Lompat ke isi utama
gambar kursi roda

Vaksinasi bagi Difabel Terganjal NIK Ohana Tuntut Pemerintah Ambil Kebijakan

Solider.id, Yogyakarta -Peningkatan angka positif Covid-19 naik dratis hingga akhir Juli ini. Menurut keterangan Satgas Covid-19 pada Selasa sore (27/7) kenaikan angka kasus mencapai 3.239.936 orang. Atau bertambah 45.203 kasus orang terinveksi virus korana  per hari. Angka tersebut tentu termasuk orang dengan disabilitas (difabel) di Indonesia.

 

Berdasar Survei Sosial Ekonomi National (Susenas) 2020 jumlah difabel di Indonesia  sebanyak 28,5 juta jiwa. Terdiri dari 74,2% (21,1 juta) difabel ringan, 18,65% (5,2 juta) difabel sedang dan 7,32% (2,1 juta) adalah difabel berat. Mereka adalah kelompok yang rentan terpapar virus korona. Sementara, berbagai problem menyertai kelompok ini saat hendak memperoleh akses vaksinasi. Selain keterbataan mobilitas, kondisi geografis wilayah tempat tinggal, informasi yang tidak aksesibel, sebagian dari mereka juga terganjal masalah administrasi kependudukan (adminduk). Yaitu  tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sementara pemerintah berupaya semakin gencar melakukan vaksinasi agar bisa segera meredakan dampak Covid-19 dan keluar dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

 

Namun upaya vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok, yang menjadi target utama Presiden Joko Widodo, terhambat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10/2021 Pasal 6 Ayat 3 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi. Peraturan ini mewajibkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat mengikuti program vaksinasi. Keterbatasan akses vaksinasi dan ketiadaan NIK menjadi kendala utama rendahnya pendaftar. Negara berkewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk akses pemberian vaksin dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19.

 

Karenanya Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan menuntut pemerintah mengambil kebijakan, agar tidak menjadikan NIK sebagai syarat akses vaksin Covid-19.  

 

Baca Juga: Siapa Bilang Difabel Prioritas Utama Vaksin

 

Sosialiasi

Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Maulani Rotinsulu, mengatakan masyarakat difabel membutuhkan informasi yang konstruktif tentang vaksin COVID-19 dan juga akses fasilitas kesehatan yang terjangkau, terutama bagi perempuan difabel.

“Lemahnya cek kesehatan rutin menyebabkan kita tidak bisa tahu apakah seseorang mengidap komorbid atau tidak. Layanan kunjungan ke rumah juga sangat dibutuhkan,” ujar Maulani melalui releae yang diterima Solider, Kamis (29/7).

 

Sedang Buyung Ridwan Tanjung dari OHANA, mendesak adanya sosialisasi terkait prosedur apa yang harus dilakukan para difabel, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki NIK, agar bisa mendapatkan vaksin.

“Sebelum vaksin massal diberikan kepada kelompok disabilitas, perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksin. Masih banyak juga yang menolak vaksin karena ketidaktahuan dan disinformasi,” kata Buyung.

 

Persyaratan NIK untuk vaksin menjadi persoalan bagi kelompok rentan dalam berbagai bentuk. Kelompok disabilitas, anak-anak dalam berbagai kondisi yang tak memiliki akta kelahiran, petani, lansia, buruh, transpuan, tunawisma, misalnya, kerap tidak memiliki NIK.

 

Jika keberadaan KTP dijadikan persyaratan vaksin, by name by address, maka kelompok marjinal akan mengalami risiko tak tersentuh akses vaksinasi dan ini membahayakan keseluruhan upaya penanganan pandemi.

 

Baca Juga: Vaksinasi Difabel: Prioritas, Aksesibilitas dan Partisipasi Aktif

 

Enam tuntutan

Atas beragam permasalahan di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, mendesak pemerintah agar, pertama, mendorong kebijakan bagi masyarakat adat, penyandang disabilitas, petani, buruh dan kelompok anak tanpa akta agar mendapatkan vaksin tanpa syarat NIK. Koalisi ini menyadari bahwa NIK adalah tertib administrasi yang dibutuhkan, namun mengingat gentingnya situasi pandemi, Koalisi mendesak pemerintah untuk membuat terobosan.

 

Kedua, mendorong agar surat keterangan dari ketua adat, RT/RW, kepala desa, atau organisasi yang menaungi sebagai pengganti NIK dan dikukuhkan lewat surat edaran kementerian terkait. AMAN dan organisasi yang bergabung dalam Koalisi ini bersedia membantu pemerintah dalam penyediaan data dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat adat, penyandang disabilitas, petani, buruh dan anak-anak.

 

Ketiga, mendorong edukasi dan sosialisasi yang konstruktif, mudah didapat, dan mudah dipahami terkait COVID-19 dan program vaksinasi, termasuk aktif meluruskan sejumlah kabar bohong/hoaks yang berkaitan dengan dua hal tersebut.  

 

Keempat, memastikan tersedianya fasilitas pemeriksaan kesehatan awal untuk masyarakat adat dan kelompok rentan termasuk anak, sebelum mendapatkan vaksin. Memastikan adanya layanan kunjungan ke rumah atau lokasi tinggal kelompok disabilitas, panti-panti atau sarana transportasi penjemputan ke lokasi fasilitas kesehatan terdekat terutama bagi warga yang tinggal di kampung-kampung.

 

Tuntutan kelima ialah, mendefinisikan kelompok rentan yang menjadi prioritas vaksinasi sesuai standar WHO dan memprioritaskan vaksinasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat dan kelompok rentan di seluruh provinsi Indonesia. Keenam, memberikan pelatihan orientasi bagi para relawan yang akan memberikan layanan vaksinasi massal, terutama tentang etika berinteraksi dengan kelompok difabel dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas.[]

 

Reporter:  Harta Nining Wijaya

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.