelas, ras, dan sosial dan gender kemudian menjadi pengaruh terkait identitas dan budaya. Kembali kepada budaya barat, yang bebas untuk exercise, sehingga seks menjadi ruang aman, nyaman, memuaskan dan bertanggung jawab. Namun di Indonesia, yang bertanggung jawab ini sering ditinggalkan. Maka kemudian muncullah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) difabel. Lain hal, kemunculan rezim politik gender, seksisme, dan able-isme ini berakar dari persoalan patriarki. Budaya patriarkal bisa dilihat seperti adanya jilbab-isasi, pengambil keputusan adalah laki-laki, dan banyak perempuan yang tidak meng-exercise dan ketiadaan ruang-ruang perempuan untuk melakukan kompromi.

 

Sebagai anggota/representatif UNCRPD, Risnawati terkait perbedaan orientasi seksual dan gender melihat di Amerika Serikat banyak yurisprudensi atau keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama. Dan yang dilakukan olehnya adalah rekomendasi-rekomendasi. Sama halnya, di India banyak difabel yang LGBT yang menyandang multi stigma jika ia datang dari kasta yang rendah. Apalagi di sana ada yang dipaksa untuk operasi kelamin dan hal ini melanggar pasal di UNCRPD. “Saya membuat rekomendasi langsung dengan pemerintah India,”terang Risnawati. Menurutnya,di Indonesia difabel yang LGBT masih sembunyi-sembunyi.

 

HKSR bagi perempuan difabel saat ini situasinya masih inferior, apalagi ada anggapan jika difabel adalah aseksual. Sehingga sering terjadi difabel menajdi korban kekerasan seksual. Risnawati pernah melakukan penelitian terhadap 25 perempuan difabel dan 25 laki-laki difabel, baik laki-laki dan perempuan, mereka pernah satu kali menjadi korban pelecehan seksual. Lain hal, ada cerita dari teman-teman difabel untuk membuktikan bahwa mereka bukan aseksual dengan mengakses prostitusi, namun tidak berbekal tentang Penyakit Menular Seksual (PMS). Akhirnya mereka banyak yang kena penyakit tersebut. Di Asia Pasifik, banyak perempuan difabel yang tidak menikah. Menurut Risnawati, angkanya relatif tinggi.

 

Secara program pemerintah, HKSR belum dikembangkan dengan inklusif. Namun Rusnawati telah memberikan usulan kepada World Health Organization (WHO). Sedihnya, Kementerian Kesehatan RI melihat bahwa difabel masuk pada persoalan penyakit tidak menular dan sampai saat ini tidak ada panduan atau pelajaran terkait HKSR kepada difabel.

 

Pendidikan terkait HKSR saat ini bertumpu kepada Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/NGO seperti yang dilakukan oleh PKBI, Rifka Annisa, dan organisasi difabel seperti SAPDA. Kebetulan saat ini Risnawati, founder dan direktur OHANA, juga tengah menjalin kerja sama dengan SAPDA terkait dialog HKSR. OHANA bergerak lebih kepada kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah dan masuk SDGs. Ada goals-goals tertentu yang harus dicapai sesuai pasal 25 UNCRPD. Selain itu OHANA juga bekerja sama dengan lembaga CIQAL membuat kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) untuk mendorong segera disahkannya RUU Penghapusan kekerasan Seksual. (Puji Astuti)

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.