Lompat ke isi utama
Ilustrasi Pengguna Kursi Roda dan Rumah bertuliskan ULD dengan backgroun deretan gedung tinggi di kota

Menanti Kiprah Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Solider.id,- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 17,74 juta peyandang disabilitas tengah memasuki usia kerja tahun ini. Namun dari jumlah itu hanya 7,8 juta yang memiliki pekerjaan. Diskriminasi dan minimnya akses menjadi alasan rendahnya penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas. Pemerintah mencoba menangani masalah ini dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) di setiap daerah. Bisakah ULD mengemban misi sulit itu?

 

Terbitnya aturan pembentukan ULD hampir bersamaan dengan turunnya aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Sehingga pada awal tahun 2021 ini, kebijakan pemerintah kental sekali nuansa ekonominya. Dalam medan inilah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan disahkan, demi mendorong perekonomian penyandang disabilitas. Seperti kita tahu UU Cipta Kerja punya tujuan serupa, yakni meningkatkan ekonomi nasional dengan memudahkan urusan bisnis di berbagai bidang.

 

Baca juga: Menggagas ULD di Kalimantan Selatan

 

Sekilas kita dibuat optimis dengan banyaknya inisiatif pemerintah di bidang ekonomi tersebut. Jelas pemerintah telah mengambil langkah besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun seperti yang sudah-sudah, langkah maju perekonomian nasional kerap meninggalkan penyandang disabilitas di belakang. Buktinya jelas, saat ini Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas hanya 44%. Jauh di bawah TPAK nasional yang mencapai 69%. 

 

TPAK adalah statistik penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dalam suatu wilayah/negara. Jika saat ini penyandang disabilitas yang masuk usia kerja berjumlah 17,74 juta, maka masih ada 9,94 juta difabel yang menganggur. Padahal mereka sudah siap kerja, mereka juga perlu memenuhi kebutuhannya. Dalam aspek ini, kita tak bisa lagi mengandalkan belas kasih sebagai penopang ekonomi difabel. Kita perlu membongkar akar penyebab rendahnya penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas.

 

Pada suatu kesempatan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut diskriminasi sebagai pangkal persoalan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa lawan terbesar ULD nantinya adalah soal diskriminasi kerja tersebut. Diskriminasi kerja adalah pembatasan, pengecualian, hingga pengucilan pada penyandang disabilitas sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hak mereka. Sedangkan pangkal diskriminasi adalah stigma yang muncul sebab kurangnya pengetahuan.

 

Baca juga: Bagaimana Praktik Ketenagakerjaan Inklusif?

 

Namun urusan rendahnya pengetahuan terkait penyandang disabilitas jelas bukan satu-satunya akar persoalan. Ibarat pohon, diskriminasi kerja difabel bukanlah jenis pohon berakar tunggang, melainkan serabut. Banyak sekali aspek yang menopang diskriminasi itu. Mulai dari buntunya akses, minimnya fasilitas, hingga ketiadaan lowongan kerja. Kebutuhan khusus, fasilitas dan bidang kerja yang mengakomodasi kemampuan mereka sangatlah penting.

 

Persoalan akses dan ketersediaan lowongan kerja adalah persoalan ketenagakerjaan di Indonesia secara umum. Masalah itu tidak dialami oleh penyandang disabilitas saja. Maka tak heran jika program pemerintah, baik di pusat maupun daerah, kerap berfokus pada aksesibilitas kerja. Bahkan UU Cipta Kerja sendiri salah satu tujuan utamanya ialah membuka lowongan kerja yang lebih besar.

 

Baca juga: Pekerja Difabel Bukan Sekadar Nilai Tambah Perusahaan

 

Hanya saja untuk penyandang disabilitas kondisi ketenagakerjaannya tidak bisa disejajarkan begitu saja. Karena saat ini masalah ketenagakerjaan difabel masih berkutat di belakang, di level kesediaan lowongan kerja yang sesuai. Untuk beranjak pada akses dan fasilitas kerja masih jauh. Sebagai ilustrasi, berapa banyak perusahaan yang secara terang mau menerima pekerja difabel?

 

Padahal ketentuan dalam UU Difabel sudah jelas, setiap usaha wajib punya pekerja difabel dan mereka tidak boleh diperlakukan berbeda sejak dari perekrutannya.

 

ULD Mau Tuntaskan Masalah yang Mana?

 

Berdasarkan PP no. 60 tahun 2020, ULD akan dibangun di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Mereka akan menjadi unit dari dinas ketenagakerjaan yang ada di daerah. Sampai saat ini belum ada data yang menyebutkan jumlah ULD yang sudah dibentuk daerah. Padahal ini sudah 5 bulan dari waktu PP ini diundangkan, 13 Oktober 2020. Sayangnya PP juga tidak menentukan batas waktu pembentukan ULD.

 

Dalam pelaksanaan tugasnya, ULD akan didampingi oleh tenaga pendamping disabilitas dari masyarakat. Tidak disebutkan juga berapa anggota ULD maupun pendamping yang dimasukkan dalam unit. Pembentukannya akan diserahkan pada pimpinan daerah terkait. Lantas pimpinan daerah mengambil ASN dari dinas ketenagakerjaan setempat saja (Pasal 5 ayat (2) PP no. 60 th 2020). Apakah rekrutmen ini sudah ideal?

 

Latennya diskriminasi dan minimnya pengetahuan difabel di level birokrasi kita, rasanya tidak. Sekali lagi, mekanisme ini akan mengulang kesalahan lama dalam pengambilan kebijakan terkait disabilitas. Yakni absennya peran difabel dalam pembentukan kebijakan dan pelaksanaan program terkait penyandang disabilitas. Padahal memasukkan elemen difabel dalam aturan pembentukan dan kerja ULD bukanlah hal sulit. Tapi kenyataannya langkah itu tak kunjung diambil pemerintah.

 

Absennya kehadiran difabel bisa menyebabkan mandulnya kinerja ULD. Seperti diamanatkan PP, ULD ini bertugas untuk merencanakan, menginformasikan, hingga mendampingi penyandang disabilitas agar hak mereka dalam ketenagakerjaan bisa terpenuhi. Ketiga bentuk kerja tersebut rasanya tidak akan maksimal jika difabel tidak dilibatkan. Kita tidak bisa membuat kebijakan pemberdayaan difabel yang responsif jika mereka hanya diposisikan sebagai obyek semata.

 

Baca Juga: Rekomendasi Sektor Ketenagakerjaan di Temu Inklusi ke-4

 

Kembali pada akar persoalan rendahnya penyerapan tenaga kerja difabel, hanya sedikit persoalan yang bisa digarap ULD. Terkait akses kerja difabel barangkali bisa dipenuhi unit ini. ULD bisa menjalin koordinasi dengan perusahaan yang potensial untuk mempekerjakan difabel. Selain itu ULD juga bisa membuat program penyebaran informasi keberadaan lowongan kerja pada difabel di daerah. Namun program ini juga perlu menimbang jenis media informasi yang mudah diakses difabel.

 

Sementara untuk persoalan diskriminasi yang turunannya merupa dalam ketersediaan lowongan dan fasilitas kerja difabel terbilang sulit. Seperti telah disebutkan di atas, ULD sulit menuntaskan masalah diskriminasi karena unit ini sendiri secara tidak sadar melakukannya. Meminjam istilah dari PP ini, ULD ‘mengecualikan dan membatasi’ penyandang disabilitas untuk turut serta dalam pelaksaan kebijakan terkait mereka.

 

Sebenarnya sasaran program akses pekerjaan yang akan dibangun ULD bisa lebih konkret lagi, yakni dengan menyasar UMKM. Dalam peluncuran ULD akhir tahun 2020 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan untuk perusahaan-perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Penghargaan itu mungkin jadi kampanye bagus tentang keberterimaan penyandang disabilitas di perusahaan. Namun yang luput dari perhatian adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.

 

Perlu diketahui bahwa sampai saat ini UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 mencatat penyerapan tenaga kerja oleh UMKM mencapai 97%. Sehingga UMKM menjadi partner yang lebih potensial untuk menyediakan lowongan kerja para penyandang disabilitas dibanding perusahaan besar.

 

Tidak seperti perusahaan besar yang terpusat di kota besar, keberadaan UMKM lebih merata di setiap daerah. Statistik bahkan mencatat presentase perusahaan besar hanya sekitar 1% dari keseluruhan pengusaha di Indonessia. Dengan keberadaan ULD di setiap daerah, menjalin kerja sama dengan UMKM jelas lebih masuk akal.

 

Untuk saat ini marilah kita serahkan tugas-tugas yang terbilang pelik itu pada ULD. Kita tentu berharap ULD bisa berdampak signifikan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja para penyandang disabilitas. Setidaknya kini telah ada unit baru yang akan membantu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang ekonomi. Adapun beberapa kekurangan yang telah tampak baiknya dijadikan catatan untuk orang-orang yang akan menjadi anggota ULD nantinya. Semoga saja mereka sadar, beban yang mereka emban tidaklah ringan.[]

 

 

Penulis: Ahmad Jamaludin, S.H., M.A, alumni ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga

Editor: Robandi

 

 

Sumber:

https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/51

https://money.kompas.com/read/2021/02/24/124252026/menaker-penyandang-disabilitas-kerap-menghadapi-diskriminasi-di-dunia-kerja

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-dan-tantangan-umkm-di-indonesia

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

The subscriber's email address.