Lompat ke isi utama

Hadiah PaskaVaksinasi bagi Difabel Tanpa NIK

ilustrasi pentingnyavaksinasi untk selesaika pandemi

 

Solider.id, Yogyakarta - Tak hanya menghapus syarat KTP domisili. Kemenkes juga membuka peluang bagi warga negara tanpa kecuali, baik bagi yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta masyarakat tanpa NIK. Dengan harapan, apresiasi akan diberikan pemerintah  bagi warga tanpa NIK yang mau vaksinasi. Yaitu, NIK akan menjadi hadiah bagi difabel,  masyarakat adat,  serta kelompok rentan tanpa NIK lainnya paska vaksinasi. 

“Dengan vaksinasi, menjadi ada kemudahan (kesempatan) bagi warga difabel dan kelompok rentan lain mendapat NIK”. Melansir apa yang disampaikan Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan (Kakorbimas  Baharkam)  Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)  Irjend. Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K, M.H., saat menggelar rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan jaringan vaksin kelompok rentan, Senin (2/8).

 

Berbagai cara diterapkan pemerintah dalam upaya menghambat penyebaran virus korona. Dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), hingga upaya yang terus digencarkan yaitu vakinasi, serta hadiah NIK. Karena sejak Maret 22 hingga Agustus 2021, terhitung satu tahun lima bulan, PANDEMI covid-19 tak juga enyah dari Indonesia.

 

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Dukung Vaksinasi bagi Difabel tanpa NIK

 

Mengapa harus vaksin?

Vaksin menjadi perhatian serius pemerintah, sebagai upaya mengurangi dan mencegah kematian, serta meminimalisir manusia menjadi sumber penyebaran virus korona. Vaksinasi pada akhirnya diharapkan dapat memotong penyebaran rantai covid-19. Karenanya gerakan vaksinasi digencarkan, agar seluruh lapisan masyarakat terlindungi.

 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Vaksinasi bagi masyarakat, pada 18 Juli 2021. Surat Edaran bernomor 440/3929/SJ itu ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia.

 

Salah satu isi SE tersebut adalah mendorong program vaksinasi untuk masyarakat. Untuk itu, gubernur berwenang mengalihkan alokasi vaksin dari kabupaten/kota yang kelebihan vaksin kepada yang kekurangan alokasi vaksin. 

 

Meski demikian, dari beberapa catatan para penggiat isu difabel,  hingga saat ini vaksin masih belum menjangkau komunitas difabel di pelosok yang jauh dari pusat kota. Sementara, tingkat keterpaparan virus semakin cepat dan luas, terutama dengan varian Delta yang dinilai lebih masif cepat penyebarannya.

 

Beberapa faktor menjadi penyebab rendahnya tingkat vaksinasi, antara lain akses dan jangkauan vaksin, pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan dampak vaksinasi, serta hoax yang beredar terkait vaksinasi COVID-19. 

 

Sementara, 78 persen herd immunity harus tercapai. Untuk itu, edukasi dan jangkauan mengenai vaksinasi perlu dilakukan seluas-luasnya kepada komunitas-komunitas hingga pelosok area. Langkah cepat dan masif dibutuhkan. Dorongan kuat kepada pemerintah dan berbagai sektor perlu digencarkan, untuk berkolaborasi dan memastikan kelompok difabel mendapatkan akses vaksinasi. 

 

Bagaimana pun, vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini.

 

Persyaratan utama dalam mengikuti vaksinasi ini adalah peserta harus dalam keadaan sehat, tidak memiliki komorbid berat atau penyakit penyerta, bukan penyitas COVID-19 atau tidak pernah terdiagnosa positif COVID-19, tidak hamil dan atau menyusui.[]

 

Reporter: Harta Nining Wijaya

Editor      : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.