Lompat ke isi utama
Pengurus PPDI Kunjungi Ahmad Ruhiyat Juliana

Sanksi PPKM, Pil Pahit bagi Difabel dan Masyarakat Marjinal

Solider.id – Kebijakan sanksi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pandemi covid-19 Jawa Bali yang dimulai 3 Juli lalu, masih menuai ragam respon masyarakat. Namun sangat disayangkan, sanksi yang berlaku masih dinilai memberatkan kelompok marjinal termasuk masyarakat difabel, khususnya difabel Netra.

 

Ahmad Ruhiyat Juliana, yang akrab disapa Ujang Ruhiyat atau Ujang Utuy difabel Netra asal Cimenyan satu Banjar Jawa Barat, terkena sanksi PPKM denda bayar ditempat sebesar lima puluh ribu rupiah karena masker yang digunakan tidak menutupi hidung.

 

Mirisnya, ia sendiri tidak begitu yakin, apakah suara pria yang menegur dan memberikan sanksi tersebut adalah Satgas covid-19, aparat berwenang atau bukan. Dari penuturannya, kejadian tersebut di gang, setelah ia mengantar gorengan untuk titip jual ke warung.

“Saya didenda lima puluh ribu itu katanya karena masker yang dipakai tidak menutupi hidung. Saya patungan berdua dengan teman untuk membayar sanksi itu,” ucapnya.

 

Menilik kronologi kejadiannya, korban bukan sengaja mengabaikan protokol kesehatan atau aturan PPKM yang diberlakukan. Ia tetap menggunakan masker meski untuk keluar rumah jarak dekat. Posisi masker yang memperlihatkan batang hidung sebab sebelumnya ia tengah minum es yang di bungkus plastik dan menggunakan sedotan. Kejadian ini juga menjadi viral setelah tetangganya memvideokan dan memostingnya di media sosial.

 

Beberapa sanksi PPKM yang menuai respon masyarakat juga terjadi pada kelompok marjinal. Di Tasikmalaya, pemilik tempat bubur berinisial SH terkena sanksi PPKM putusan vonis persidangan dengan denda lima juta rupiah atau subsider lima hari dipenjarakan. Ia memilih bayar denda meski dari hasil pinjaman. Dari kronoligisnya, penjual bubur tersebut sudah meminta kepada pembelinya untuk tidak makan di tempat atau di bungkus. Namun, pembelinya tetap memaksa ingin makan di tempat.

Hal serupa juga dialami oleh pemilik warung kopi berinisial ALS  di Tasikmalaya, ia terkena sanksi denda lima juta rupiah atau kurungan penjara. Namun, ia milih sanksi kurungan penjara selama tiga hari karena tidak sanggup bayar denda.

 

Sebagai pembanding kebijakan sanksi PPKM yang dilaksanakan di lapangan terhadap kelompok marjinal dan difabel dengan level lain yang lebih elit. Pelanggaran PPKM juga dilakukan oleh salah seorang pejabat pemerintah di tingkat pusat, yang enggan melakukan isolasi mandiri tanpa sanksi apapun. Padahal,  melanggar protokol perjalanan internasional.

 

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol perjalanan internasional di masa pandemi covid-19. Pada saat kedatangan diberlakukan tes ulang RT-PCR dan wajib dikarantina terpusat selama lima hari.

 

Sanksi PPKM TaK Boleh Tebang Pilih

Dilansir dari berbagai sumber, analisis para pengamat hukum menyampaikan, penegakan hukum haram tebang pilih dan pendekatan secara pidana merupakan pilihan terakhir dalam kondisi seperti sekarang. Penerapan sanksi pun dapat dilakukan dengan cara bertahap, misalnya; teguran, denda, baru kurungan penjara. Edukasi dan sosialisasi terhadap sanksi PPKM juga perlu digencarkan di semua lingkungan masyarakat, agar mereka paham terhadap bentuk dan jenis pelanggaran serta risiko efek dari melanggar aturan tersebut.

 

Dalam hal pemberian sanksi kepada masyarakat, tidak boleh hanya sekedar keras. Mengedepankan humanis dan ketegasan dipandang lebih mudah diterima, dipatuhi serta dipahami masyarakat, sehingga tidak menimbulkan perlawanan.

 

Dari kasus pelanggaran PPKM diatas yang dilakukan oleh kaum elit, kelompok marjinal dan masyarakat difabel, masih terlihat adanya bentuk ketidak setaraan dalam tindakan atau sanksi yang diterapkan.

 

Pada kasus difabel Netra misalkan, bagaimana cara pelanggar yang dengan kondisi hambatan pada penglihatannya untuk bisa mengetahui, apakah yang memberikan sanksi tersebut dari petugas yang berwenang atau oknum yang memanfaatkan situasi? Sebab, dalam kasusnya pelanggar dikenakan sanksi bayar ditempat tanpa dimintai melalui proses persidangan atau pemanggilan.

 

Bukan hanya terdapat keganjilan, pelanggar pun akhirnya mendapat respon simpati dari berbagai masyarakat. Perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jawa Barat dan PPDI Banjar langsung berkunjung, sebagai bentuk aksi solidaritas dan advokasi. Dari informasi yang didapatkan langsung dari pelanggar dan keluarganya, mereka mengikhlaskan kejadian tersebut.

“Saat melakukan advokasi ke rumahnya, sanksi denda tersebut di dalam gang tanpa adanya kamera pengintai (CCTV) atau saksi dari orang lain yang melihat kejadian langsung. Pelanggar juga dan temannya juga seorang difabel Netra, jadi susah mengidentifikasi siapa pelaku yang minta denda tersebut, mereka juga memilih untuk mengikhlaskan,” papar salah seorang dari PPDI Banjar.

 

Sanksi lain yang menimpa kelompok marjinal juga direspon masyarakat. Seperti dari Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur. Menurutnya, saat pemerintah membuat aturan di masa PPKM darurat ini, seluruh masyarakat tanpa pandang bulu wajib mematuhi aturan, kebutuhan mereka pun wajib terpenuhi, sambil melaksanakan kewenangannya. Misalkan, saat pemerintah melakukan penutupan terhadap ladang mata pencaharian mereka, harus diiringi dengan pemenuhan kebutuhan mereka juga, seperti untuk keperluan makan dan biaya kontrakan.

 

Kebijakan Sanksi PPKM Darurat

Merujuk pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular adalah sebagai berikut:

 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 212, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500. (Empat ribu lima ratus rupiah)

Pasal 218, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah)

 

Undang-Undang nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit.

Pasal 14 Ayat (1) ‘Sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selam-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000. (Satu juta rupiah)’

Pada Ayat (2) ‘Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000. (Lima ratus ribu rupiah)

 

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 ‘Setiap orang yang tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana paling lama satu tahun dan atau dendan paling tinggi Rp. 100.000.000. (Seratus juta rupiah)

 

Masa PPKM darurat pandemi covid-19 Jawa Bali yang semula berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 kemarin, diperpanjang hingga 26 Juli mendatang.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The subscriber's email address.