Lompat ke isi utama

Difabel dan Pengambilan Keputusan

Foto orang sedang berjabat tangan. Sumber: Unsplash (Photo by  <ahref="https://unsplash.com/@cytonn_photography?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Cytonn Photography</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a

Solider.id - Difabel, seperti warga masyarakat yang lain, mempunyai hak penuh atas penentuan keputusannya sendiri. Difabel merupakan subjek mandiri, yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Seperti halnya orang lain, difabel juga membuat keputusan, baik kecil maupun besar, dan baik yang berkenaan dengan hukum, maupun persoalan sehari-hari. Keputusan penting tersebut yang memiliki konsekuensi misalnya, finansial, menerima jasa, informasi dan privasi, manajemen risiko, dan termasuk penanganan medis.

 

Keputusan-keputusan tersebut memerlukan consent, atau keterangan yang berisi pernyataan tentang mengetahui konsekuensi dari persetujuan atau penolakan tertentu.

 

Setiap orang, sebagai individu yang merdeka, berhak untuk mengambil keputusan menentukan sikapnya sendiri.  Namun bagi difabel, terutama difabel mental sering menerima diskriminasi karena dianggap tidak cakap hukum dan tidak dapat membuat keputusan sendiri. Yeni Rossa Damayanti, salah satu aktivis perempuan yang juga Ketua Himpunan Jiwa Sehat, mengungkapkan dalam salah satu wawancara pada beritasatu.com, bahwa difabel memiliki kedudukan setara di depan hokum. Namun difabel sering mendapatkan diskriminasi,”[i]. Ada stigma yang terus dilanggengkan masyarakat bahwa difabel mental itu tidak dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Akibatnya, terdapat “perwajaran” untuk mewakilkan pengambilan keputusan difabel dialihkan kepada keluarga atau walinya. Perlakuan ini celakanya terus menerus dinormalisasi, tanpa prosedur hukum yang sah tentang pengampuan. Difabel juga terbiasa dengan cara-cara perwalian tersebut dan berimbas lebih panjang yaitu dianggap tidak cakap hukum.

 

Baca Juga: Komunikasi dan Koordinasi Efektif, Kunci Penanganan Difabel Berhadapan dengan Hukum

 

Pengambilan keputusan sangat berkaitan erat dengan hal pendukung yang menyertai mengapa keputusan itu dibuat. Misalnya, ketersediaan informasi yang lengkap sehingga difabel dapat melihat secara menyeluruh, dan kemudian kapasitas untuk menentukan mana yang terbaik untuk dirinya dan pengetahuan tentang risiko yang dapat ditimbulkan. Terdapat  beberapa studi tentang difabel, home care dan perencanaan hidup. Salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian New south Wales di Australia, yang menerbitkan tentang panduan pengambilan keputusan dan consent/ persetujuan untuk kelompok rentan, yaitu lansia, difabel, dan orang-orang yang tinggal di panti[ii]. Tiga elemen penting dalam dokumen itu adalah tentang kapasitas, pengambilan keputusan dan pemberian persetujuan ataupun penolakan melalui consent[iii].

 

 Foto kursi roda di atas lantai Photo by Marcus Aurelius from Pexels https://www.pexels.com/photo/person-sitting-on-wheelchair-4064229

Kapasitas setiap orang berbeda dan unik satu dengan yang lainnya. Dalam kasus difabel, kapasitas difabel tidak pula bisa dikelompokkan berdasarkan jenis difabilitasnya. Sesuai dengan artikel 12 United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disability (UNCRPD), chapter ke enam, difabel memiliki kapasitas yang setara. Difabel, sebagai individu seperti warga yang lain, tidak kehilangan kapasitas hukumnya hanya karena dia seorang difabel. Kapasitas hukum seseorang bisa hilang (baik difabel maupun nondifabel) dalam situasi tertentu misalkan saat ia dihukum karena melakukan kejahatan. Kapasitas seseorang sebelum mengambil keputusan, sangat dipengaruhi oleh  misalnya keadaan kesehatannya saat itu. Maksudnya, kondisi badan yang sakit juga akan mempengaruhi kejernihan berpikir. Difabilitas sendiri bukan penyakit, melainkan keragaman fungsi tubuh. Selain kesehatan, juga keadaan di sekitar, ketersediaan aksesibilitas, dan hubungan dengan orang yang menanyakan persetujuan tersebut.

 

Setting, atau keadaan yang melatar belakangi, dalam hal ini ketersediaan aksesibilitas, dan kemudahan informasi, sangat menentukan keberhasilan difabel dalam mengambil keputusan dan partisipasi aktif dalam banyak kegiatan di masyarakat. Contohnya, ketika pelaksanaan pemilihan umum, ketiadaan surat suara untuk difabel, dan banyaknya hambatan menuju tempat pemungutan suara berarti keadaan di luar difabel-lah yang tidak memfasilitasi kapasitas difabel dalam mengambil keputusan pada pemilu. Begitu pula dalam konteks vaksinasi, secara kapasitas dan kemampuan kelayakan difabel bisa saja dinyatakan sehat dan memenuhi kriteria vaksinasi, namun apabila setting dan aksesibilitas tidak mendukung, partisipasi difabel dalam vaksinasi akan berkurang. Negara-negara dengan concern tentang difabel dan inklusi yang kuat, seperti misalnya Australia dan Kanada, memproduksi konten-konten yang mudah dibaca easy read yang memudahkan difabel untuk mengambil keputusan turut mengikuti vaksinasi. Baik untuk penyelenggara vaksinasi, pemerintah, maupun juga untuk difabel sendiri.

 

Baca Juga: Hambatan Pemberian Bantuan Hukum bagi Difabel

 

 Pengambilan Keputusan

Setiap orang memiliki gaya tersendiri dalam mengambil keputusan.  Banyak hal yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, misalnya seberapa besar keputusan tersebut berimbas, juga kondisi emosi,  anggapan tentang konsekuensi atas pilihan. Bisa dibilang, pengambilan keputusan merupakan keterampilan/keahlian yang terus bisa dilatih dan dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

 

Difabel sering kali mengalami hambatan yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, orang-orang di sekitar difabel, sistem yang ada di lingkungan kelompok rentan seharusnya menyediakan support yang mendukung pengambilan keputusan, bukan malah sebagai pengampu atau pengganti pengambil kebijakan. Konvensi UNCRPD juga menyinggung tentang supportivedecision making, termasuk menekankan peran negara dalam memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan secara mandiri, dan memberikan perlindungan apabila ada penyalahgunaan dalam dukungan tersebut.

 

Yang dimaksud dengan supported decision making adalah dorongan berupa dukungan  supaya difabel tetap dapat mengambil keputusan secara mandiri di saat dia mendapatkan stigma tidak dapat mengambil keputusan, dengan dukungan dari orang-orang pilihan yang dipilihnya sendiri[iv]. Prinsip-prinsip yang harus diyakini dalam supportive decision making ini adalah difabel memilih sendiri orang yang ia percaya, untuk memberikan dukungan atau informasi mengenai apa saja yang memudahkannya membuat keputusannya sendiri. Prinsip ini menekankan beberapa hal di antaranya, orang yang ia percaya harus memberikan pilihan-pilihan pro dan kontra,  dan tetap menghormati otoritas difabel sendiri.[v] Menurut Konvensi UNCRPD, poin paling penting dalam memberikan dukungan adalah keberpihakan keputusan tersebut kepada difabel. Dukungan tersebut bisa berupa penjelasan latar belakang masalah, membantu memahami pilihan keputusan yang ada serta menimbang preferensi individu atau difabelnya itu sendiri. Lain dengan pengatasnamaan pengambilan keputusan, supported decison making mendorong individu/ difabel menggunakan kapasitas hukumnya semaksimal mungkin. Menurut keterangan yang diterbitkan oleh PBB perihal UNCRPD tentang pengambilan keputusan, hal ini dilakukan untuk menghindari substituted decision making, atau penggantian wewenang pengambil keputusan melalui perwalian yang ditunjuk lewat mekanisme hukum Konvensi tersebut juga dilengkapi dengan pasal perlindungan pengambilan keputusan yang didukung (supported decision making), yaitu paragraf 4 pasal 12.

 

Sumber: Photo by Eren Li from Pexels https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-showing-affection-on-one-another-7188960/

 

Sebenarnya, ada tiga perspektif yang bisa digunakan dalam memahami kapasitas hukum difabel. Seperti yang pernah ditulis oleh Srikandi Syamsi, di solider.id, pada September 2020 lalu, pertama all or nothing, yaitu perspektif yang menganggap difabel tidak memiliki kapasitas hukum dan memerlukan substituted decision making, status hukum difabel sebakai subjek hukum otomatis gugur. Prinsip yang kedua adalah prinsip universal, yaitu perspektif yang percaya bahwa difabel adalah subyek hukum dan mempunyai kapasitas hukum. Sementara itu perspektif yang ketiga adalah continuum, percaya dengan mengakui bahwa setiap difabel adalah subyek hukum, tetapi tidak semuanya mampu menggunakan haknya dan perlu adanya penilaian dan dukungan dalam pengambilan keputusan. Hal ini didukung dengan mekanisme supported decision making. Hal inilah yang sekarang didorong oleh negara-negara yang melaksanakan UNCRPD.

 

Jaringan dukungan yang baik, tersedianya informasi yang mudah diakses, serta kuatnya kesadaran tentang perlindungan hukum difabel, jadi elemen yang kuat yang mendukung difabel dalam mengambil keputusan. Hal pendukung krusial lainnya yaitu kerangka dan kebijakan hukum yang jelas, untuk mendukung supported decision making, dan mengurangi praktik perwalian atau guardianship yang rentan diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang. Salah satu praktik baik supported decision making, dan keseriusannya untuk menjadikan kerangka kebijakan yang jelas, contohnya adalah pemerintah provinsi British Columbia, Canada[vi]. Di sana, difabel dapat membuat “persetujuan representasi” atau “representation agreement” yang dilengkapi dengan dukungan elemen pengambilan keputusan. Difabel boleh menunjuk seseorang yang sudah dipercayai, yang juga memiliki kapasitas untuk memahami informasi dan konsekuensi, serta mengkomunikasikan secara independent, dan sukarela.

 

Negara lain yang juga sudah menerapkan UNCRPDnya adalah Singapura. Melalui Mental Capacity Act 2008, pasal 28, perlindungan hukum ini melarang pendamping difabel untuk mengambil keputusan mengatasnamakan difabel mental dalam memberikan hak politiknya lewat pemilihan umum[vii]. Dalam hal ini difabel mental mempunyai hak untuk menggunakan suaranya ketika pemilu, dan memiliki hak untuk menggunakan pendamping dan pendamping tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan surat suara dan tidak menggantikan suara difabel mental.

 

Baca Juga: Upaya Bantuan Hukum yang Layak bagi Difabel

 

Bagaimana dengan Indonesia?

Memang, Indonesia mempunyai undang-undang baru terkait difabel, yaitu melalui Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, tidak serta merta, undang-undang itu mesti ditelan mentah-mentah, karena kalau kita teliti lebih cermat, kapasitas hukum difabel sebagai subjek hukum masih saja belum banyak berubah. Coba lihat Pasal 32, “Penyandang disabilitas dapat dianggap tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”. Demikian pula dengan pasal selanjutnya, yang berisi tentang penetapan tersebut melalui proses permohonan di pengadilan negeri setempat, dengan bukti dari dokter, psikolog dan/ psikiater. Sementara itu, yang dapat mengajukan permohonan adalah keluarga, yang kemudian berhak menunjuk untuk mewakili difabel setelah yang bersangkutan ditetapkan tidak cakap hukum oleh pengadilan negeri setempat.

 

Beberapa peneliti, aktivis hukum dan difabel menganggap berbagai peraturan terkait kapasitas dan perlindungan hukum terhadap difabel masih tidak harmonis dan ambigu. Salah satu peneliti dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta[viii], Ali Sodiqin yang berjudul “Ambiguisitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-undangan di Indonesia”. Menurut artikel tersebut ketentuan pasal 33 -35 dalam UU Penyandang Disabilitas ambigu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidama (KUHP) tentang pendefinisian saksi, yang  Dalam Kitab KUHAP, melemahkan kecakapan hukum difabel rungu dan difabel netra[1]. Pasalnya, dalam ketentuan tersebut menekankan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri,”. Demikian pula dengan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomo 13 tahun 2006, yang membatasi kemampuan difabel dalam menjadi saksi dan saksi korban. Undang-undang tersebut mengeneralisasi difabel, dan tidak menyesuaikan jenis difabilitasnya. Peneliti Lembaga hukum masyarakat, Hisyam, dalam rilis yang dilakukan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat, pada 16 Juni 2021 lalu, bukan hanya UU nomor 8 tahun 2016, tapi juga Pasal 33 KUH Perdata, Pasal 71 UU nomor 18 tahun 2014. Menurutnya ketiga peraturan tersebut melanggar kapasitas hukum difabel. Pengampuan atau guardianship mematikan hak perdata difabel, atau biasa disebut civil death.

 

Pasal 433 KUH perdata menekankan substituted decision making, atau sistem pengampuan bagi difabel yang dianggap tidak cakap hukum. Hal ini banyak disoroti oleh aktivis difabel, KUH Perdata ini merupakan produk hukum yang kadaluarsa.[ix]. Produk hukum ratusan tahun ini sebenarnya sudah tidak digunakan lagi di Belanda, di sanapun sistemnya sudah bukan substituted decision making, tapi sudah berubah menjadi supportive decision making untuk difabel. Adanya akta-kata “harus di bawah pengampuan” dalam KUH Perdata itu mendorong aktivis terus menerus menyuarakan revisi KUHPerdata.

 

Sementara itu, perkembangan terakhir dari kabar revisi KUHP, yang sebelumnya sempat tertunda, kabarnya diusulkan DPR untuk menjadi salah satu produk hukum yang masuk Prioritas Prolegnas pada 2021. Hal ini sempat dikritik oleh gerakan masyarakat sipil, dan aktivis difabel agar tidak tergesa memasukkan di Prolegnas, dan seharusnya justru membuka draf revisi dan transparansi untuk masukan masyarakat sipil[x].  Pasal 38 dan Pasal 39 KUH Pidana yang mendiskriminasi difabel mental ini, membedakan kapasitas hukum difabel karena difabilitasnya. Hal ini diyakini sebagai perlakuan yang tidak adil, pasalnya difabel tidak dinilai dari perilakunya, tapi dari disabilitasnya.

 

Revisi KUH Pidana dan KUHP Perdata ini akan sangat menentukan keberpihakan pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum difabel dan perlindungan difabel dalam membuat keputusan.  Terbitnya Peraturan Presiden no. 30 tahun 2020 tentang penyediaan akomodasi layak bagi difabel dalam Proses Peradilan sebenarnya jadi angin segar yang mesti harus dikawal. Aturan ini berisi penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibel dari sejak proses penyelidikan,putusan dan eksekusi. 

 

Hakikatnya, setiap manusia berhak untuk menentukan nasibnya, dan keputusannya sendiri, termasuk difabel. Hak untuk mengambil keputusan dan memiliki kapasitas hukum ini sudah dijamin dalam UNCRPD pasal 12. Indonesia, bersama 170 negara yang sudah meratifikasi konvensi ini, berkewajiban untuk menurunkannya ke dalam undang-undang dan peraturan lainnya yang selaras dan harmoni, untuk menjamin hak dasar difabel. Keselarasan hukum menjadi salah satu langkah awal  untuk mewujudkan kesetaraan di depan hukum. Tentu, tidak hanya payung hukum saja yang mendukung difabel mandiri membuat keputusan dan setara di depan hukum, penting pula untuk terus mengadvokasi aksesibilitas informasi, penguatan kapasitas keluarga difabel terkait hak difabel, juga pendidikan tentang hukum dan hak individu.

 

Penulis: Brita Putri

Editor   : Ajiwan Arief

         

 

[1]

 

[i] Aktivis: Penyandang Disabilitas Sering Alami Diskriminasi Hukum (beritasatu.com)

[ii] Diakses pada 18 Juli 2021 Supported decision-making and capacity | NSW Trustee and Guardian

[iii] Asutralia mempunya pusat service untuk difabel, melalui national Disability Services. Supportive decision making dan kesadaran consent menjadi salah satu hal penting yang mendasari advokasi hak individu difabel. Mereka menerbitkan beberapa panduan terkait pengambilan keputusan difabel, dapat diakses melalui People with Disability and Supported Decision-Making in the NDIS: A Guide for NSW Providers diakses pada 20 Juli 2021

[iv][iv] Pengertian ini diambil dari advokasi Supportive Decision Making, diakses melalui About Supported Decision-Making - Supported Decision-Making (supporteddecisions.org)

[v] About Supported Decision-Making - Supported Decision-Making (supporteddecisions.org) diakses pada 28 Juli 2021

[vi] Chapter Six: From provisions to practice: implementing the Convention – Legal capacity and supported decision-making | United Nations Enable diakses pada 18 Juli 2021

[vii] Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf (pshk.or.id)

[viii] AMBIGIUSITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA | Sodiqin | Jurnal Legislasi Indonesia (peraturan.go.id)

[ix] https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt55317e44a1864/belanda-berulang-…

[x] Fajri Nursyamsi, Direktur Pusat Studi Hukum dan Disabilitas mengatakan di sebuah wawancara dengan medcom.id, “Pemerintah Didesak Buka Revisi KUHP, Pemerintah Didesak Buka Draf Revisi KUHP - Medcom.id diakses pada 25 Juli 2021

The subscriber's email address.