Lompat ke isi utama
Ilustrasi seorang perempuan menggunakan masker yang dikelilingi virus

Vaksinasi Difabel: Prioritas, Aksesibilitas dan Partisipasi Aktif

Solider.id,- Sejak 30 Januari 2020, saat wabah pertama kali merebak, Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) memanggil seluruh negara di dunia untuk waspada dan perhatian dengan kemungkinan penyebaran yang lebih luas. Dan benar saja, sejak setahun lebih kekhawatiran penyebaran virus, pandemi belum juga benar-benar usai.

 

Ahli epidemiologi, pakar kesehatan dari banyak negara melakukan riset untuk memproduksi vaksin, sebagai salah satu upaya herd immunity atau keadaan di mana populasi cukup kebal dengan virus melalui vaksinasi atau bisa juga karena kerentanan alami. Infromasi terbaru, kasus Covid-19 global berdasarkan data Worldometers pada Senin, 5 Juli 2021, kasus positif Covid-19 telah tembus 184,573,435. Angka kematian dari seluruh negara mencapai 3,993,597 jiwa dan yang berhasil sembuh total sebanyak 168,921,778 orang.

 

Baca juga: Evaluasi Vaksinasi bagi Difabel, Sejumlah Kendala dan Akses Perlu Diperbaiki

 

Sementara itu, Indonesia tengah terengah-engah menghadapi naiknya kasus terkonsfirmasi positif. Sampai kemarin, angka terus naik sampai 27 ribu kasus perhari.

 

Difabel, Salah Satu Kelompok Paling Terdampak Pandemi

 

Kelompok difabel menjadi salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak dengan pandemi baik secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung, semua orang dapat terinfeksi virus tersebut, banyak difabel terdampak karena pebatasan mobilitas dan penyekatan wilayah di banyak tempat.

 

Risiko difabel dalam infeksi virus lebih besar karena beberapa hal. Pertama, aksesibilitas terhadap sarana kebersihan seperti wastafel, kamar mandi, akeran, atau juga pompa air. Akses tempat cuci tangan tidak semua ramah terhadap difabel. Entah terlalu tinggi, sehingga tidak bisa diakses kurasi roda, atau tidak ada guiding block yang memudahkan akses difabel netra.

 

Kedua, pandemi ini juga membatasi orang-orang untuk berinteraksi dan bertemu. Seiring bertambahnya kasus terinfeksi positif, hal itu juga berdampak kepada difabel apabila misal yang terinfeksi adalah orang yang terbiasa membantu mobilitas difabel/pendamping atau pengurus panti rehabilitasi atau bahkan keluarga difabel sendiri.

 

Ketiga, yang membuat difabel mempunyai risiko lebih besar terkena Covid-19 adalah tentang kurangnya informasi yang aksesibel dan yang lengkap tentang perkembangan pandemi, pembatasan mobilitas, maupun informasi tentang vaksinasi.

 

Keempat, yang sangat memengaruhi kehidupan difabel jika pandemi ini terus menerus memburuk adalah akses-akses Kesehatan akan sulit diakses karena akan penuh dengan penanganan virus. Hal ini akan juga berdampak langsung terhadap, misalnya difabel cerebral palsy yang membutuhkan terapi rutin, pasti ada penyesuaian dalam mengakses sarana Kesehatan dan membuat difabel semakin rentan saat mengakses klinik atau rumah sakit. Belum lagi, apabila banyaknya tenaga Kesehatan yang terkonfirmasi positif, maka rumah sakit, klinik, atau penyedia jasa juga akan kekurangan tim pendukungnya.

 

Kelima, masih berhubungan dengan akses kesehatan, masyarakat difabel dengan jenis komordibitas tertentu menjadi lebih rentan. Di dalam dokumen resmi WHO, Disability Consideration for COVID-19 Vaccination, lebih spesifiknya lagi, difabel lebih rentan karena difabel punya kebutuhan khusus terkait fungsi tubuhnya.  Dalam kondisi pandemi yang krisis, otomatis, difabel juga akan menghadapi hambatan dalam mengakses sarana Kesehatan tepat waktu sesuai kebutuhannya.

 

Baca juga: Difabel Psikososial Berhal Atas Vaksinasi Covid-19

 

Fasilitas Kesehatan otomatis akan lebih memprioritaskan penanganan pasien Covid-19, karena keadaan yang kritis dan banyaknya orang yang terinfeksi. Lebih lanjutnya, hambatan mengakses faskes, kesulitan berinteraksi dengan oranglain dan kemungkinan terpaparnya virus juga akan mempengaruhi tak hanya Kesehatan fisik, tapi juga mental.

 

Vaksinasi adalah salah satu langkah untuk meredakan pandemi, dan hak seluruh warga negara untuk dapat mengaksesnya. Penting untuk melakukan vaksinasi Covid-19 secepatnya untuk mengurangi dampak terburuk pandemi.Sementara itu, Indonesia, sama juga negara lain, tengah menggenjot angka vaksinasi. WHO mengeluarkan panduan dan prinsip vaksinasi, yang mengutamakan aksesibilitas yang mudah bagi semua orang yang eligible untuk disuntik vaksin.

 

WHO mengimbau, setiap negara harus mempertimbangkan faktor kerentanan, risiko dan kelompok yang paling besar dan yang paling mudah terkena dampak pandemi. Untuk itu, setiap negara mempunyai kelompok prioritas pertama penerima vaksin, di antaranya, petugas kesehatan, lansia,difabel dan orang-orang yang mempunyai risiko lebih besar dapat terinfeksi virus.

 

Pandemi ini juga secara langsung menunjukan kesenjangan penanganan di negara-negara seluruh dunia. Distribusi vaksin yang adil, menjadi salah satu tantangan negara-negara untuk melindungi warganya tak terkecuali, termasuk difabel. Pasokan vaksin yang terbatas dan tidak mudah terdistribusi, jadi salah satu tantangan selain dengan berkembangan varian virus yang terus menerus menambah beban sarana kesehatan.

 

Di sisi lain, inklusivitas dan kemudahan akses terhadap vaksin terus menerus jadi isu di Indonesia. Belum juga vaksinasi yang mudah, gratis yang seharusnya didapatkan oleh seluruh masyarakat, pemerintah justru beride untuk melakukan vaksinasi berbayar. Alih-alih memperbaiki dan memperluas akses vaksin secara gratis,dan alih-alih mengelola kegiatan vaksinasi agar tidak terjadi kerumunan baru, malah ide vaksinasi berbayar itu dijadikan dalih untuk mempercepat vaksinasi.

 

Untungnya, rencana tersebut untuk sementara dibatalkan karena kuatnya penolakan masyarakat sipil. Hal ini juga menjadi catatan tersendiri bagi penulis yang meyakini apa yang juga diadvokasi oleh gerakan masyarakat sipil, dan khususnya gerakan inklusi dan advokasi difabel. International Disability Alliance, dan International Disability Development Consortium,  bersepakat untuk memberikan rekomendasi terkait pemberian vaksin kepada difabel. Ada tiga hal penting yang disuarakan oleh gerakan difabel.

 

Baca juga: Percepatan Vaksin Covid-19 Mulai Sasar Kelompok Difabel

 

Pertama, memprioritaskan kelompok difabel dalam vaksinasi global maupun nasional. Difabel mempunyai risiko tinggi terpapar covid-19 karena mempunyai kerentanan. Kedua, aksesibilitas dan mengundang partisipasi aktif. Sangat penting untuk mengajak perwakilan difabel dan atau menggunakan perspektif insklusi dalam mengambil kebijakan terkait dengan penanganan pandemic. Hal tersebut akan menghasilkan kebijakan yang berpihak, termasuk tentang kampanye dan penyelenggaraan vaksinasi, yang inklusif dan aksesibel. Hal ketiga adalah penumpulan dan diseminasi data vaksinasi yang aksesibel.  Format yang aksesibel dalam data vaksinasi, sebenarnya tidak hanya memudahkan difabel, tapi juga memudahkan petugas vaksinasi dalam mengakomodasi sesuai kebutuhan setiap orang.

 

Indonesia sendiri sudah mengumumkan penyandang disabilitas jadi kelompok yang diprioritaskan sebagai penerima vaksin, selain lansia, tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. Mulai 1 Juni 2021 kemarin, pemerintah memberikan kuota lebih dari 500,000 vaksin sebagai estimasi awal terhadap kelompok difabel. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal ini mesti disambut baik dan dikawal penyelenggaraannya.

 

Kami menyarikan dari beberapa sumber penting baik dari Organisasi Kesehatan Dunia, Kementerian Kesehatan dan beberapa situs kesehatan terpercaya tentang hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai vaksinasi untuk difabel.Poin-poin yang perlu diperhatikan terkait akses difabel dengan vaksinasi adalah:

  1. Aktif mencari informasi yang terpercaya tentang program vaksinasi yang paling mudah dijangkau dan menyediakan aksesibilitas untuk difabel.
  • Sesuai Surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Pendidik dan Tenaga Pendidikan, semua penyandang Disabilitas dapat mengakses tempat vaksinasi dan tidak terbatas pada alamat domisili di KTP
  • Informasi tentang vaksinasi difabel bisa diakses melalui website sehatnegeriku, kemenkes.go.id
  • Dinas Sosial di daerah juga berperan dalam kegiatan vaksinasi. Anda dapat menghubungi    Dinas Sosial setempat berkaitan \d engan jadwal vaksinasi difabel
  • Media sosial juga berperan dalam penyebaran informasi terkait info vaksinasi. Melalui Instagram misalnya akun @infovaksindiy @infovaksincovid_19 @ @infovaksinsoloraya @infovaksinasicovid juga website wargabantuwarga.com
  1. Aktif di komunitas atau organisasi yang selama ini bergerak dalam advokasi difabel, dan advokasi akses difabel terhadap hak kesehatannya.  Kementerian Sosial sendiri telah menerbitkan panduan untuk tenaga sosial  pendamping untuk perlindungan kesehatan penyandang disabilitas. Bisa diakses melalui15852709524796.pdf (kemensos.go.id)
  2. Sadar dengan consent atau persetujuan untuk melakukan vaksinasi, juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Melakukan vaksinasi bukan kewajiban, tapi hak. Untuk itu perlu persetujuandifabel dalam melaksanakan vaksin, setelah difabel tersebut telah terpenuhi hak informasi mengenai vaksin tersebut.Informasi dasar itu misalnya, jenis vaksin apa yang tersedia, dan mengapa vaksinasi penting untuk mengurangi dampak pandemic, apa manfaat dari vaksin tersebut, dan apa saja risiko, atau efek dari vaksinasi itu. Termasuk difabel mental, intelektual, psikososial yang berhak mendapatkan hak informasi juga berhak untuk memberikan consent-nya.
  3. Terus berkonsultasi dengan dokter terkait dengan kriteria vaksinasi. Hal ini kaitannya dengan kesiapan tubuh,maupun dengan sakit komorbid seperti misalnya ashma, kanker, darah tinggi, atau yang lain, yang mungkin diderita oleh difabel.
  4. Memantau jadwal vaksinasi yang paling dekat, paling cepat dan paling mudah diakses. Sekarang ini pemerintah sedang terus meningkatkan angka vaksinasi, termasuk dari difabel. Lebih baik menghubungi pihak penyelenggara vaksinasi dan berkonsultasi apabila ada aksesibilitas yang dibutuhkan
  5. Mengidentifikasi support yang dibutuhkan terkait dengan informasi vaksinasi dan penelenggaraan vaksinasi itu sendiri. Misalnya, apabila difabel membutuhkan pendamping untuk melakukan vaksinasi ,aksesibilitas fisik seperti ramp, atau juga juru bahasa isyarat. Hal ini seharusnya juga menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh penyelenggara vaksinasi. Mudahnya akses transportasi (tidak terlalu jauh dari tempat tinggal), juga menentukan partisipasi difabel dalam mengikuti vaksinasi.
  6. Tidak hanya aksesibilitas fisik, hamatan yang mungkin saja ditemui difabel dalam pelaksanaan vaksinasi adalah perlakuan/ attitude dari petugas kesehatan yang tidak memiliki pengetahuan dan awareness tentang difabel. Tidak hanya perilaku individu, ketiadaan awareness tersebut juga kadang sampai pada tahap institusional.
  7. Untuk itu, penting pula untuk mengajak organisasi difabel lokal, panti-panti rehabilitasi, dan advokasi difabel lainnya untuk terus memberikan masukan dan awareness terhadap pihak-pihak penyelenggara vaksin agar terhindar dari perlakuan diskriminatif bagi difabel.[]

 

 

Penulis: Brita Putri Utami

Editor: Robandi

 

Sumber:

Call to Action: International Disability Alliance, call_to_action_final_26_feb_pdf.pdf (internationaldisabilityalliance.org)

Vaksinasi COVID-19 bagi Penyandang Disabilitas - Masyarakat Umum | Covid19.go.id

Disability considerations for COVID-19 vaccination: WHO and UNICEF policy brief, 19 April 2021

 

 

 

The subscriber's email address.