Lompat ke isi utama
informasi webinar tantang aksesibilitas peradilan lewat Instagram

Pentingnya Tools Monitoring dalam Mewujudkan Aksesibilitas di Pengadilan

Solider.id - Pada Selasa, 30 Maret 2021, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) didukung oleh Australia Indonesia Partnership of Justice 2 (AIPJ2) mengadakan diskusi publik bertajuk Hasil Ujicoba Layanan Pengadilan dan Dokumen Panduan & Form Penilaian Aksesibilitas di Pengadilan.

 

Diskusi ini merupakan tindak lanjut atas ujicoba penilaian aksesibilitas yang telah dilakukan SAPDA bersama empat lembaga pengadilan yang menjadi mitra kerjasama SAPDA, antara lain Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta, Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta, dan PN Karanganyar. Ujicoba masing-masing berlangsung pada 4, 7, 8, dan 11 Desember tahun 2020 lalu.

 

Diskusi diawali dengan cerita dari kelompok difabel dalam mengakses layanan di keempat pengadilan. Kelompok difabel diwakili oleh Siti Sa’adah dari Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Yogyakarta; dan Zainal Abidin dari National Paralympic Committee (NPC) Karanganyar. Keduanya pernah dilibatkan langsung di dalam proses ujicoba penilaian aksesibilitas.

 

Baca juga: Aksesibilitas Pelayanan Hukum dan Penyediaan Akomodasi yang Layak Bagi Difabel

 

Perwakilan kelompok difabel tersebut menyampaikan apresiasi kepada keempat pengadilan yang telah berupaya meningkatkan aksesibilitasnya melalui perbaikan sarana dan prasarana mulai dari guiding block, bidang miring (ramp), pegangan (handrail), toilet difabel, ruang tunggu difabel, tempat parkir difabel, dan media informasi yang aksesibel. Namun demikian, para pengadilan masih harus terus melakukan perbaikan aksesibilitas bagi difabel. hal itu karena, berdasarkan ujicoba fasilitas yang dilakukan oleh kelompok difabel, masih terdapat beberapa fasilitas bagi difabel yang kurang aksesibel, seperti misalnya guiding block bagi difabel netra yang sulit diakses dan bidang miring bagi pengguna kursi roda yang sedikit curam, sehingga akan menyulitkan pengguna kursi roda.

 

Fatum Ade selaku Deputi Direktur dari Woman Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA yang menjadi koordinator diskusi ini mengatakan “Empat pengadilan telah menunjukkan komitmen perbaikan-perbaikan layanan seperti melakukan peningkatan kapasitas petugas terkait dengan isu-isu difabel termasuk cara berinteraksi dengan difabel, hingga melakukan perbaikan sarana prasarana di pengadilan.”

 

“Tentu segala proses perubahan yang dilakukan oleh para pengadilan ini patut diapresiasi. Sebab selain telah menjalankan mandat dan amanat dari berbagai regulasi, lembaga-lembaga pengadilan tersebut telah menunjukkan komitmen untuk memberikan layanan yang ramah disabilitas,” lanjutnya.

 

Dalam melakukan ujicoba penilaian aksesibilitas di pengadilan, SAPDA melibatkan langsung organisasi difabel di daerah, serta menggunakan dokumen tools monitoring Panduan dan Form Penilaian Aksesibilitas Pengadilan yang telah dikembangkan oleh SAPDA bersama dengan para pengadilan.

 

Perihal adanya tools tersebut, Direktur Yayasan SAPDA Nurul Sa’dah yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa “Tools ini salah satunya penting untuk merekam sejauh mana perkembangan aksesibilitas di pengadilan. Harapannya tools ini juga digunakan oleh lembaga lain, dan bisa diadopsi secara substansi oleh Mahkamah Agung, sehingga bisa digunakan untuk menilai aksesibilitas di pengadilan daerah lain.”

 

Adapun perihal perlibatan organisasi difabel di dalam proses ujicoba penilaian aksesibilitas di pengadilan, Nurul menyampaikan “Ini sebetulnya bagian dari proses partisipasi untuk memastikan bahwa pengadilan ini ramah difabel. Untuk mendeklarasikan pengadilan sudah ramah difabel, juga harus ada pengakuan dari difabel yang ada di daerah.”

 

Kerjasama SAPDA dengan pengadilan menjadi bagian dari komitmen para pihak untuk mendorong layanan pengadilan yang ramah difabel, sebagai perwujudan atas amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

 

Amanat PP tersebut kini telah diimplementasikan oleh lembaga peradilan melalui terbitnya Surat Keputusan (SK) Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Nomor 1692 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, serta SK Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Nomor 206 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di lingkungan Peradilan Agama.

 

Zahlisa Vitalita dari Dirjen Badilum mengatakan bahwa “SK ini penting sebagai suatu pedoman yang dapat digunakan pengadilan ketika setiap tahunnya menganggarkan untuk pengadaan fasilitas dan layanan bagi difabel. Pedoman ini memberikan gambaran tidak hanya apa yang harus ada, tapi apa kualitas serta persyaratan lainnya yang harus dipenuhi ketika mengadakan sarana dan prasarana.”

 

Sementara Nur Djannah Syaf dari Dirjen Badilag menyampaikan, “Terbitnya SK Badilag sebagai standar layanan bagi difabel berkaitan dengan visi dan misi Mahkamah Agung, salah satunya yaitu memberikan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Badan peradilan agama sebagai representasi negara harus hadir dalam memberikan pelayanan yang aman, ramah, dan nyaman bagi penyandang disabilitas.”

 

Menanggapi terbitnya kedua SK tersebut, Biro Perencanaan Mahkamah Agung yang diwakili oleh Joko Upoyo menyampaikan inisatifnya untuk meningkatkan anggaran pengadaan fasilitas bagi difabel di tahun 2021.

 

“Sebelumnya semua pengadilan pilot project untuk disabilitas kita berikan anggaran 30 Juta di tahun 2020. Akan tetapi anggaran akan ditingkatkan agar bisa menjangkau semua ragam difabel. Untuk pengadilan-pengadilan pilot project berikutnya yang tahun ini berjumlah 50, baru akan kita berikan anggaran sebesar 50 juta. Ini akan kita wujudkan di tahun anggaran berikutnya. Jangan sampai anggaran yang kita berikan sia-sia,” katanya.

 

Di samping itu, Biro Perlengkapan Mahkamah Agung yang diwakili oleh Rosfiana Kamil menambahkan, “Kita juga harus memberikan sosialisasi-sosialisasi tentang bagaimana cara memberikan pelayanan bagi difabel. Apabila sarana prasarananya tidak diikuti oleh perbaikan pelayanan, maka tidak bisa mencapai sasaran yang ada. Sosialisasi perlu dilakukan ke seluruh satuan kerja di Indonesia.”

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.