Lompat ke isi utama
Walaupun cara berbeda, kita bisa mencapai tujuan yang sama secara bersama-sama

BEST PRACTICE ADVOKASI KEBIJAKAN DAERAH PERPERSPEKTIF DIFABEL: PENGALAMAN PPRBM SOLO

Pengantar

Salah satu cara menciptakan masyarakat  agar memiliki kemauan dan kesadaran tinggi menghormati hak-hak difabel sebenarnya adalah menjadi tanggung jawab pengambil kebijakan dalam membuat sebuah aturan. Mengapa ini penting?

Stigma yang saat ini masih melekat terhadap difabel di mata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Sehingga membuat kita tak bisa berbuat banyak untuk mengubah kondisi mereka. Padahal, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan dasar di pusat rehabiltasi medik sebuah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah, tetapi milik masyarakat yang perlu dilibatkan langsung dalam pemenuhan hak-hak mereka dalam sebuah aksi bernama Rehabilitasi Berbasiskan Masyarakat (RBM).

RBM sendiri adalah sebuah program rehabilitasi untuk difabel non panti (difabel yang hidup
ditengah masyarakat, yang tidak ditangani atau tidak tinggal di panti). Dalam RBM juga diusahakan adanya transfer pengetahuan dan ketrampilan dari professional kepada keluarga dan masyarakat agar mereka mau dan mampu  terlibat dalam upaya membantu kemandirian hidup difabel agar kualitas hidupnya meningkat.  Konsep dan pelaksanaan RBM berkembang pesat dan dilaksanakan di lebih dari 90 negara, mencakup kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, sosial, dan pemberdayaan. Termasuk di dalamnya adalah upaya advokasi dan pengarusutamaan (mainstreaming) isu-isu terkait difabel/difabilitas ke dalam agenda pembangunan.

Di Indonesia sendiri, rintisan RBM sudah ada sejak tahun 1970-an, salah satu perintis RBM di Indonesia adalah PPRBM (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) Prof. Dr. Soeharso – YPAC Nasional, Solo. PPRBM didirikan oleh YPAC Pusat atau YPAC Nasional. PPRBM Solo mulai berkarya sejak awal tahun 1970-an dan resmi berdiri sebagai lembaga tahun 1978. Sampai sekarang ini ada sekitar 30 lembaga yang melaksanakan RBM di Indonesia, yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut sejak tahun 2008 tergabung dalam Aliansi RBM Indonesia.

Untuk mengetahui detail bagaimana pengalaman yang dilakuan PPRBM dalam mengawal advokasi kebijakan daerah perperspektif difabel yang ditulis oleh Sunarman Sukamto, silahkan download file berikut -ini.

 

-Solider-

The subscriber's email address.