Lompat ke isi utama
diskusi online perlindungan anak

Perlindungan Anak Difabel didalam Masyarakat

Solider.id – Mengacu pada pasal 59 Undang-Undang (UU) nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda), dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak. Perlindungan khusus tersebut diberikan pada kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, salah satunya anak difabel.

 

Nahar, selaku deputi perlindungan khusus anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengatakan ada 7 hak yang harus dipenuhi untuk anak-anak difabel.

“Yang pertama mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Kedua, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal. Ketiga, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Keempat, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. Kelima, pemenuhan kebutuhan khusus. Keenam, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu. Dan ketujuh, mendapatkan pendampingan sosial,” ujarnya dalam paparannya di webinar, Rabu (31/3).

 

Ia menambahkan, saat ini KemenPPPA beserta kementerian lembaga terkait sedang menyiapkan peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus anak yang merupakan mandate dari pasal 70 UU nomor 35 tahun 2014. Peran masyarakat perlu memfasilitasi forum-forum anak di daerah sekitarnya, dengan melibatkan serta anak-anak difabilitas.

“Ada 8 peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu mulai memberikan informasi yang benar dan tepat terkait dengan anak dan lebih khusus lagi anak difabel, masyarakat juga memberi masukan ketika ada kebutuhan-keebutuhan yang perlu dilakukan untuk anak, melaporkan pelanggaran kekerasan terhadap anak, berpartisipasi dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, melakukan pemantauan dan pengawasan di daerah sekitarnya, menyediakan sarana dan prasarana bagi tumbuh kembang anak, bereran dalam menghilangkan pelabelan pada anak, memberikan ruang partisipasi bagi anak, dari 8 tersebut jangan lupa untuk mengikut sertakan anak-anak difabilitas” jelasnya.

 

Baca Juga: Bahrul Fuad dalam Kiswah Interaktif Terkait Peran Keluarga Mewujudkan Masa Depan Anak Difabel

 

Nurul Sa’adah Andriani, ketua Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda), mengatakan komunitas atau teman-teman difabilitas harus bergerak untuk menyampaikan informasi, memberikan penyadaran, melakukan advokasi untuk teman-teman difabel sendiri.

“Kami dari Sapda juga mendampingi beberapa kelompok atau komunitas difabel untuk bersama-sama memberikan penguatan kapasitas dan pengetahuan,” tukasnya.

 

Ia menambahkan, Sapda juga sebagaimana fungsi dan peranan yang utama dalam masyarakat yaitu menjadi fasilitator atau menyampaikan informasi yang benar dan tepat untuk difabel, melakukan pendampingan pada difabilitas, menyampaikan pesan dari pemerintah daerah pada difabel dan sebaliknya, memberikan layanan pada difabel dan keluarga.

“Ada aspek krusial dalam perlindungan anak difabel, yang pertama adalah terkait identitas kependudukan dimana anak-anak difabel di Indonesia banyak yang tidak masuk dalam kartu keluarga dan akte kelahiran, dan yang kedua berkaitan dengan kesehatan yang banyak anak-anak difabel belum tercover layanan kesehatan dari pemerintah,” ujarnya.[]

 

Reporter: Oby Achmad

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.