Lompat ke isi utama
palu dan simbol difabel sebagai penggambaran peradilan inklusi bagi difabel

Efektivitas Hukum Ditinjau dari Penyediaan Aksesibilitas untuk Peradilan yang Inklusif

Solider.id – Dalam mewujudkan peradilan inklusif, adakah hubungan antara penyediaan aksesibilitas bagi difabel berhadapan dengan hukum dengan efektivitas hukum? Tentu saja ada. Namun terlebih dahulu mari kita mengenal apa itu efektivitas hukum?

 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan teori tentang efektivitas hukum. Hans Kelsen memfokuskan konsep efektivitas hukum pada subyek dan sanksi. Subyeknya adalah orang atau badan hukum yang harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Sedangkan Anthony Allot memfokuskan pada perwujudannya, bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan atau dapat menghilangkan kekacauan. Friedman juga menekankan pentingnya efektivitas hukum berdasarkan sistem hukum di Indonesia, baik dari segi struktur, substansi dan budaya hukumnya.

 

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan-bedakan. Setiap orang dipandang sama di hadapan hukum atau disebut equality before the law. Jadi, sebuah regulasi, misalkan Undang-Undang, akan dianggap efektif jika Undang-Undang tersebut dilaksanakan dengan baik karena bunyi Undang-Undangnya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, kemudian dari sisi aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut mendukungnya.

 

Baca Juga: Aksesibilitas Pelayanan Hukum dan Penyediaan Akomodasi yang Layak Bagi Difabel

 

Sejauh Mana Efektivitas Regulasi terkait Difabel?

Regulasi yang mengatur tentang difabel sudah tertuang lengkap dalam UU No. 8 tahun 2016 beserta peraturan turunannya. Ditambah lagi dengan terbitnya peraturan-peraturan daerah sampai tingkat desa. Namun yang menjadi pertanyaan hingga kini adalah sudah efektifkah Undang-Undang beserta peraturan turunannya tersebut, baik dari segi pasal-pasal, tafsir atas pasal maupun implementasinya di lapangan.

 

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni, pertama, faktor hukum dimana hukum harus mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya, jika hakim memutus perkara hanya secara penerapan Undang-Undang saja, maka kadang nilai keadilan tidak tercapai, sehingga terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Contohnya, ketika hakim memvonis pelaku perkosaan terhadap difabel grahita dengan hukuman rendah. Penyebabnya karena dalam fakta persidangan terungkap bahwa korban yang difabel grahita yang terus menerus menemui pelaku, atau melewati jalan yang sama meski pernah menjadi korban kekerasan di tempat tersebut tanpa melihat fakta lain mengenai karakteristik difabel grahita itu sendiri.

 

 

Kedua, faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement) seperti aparat penegak hukum, dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam efektivitas berfungsinya hukum, perspektif petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Jika regulasinya sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Sayangnya, dalam melaksanakan wewenang, sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang kurang berperspektif difabel. Ambil contoh, ketika ada difabel tuli yang menjadi korban kekerasan seksual, aparat masih menanyai korban kenapa tidak berteriak, atau menanyakan tentang orgasme atau tidak pada difabel yang menjadi korban kekerasan seksual. PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak menjadi awalan untuk akses bagi difabel berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan sehingga aparat paling tidak punya sensitisasi dan mengenal ragam difabel beserta karakteristiknya.

 

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung.  Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, serta pemeliharaannya. Terkait sarana dan faktor pendukung yang aksesibel, meski kita bisa mengapresiasi ada upaya-upaya dari aparat penegak hukum untuk berbenah, namun sikap acuh tak acuh mereka pun masih kerap kita temukan. Untuk efektivitas hukum menuju peradilan inklusif, sarana fisik adalah salah satu dari beberapa aksesibilitas yang harus disediakan.

 

Keempat, faktor masyarakat. Efektivitas hukum bergantung pada kemauan, kesadaran dan derajat kepatuhan hukum masyarakat. Jika kesadaran hukum masyarakat rendah, akan mempersulit penegakan hukum pula. Agar hukum dapat efektif tumbuh di masyarakat, dalam perumusan hukumnya harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Karena jika tidak, hukum yang tercipta jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sehingga menimbulkan minimnya derajat kepatuhan masyarakat akan hukum tersebut.

 

Kelima, faktor kebudayaan. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku karena berdasarkan nilai-nilai yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

 

Baca Juga: Inisiatif Positif dari Pengadilan Negeri Wonosari

 

Dari segi masyarakat dan budaya, sudah menjadi rahasia umum jika difabel yang menjadi korban kekerasan tidak mendapatkan keadilan. Terlebih jika pelakunya adalah orang terdekat atau keluarga. Bahkan tak jarang kita temukan komentar masyarakat yang menyatakan bahwa difabel yang mengalami kekerasan seksual justru dianggap ‘beruntung’ karena ia masih dianggap ‘laku’. Stigma-stigma yang berkembang di masyarakat terhadap perempuan difabel menjadi jalan terjal pemenuhan keadilan hukum karena perempuan difabel kemudian dibungkam untuk menutup rapat-rapat apa yang dialami jika tidak ingin disebut sebagai penyebab aib keluarga. 

 

Berdasarkan penjelasan lima faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas hukum diatas, dapat kita lihat bahwa dengan sekian banyak regulasi tentang difabel yang sudah diterbitkan, implementasi di lapangan terkait penegakan hukumnya masih jauh dari kata efektif.

 

Penyediaan Aksesibilitas untuk Mendukung Efektivitas Hukum

Menurut Pasal 1 angka (8) UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Jika dikaitkan dengan difabel berhadapan dengan hukum, maka aksesibilitas adalah perwujudan equality before the law atau setiap orang sama harus diperlakukan setara di hadapan hukum.

 

Direktur Eksekutif Sigab, Suharto, mengatakan bahwa difabel terpojok oleh hukum dan terlanggar hak asasinya karena hambatan sosial dan sarana-prasarana publik yang tidak terpenuhi dan terfasilitasi sehingga kasus-kasus difabel berhadapan hukum sudah ‘terbiasa’ berakhir pada diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang fair.

 

Menurut Sipora Purwanti atau mbak Ipung dari Sigab Indonesia, mewujudkan peradilan inklusif melalui penyediaan aksesibilitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pertama, penyediaan sarana atau infrastruktur fisik seperti bangunan peradilan aksesibel, termasuk juga lembaga layanan seperti P2TP2A, Bapas, rumah aman dan lain-lain.

 

Kedua, aksesibilitas non fisik terkait tahapan proses hukum yang akan dilalui bagaimana, langkah yang harus dilakukan selama proses hukum dan informasi panduan berperkara, lapor kepolisian dan lain-lain, semua harus aksesibel.

 

Ketiga, reasonable accommodation, yaitu aksesibilitas khusus terkait kedifabilitasannya. Misal tuli butuh penterjemah, dilihat dulu apakah kebutuhan penterjemah yang menggunakan SIBI atau Bisindo, atau hanya Bahasa ibu, membaca gestur dan lain-lain. Kepekaan sangat diperlukan untuk memahami penterjemah seperti apa yang dibutuhkan. Saran lainnya, pemerintah harus bekerja sama dengan sekolah luar biasa (SLB) mengingat di setiap wilayah ada SLB dan bisa diajak sebagai jaringan untuk menyediakan juru Bahasa isyarat.

 

Keempat, layanan transportasi, bolak-balik ke kepolisian untuk BAP, juga proses penuntutan hingga pengadilan, yang kadang tidak bisa menggunakan transportasi umum. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan jaringan yang luas.

 

Kelima, komunikasi dengan lingkungannya. Biasanya keluarganya menyalahkan, bagaimana menjembatani komunikasi dengan keluarga hingga perangkat desa agar difabel mendapatkan dukungan. Biasanya anak difabel dianggap beban, jadi korban kekerasan, hamil, itu dobel, sehingga perlu bagaimana interaksi humanis agar si anak difabel memperoleh dukungan oleh keluarga sampai ke proses hukumnya. Difabel tidak sekolah, tidak mengenal pengetahuan, kebanyakan hidup di ranah domestik, sementara peta pelaku kekerasan berada di lingkup terdekat, seperti pengasuh, ayah, kakek dan lain-lain, yang sangat tahu kondisi dia tapi dia tidak mendapat perlindungan disana. Sementara difabel tidak paham apa itu kekerasan, bagaimana melawan, dan lain-lain, kita perlu membangun komunikasi humanis terutama jika difabel mengalami kekerasan.

 

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat undang-undangnya yang berlaku di masyarakat, adanya pelaksanaan hukum, dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2016 yang sudah berbasis pendekatan HAM bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kesempatan bagi teman Difabel, tak terkecuali difabel berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku. Efektivitas hukum dari segi pelaksanaan hukum dapat dilihat dari aparat penegak hukumnya yang memiliki perspektif keberpihakan pada difabel, sedangkan dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat, Undang-undang yang berlaku akan efektif karena tidak ada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya penyediaan aksesibilitas seperti yang sudah disebutkan diatas adalah salah satu tolak ukur efektivitas hukum yang menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum untuk kasus-kasus terkait difabel.

 

Sumber:

https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Majalah-KY-April-Juni-2018.pdf

https://www.youtube.com/embed/BHs9gCMM7wA?autoplay=1&enablejsapi=1&origin=https://www.bing.com&rel=0

Soerjono Soekamto. 2008. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

 

Penulis: Alvi, alumni Prodi Ilmu Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Editor:  Ajiwan Arief

The subscriber's email address.