Lompat ke isi utama
Ilustrasi seorang perempuan menggunakan masker yang dikelilingi virus

Siapa Bilang Difabel Prioritas Utama Vaksin

Solider.id,- Satu bulan terakhir adalah masa yang gelap bagi masyarakat Indonesia. Setelah sempat dikira mereda, infeksi virus Covid-19 kembali memuncak hinngga menelan korban 3 ribu nyawa dalam satu hari. Kini Indonesia adalah pemuncak daftar negara dengan korban harian terbanyak, mengungguli India. Dalam kondisi semacam ini, tanpa berniat pilih kasih, masyarakat difabel butuh dukungan ekstra. Terutama dalam program vaksinasi yang tengah gencar dilakukan.

 

Saat ini pemerintah sedang mengotak-atik anggaran penanganan Covid-19 jilid ketiga. Bersamaan dengan itu, ada potensi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jangka panjang juga akan dilakukan. Tak main-main, Menteri Ekonomi Sri Mulayani menyatakan PPKM terbaru bisa berlangsung 6 minggu lamanya. Meski sementara ini perpanjangan hanya dilakukan hingga 31 Juli.

 

Tapi tidak menutup kemungkinan jika kondisi tidak membaik PPKM kembali diperpanjang. Hingga kini saja PPKM sudah cukup lama, tidak saja untuk penanganan, tapi juga untuk semua orang berdiam diri. Dalam gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia ini, upaya yang gencar dilakukan pemerintah adalah vaksinasi.

 

Sebenarnya hal ini adalah buntut belum tuntasnya program yang sudah disusun sejak tahun lalu tersebut. Karena leletnya program itu, dipengaruhi oleh anggaran sepertinya, tidak heran jika baru 37 juta masyarakat yang menerima vaksin dosis pertama. Dari jumlah itu, petugas publik adalah penerima terbanyak dengan 20,3 juta orang. Disusul oleh masyarakat umum 9,9 juta dan lansia 5,1 juta orang.

 

Baca juga: Vaksinasi Massal bagi Difabel Digelar Dinkes DIY dan Grab

 

Lantas posisi difabel di mana? Ini yang ternyata cukup rumit. Untuk melihat kondisi vaksin untuk difabel, kita perlu memahami konsep prioritas vaksinasi yang disusun oleh pemerintah.

 

Pelaksanaan vaksinasi yang tengah berjalan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam aturan tersebut ditetapkan skala prioritas penerima vaksin yakni; tenaga kesehatan, lansia dan pelayan publik, masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, dan terakhir masyarakat umum. Dari skala prioritas ini kita sudah bisa mengira-ngira posisi penyandang disabilitas di mana.

 

Hal yang perlu digarisbawahi, tampaknya kriteria rentan dari pemerintah di atas tidak benar-benar sama dengan yang kita pikirkan. Kerentanan yang dimaksud di atas adalah kerentanan yang dikonsepkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam konteks vaksinasi pandemi covid-19. Redaksi asli dari kelompok masyarakat rentan adalah ‘kelompok geospasial dengan risiko penyakit parah atau kematian yang jauh lebih tinggi’.  

 

Lebih jelasnya, kita bisa cek dalam dokumen SAGE WHO yang mengaji prioritas vaksiniasi saat vaksin covid-19 terbatas. Di sana skala prioritas vaksin hanya dibagi tiga; golongan nakes, kelompok geospasial rentan, dan masyarakat atau pekerja berisiko tinggi. Nah, penyandang disabilitas berada dalam kelompok kedua. Meski sebenarnya dalam masing-masing penggolongan tersebut masih ada klasifikasi lagi dalam priotitasnya. Satu hal yang perlu diingat adalah, klasifikasi yang dibuat SAGE WHO tidaklah baku. Seiring bertambahnya ketersediaan vaksin dan perkembangan situasi maka klasifikasi prioritas juga bergeser.

 

Sedang dalam Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia, yang juga jadi dasar penggolongan prioritas vaksinasi, kategori kerentanan yang digunakan hanya dalam aspek ekonomi. Yakni terkait kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar vaksin. Survei yang dilakukan Kementerian Kesahatan bersama dengan WHO dan UNICEF tersebut bahkan terasa kurang memadai untuk memetakan siapa saja yang perlu mendapat prioritas vaksin. Alih-alih mencari konsep vaksinasi yang adil, survei itu seperti ingin memetakan siapa saja yang mau bayar vaksinasi covid-19.

 

Dari segenap uraian tadi, kita bisa sedikit memahami bagaimana makna ‘kerentanan’ dalam aturan vaksinasi covid-19 di Indonesia. Karena baik dalam konsep WHO, dan terutama pemerintah, tidak mengekspos pentingnya prioritas vaksinasi penyandang disabilitas. Padahal kita tahu bahwa kerentanan penyandang disabilitas berlipat ganda saat menghadapi pandemi. Sebagian besar difabel bahkan bisa dimasukkan dalam kategori komorbiditas yang punya risiko tinggi saat tertular virus covid-19.

 

Baca juga: Difabel Jangan Takut Vaksinasi Covid-19

 

Karena itu, absennya penyebutan difabel secara eksplisit dalam kelompok prioritas vaksinasi covid-19 ini sangat sulit dimaklumi. Bahkan dalam taraf tertentu, pemerintah seharusnya bisa menaikkan para penyandang disabilitas menjadi golongan kedua sehingga lebih cepat mendapat jatah vaksin. Sendainya difabel bisa setaraf dengan para pelayan publik, yang notabene saat ini menjadi kelompok penerima terbanyak, rasanya itu bukanlah kebijakan yang berlebihan.

 

Rendahnya posisi penyandang disabilitas dalam prioritas vaksinasi di atas jelas mempengaruhi pendataan penerima vaksin, yang ujungnya menentukan kuota vaksin yang disediakan dalam suatu daerah. Maka, jangan heran jika para difabel dan keluarganya yang ingin mendapat vaksin akan kecele. Sebab kuota vaksin per kelompok dan wilayah telah ditentukan berdasarkan skala prioritas yang eksklusif di atas. Pada titik ini, kerentanan difabel selama pandemi berlipat ganda lagi.   

 

Paling-paling difabel bisanya vaksin mandiri berbayar, dengan biaya yang tentu saja mahal di masa resesi ekonomi begini. Tapi untung saja, kebijakan vaksinasi mandiri itu segera dibatalkann pemerintah. Meski, yah, harus diprotes dulu. Tapi kita sudah tahu kok, survei penerimaan vaksin yang dihelad akhir 2020 lalu seolah mengingatkan kita bahwa konsep vaksinasi berbayar sudah dirancang pemerintah sejak awal.

 

Tambal Sulam Kebijakan Vaksin Inklusif

 

Akhirnya, setelah beberapa lama, ada juga vaksinasi yang menyasar langsung pada difabel. Yakni pada 17 Juni 2021 lalu di Yogyakarta, atas prakarsa Kemenkes yang bekerjasama dengan salah satu perusahaan teknologi. Itu adalah vaksinasi pertama di Indonesia yang khusus melayani penyandang disabilitas. Kemensos Tri Rismaharini mencanangkan target 564 ribu penyandang disabilitas menerima vaksin sampai akhir tahun 2021. Tentu itu bukanlah jumlah yang sedikit, tapi juga tidak banyak jika disandingkan dengan data 38 juta masyarakat difabel di Indonesia.

 

Setelah sekian lama, baru di beberapa pekan terakhir pihak pemerintah menyebut “penyandang disabilitas” sebagai prioritas penerima vaksin. Itupun setelah banyak pihak swasta dan bantuan luar negeri memberi bantuan penyediaan vaksin covid-19. Ya walau bagaimana pun, di masa yang sulit ini segala upaya yang dilakukan pemerintah tersebut patut diapresiasi. Karena ini kondisi yang benar-benar kelam dalam sejarah manusia.

 

Hanya saja, pemerintah mestinya bisa lebih cepat memprioritaskan vaksinasi difabel. Landasannya jelas, pada peta jalan vaksinasi pandemi yang disusun SAGE WHO ketika ketersediaan vaksin antara 11-20% populasi, mestinya difabel menjadi salah satu prioritas utama. Bukannya pelayan publik ‘di luar sektor kesehatan’ yang berisiko rendah. Pada survei Kemenkes sendiri juga ada catatan terkait kelompok sosial yang rentan sebab sulitnya mengakses informasi terkait pandemi. Kelompok ini tidak salah lagi termasuk masyarakat difabel bukan?

 

Baca juga: Sosialisasi Vaksin Covid-19 untuk Difabel Jawa Barat

 

Menyimak berbagai fakta yang sedemikian rupa, kami yang cuma jadi penonton ini sekadar bisa mengelus dada. Konsep prioritas vaksinasi yang dari SAGE WHO terasa cukup memadai kok begitu diadopsi ke Indonesia jadi timpang. Memang dokumen itu memungkinkan perubahan konsep sesuai dengan kondisi di tiap negara. Tapi kok rasanya adopsi dan inovasi yang dilakukan pemerintah Indonesia sementara ini terlalu berlebihan jika tujuannya menyelamatkan semua orang.[]

 

 

Penulis: Ahmad Jamaludin S.H.

Editor: Robandi

 

Sumber:

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

WHO SAGE Roadmap for Prioritizing Uses of Covid-19 Vaccines in the Context of Limited Supply

https://covid19.go.id/p/hasil-kajian/covid-19-vaccine-acceptance-survey-indonesia

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/14/37-juta-orang-in…

https://theconversation.com/mempersoalkan-keputusan-pemerintah-tak-prioritaskan-vaksinasi-covid-19-untuk-masyarakat-adat-154942

https://www.ugm.ac.id/id/berita/21320-mensos-penyandang-disabilitas-jad…

The subscriber's email address.