Lompat ke isi utama
Guidingblock Zig-zag di depan Taman Makam Pahlawan Jurug sebelum akhirnya dibongkar kembali. (Sumber foto : solopos)

Bappeda Surakarta Akui Beberapa Layanan Difabilitas Belum Greget

Solider.id, Surakarta - Sumilir Wijayanti, kepala Sub Bagian Sosial Budaya dan Pemerintah  Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta mengatakan bahwa  pemerintah kota masih memiliki pekerjaan rumah terkait pemenuhan cakupan layanan bagi difabel pada beberapa bidang/sektor. Beberapa sector seperti  layanan aksesibilitas fasilitas umum, akses pekerjaan, dan pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian. Pernyataan tersebut muncul   dalam sesi diskusi acara Urban Citizenship Academy 2021 yang dihelat oleh Kota Kita, Jumat (16/7).

 

Sumilir menambahkan bahwa upaya mewujudkan inklusivitas di Kota Surakarta sudah berjalan sejak tahun 2017 dengan melakukan kerja sama  berbagai pihak seperti Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) termasuk Kota Kita, yakni dalam pemutakhiran data, yang kemudian didapat data presisi masyarakat difabel kota Surakarta yakni disebut data e-SIK (Sistem Informasi Capaian Kesejahteraan). Dalam data tersebut, terdapat 600 difabel kategori keluarga miskin. Sementara   yang terlindungi dengan jaminan sosial sekitar 300-an.

 

Lalu pada tahun 2021, melalui penelusuran data, terdapat 1.700  difabel warga Kota Surakarta. Sementara yang terkaver oleh jaminan sosial baru 800 lebih.

 

Baca Juga: Tim Advokasi Difabel Surakarta Selenggarakan Webinar Refleksi Gerakan Difabel

Sumilir mengakui bahwa pada tahun 2018 Bappeda menginisiasi Rencana Aksi Daerah (RAD)  difabilitas dengan menggandeng Tim Advokasi Daerah (TAD) dan Kota Kita.  Saat itiu, mereka mencoba memetakannya dalam sebuah kebijakan kesetaraan difabilitas. Terdapat sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberi direct layanan atau mengakomodir layanan yang berbasis difabilitas. Namun ujarnya, lebih dari 1,5 tahun peristiwa pandemi COVID-19 banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan.

 

Menyinggung tentang peraturan menteri PPN/kepala Bappenas nomor 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan PP nomor 70 tahun 2019 tentang perencanaan penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan Rancangan Aksi Nasioanl (RAN) difabilitas, Sumilir berharap bisa segera memberikan pelayanan untuk merealisasikan pada indikator tahunan, sebab ia merasa belum greget dan masih jauh dari harapan.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.