Lompat ke isi utama
Ilustrasi CPNS dan kursi roda

Kenapa Harus Kawal Seleksi CPNS Difabel?

Solider.id,- Kasus diskriminasi pada penyandang disabilitas di dunia kerja sampai saat ini masih marak. Bahkan di institusi pemerintah sekalipun kerap muncul beragam strategi untuk menjegal difabel yang telah mengikuti prosedur secara fair. Masih segar dalam ingatan kasus diskriminasi seleksi CPNS yang dialami dokter gigi Romi Syofpa Ismael di Sumatera dan Muhammad Baihaqi di Semarang.

 

Akhir Juni kemarin pemerintah baru saja membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Serangkaian tahap administrasi seleksi CPNS tahun ini berlangsung kurang lebih 5 bulan, dari 30 Juni hingga 31 Desember 2021. Seperti tahun lalu, seleksi CPNS di tahun ini akan menampung ribuan orang yang ingin menjadi pegawai negeri. Tentu termasuk di dalamnya juga para penyandang disabilitas yang punya kuota khusus di hampir setiap instansi pemerintah.

 

Memperoleh pekerjaan adalah salah satu hak mendasar penyandang disabilitas. Hal itu telah diakui dan dijamin oleh negara. Dalam hal ini baik swasta ataupun pemerintah punya kewajiban yang sama. Seperti ditetapkan dalam Pasal 53 UU Disabilitas, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah keseluruahn pegawainya. Maka tak heran jika setiap tahun selalu ada kuota penyandang disabilitas dalam formasi CPNS.

 

Baca juga: Terdiskriminasi Seleksi CPNS, Baihaqi Menggugat

 

Jika jatah kuota telah ditetapkan, lantas masalahnya di mana? Ya, dalam implementasi. Karena dalam penentuan kuota minimal dalam UU Disabilitas tidak disertai ancaman hukuman ketika kuotanya tidak terpenuhi. Celah ini jelas berpotensi besar memunculkan diskriminasi atas pekerja difabel. Sayangnya, kondisi di lapangan justru lebih buruk. Persoalan bukan hanya timbul dalam pemenuhan kuota 2% untuk lembaga pemerintah dan 1% untuk perusahaan swasta, tetapi sejak dari proses rekrutmen penyandang disabilitas kerap didiskriminasi.

 

Sebagai gambaran, meski aturan kuota minimal telah ada sejak tahun 2016, di tahun 2020 BUMN kita cuma merekrut 178 orang penyandang disabilitas. Bisa kita bayangkan kecilnya presentase 178 orang jika dibandingkan seluruh pekerja yang ada di BUMN. Tak heran jika banyak yang menyangsikan kesungguhan lembaga pemerintah memenuhi kuota minimal pekerja difabelnya.

 

Sedang pada sektor swasta, Dinas Ketenagakerjaan mendata pekerja difabel yang masuk dalam perusahaan formal adalah 4.508 orang dari jumlah keseluruhan 538.518 orang. Jumlah pekerja difabel yang diambil dari 546 perusahaan tersebut belum mencapai kuota minimal 1% yang setidaknya akan berjumlah 5.385 orang. Di lain sisi, data ini jelas masih bisa dipersoalkan. Setidaknya dari total perusahaan yang cuma berjumlah 546 itu. Jika didata dengan seksama, jumlah perusahaan yang ada di Indonesia pasti lebih besar bukan. Itu baru dari sektor formal, belum sektor informal yang sebenarnya menampung mayoritas tenaga kerja di Indonesia.

 

Mau tak mau kita mesti menerima kenyataan bahwa para penyandang disabilitas punya banyak persoalan terkait hak mereka untuk bekerja. Dalam berbagai pemberitaan, usaha pemerintah untuk mendorong perusahaan swasta mempekerjakan difabel adalah dengan memberikan penghargaan. Berdasarkan Permenaker no. 3 tahun 2021 penghargaan dan bonus akan diberikan tidak hanya pada perusahaan swasta, tetapi juga BUMN yang mau mempekerjakan penyandang disabilitas.

 

Baca juga: Upaya Baihaqi Tak Berhenti Mencari Keadilan

 

Padahal UU Disabilitas sendiri telah memberikan banyak intensif pada perusahaan yang mempekerjakan difabel. Namun melihat gejala yang ada, pemerintah mungkin perlu memikirkan potensi denda atau hukuman untuk perusahaan yang tidak memenuhi kuota minimal pekerja difabel. Kalau iming-iming kemudahan tidak bisa, logis kiranya untuk mencoba upaya lain berupa ancaman hukum. Meskipun jika ide ini dieksekusi barangkali pihak yang kena pertama adalah instansi pemerintah. Ironis.

 

Apakah kecilnya angka difabel yang bekerja dalam sektor formal (perusahaan swasta dan BUMN) adalah akibat diskriminasi yang dilakukan secara terselubung? Bisa jadi. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana diskriminasi itu berjalan, bolehlah kita tengok beberapa kasus yang sepertinya menjadi puncak gunung es dari peminggiran penyandang disabilitas di dunia kerja. Selekasi CPNS adalah salah satunya.

 

Ada dua kasus menarik ketika membicarakan diskriminasi kerja pada difabel yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Yakni kasus Muhammad Baihaqi dan Romi Syofpa Ismael. Keduanya relevan dibahas sebab bisa menampakkan variasi praktik diskriminasi yang mungkin terjadi dalam seleksi CPNS penyandang disabilitas.

 

Menariknya, diskriminasi yang dialami Baihaqi masih terkait dengan kuota khusus yang disediakan pemerintah untuk difabel. Kasus bermula saat Baihaqi yang telah lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2019 untuk lowongan guru difabel tiba-tiba dicoret oleh Pemprov Jawa Tengah dari formasi karena dinilai tidak memenuhi syarat. Alasan yang dikemukakan adalah Baihaqi mendaftar pada formasi yang salah. Pihak pemerintah bilangnya yang dibutuhkan difabel daksa, sedang Baihaqi yang difabel netra, jadi tidak diterima.

 

Padahal aturan telah cukup menjelaskan bagaimana rekrutmen CPNS difabel dijalankan. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 23 tahun 2019, sejak dari tahap administrasi, tiap-tiap instansi diharuskan untuk menetapkan kebutuhan pekerja secara seksama, tak terkecuali formasi khsusus yang mencakup jumlah 2% pekerja difabel di dalamnya. Tidak berhenti di situ saja, sejak dari tahap administrasi pihak penyelenggara telah diharuskan memastikan kesesuaian pelamar difabel dengan formasi yang ada dengan menemuinya secara langsung. Karena Baihaqi sudah memasuki tahap SKD, artinya ia lolos administrasi.

 

Baca juga: Mengabdi untuk Negeri Tapi Didiskriminasi

 

Pemprov Jateng beralasan kalau jenis disabilitas Baihaqi tidak bisa diterima dalam formasi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bolehkah instansi pemerintah membatasi kategori disabilitas yang bisa diterima sebagai pegawai? Merujuk pada regulasi Kemenpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) yang tertuang dalam pengumuman nomor: B/197/S.KP.01.00/2019, disebutkan bahwa para penyandang disabilitas dapat mendaftar pada formasi jabatan yang diinginkan asal punya ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai.

 

Nah, kalau seperti ini berarti aturan hanya difabel jenis tertentu yang bisa diterima dalam suatu formasi muncul tanpa dasar hukum yang jelas. Jika, aturan tersebut muncul dari sebuah instansi pemerintah tingkat provinsi, berarti diskriminasi ini muncul dalam sekup lokal. Konteks lokal ini juga yang menyamakan kasus Baihaqi dengan Romi Syofpa Ismael di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

 

Berbeda dengan Baihaqi yang mendaftar pada formasi khusus, Romi yang berprofesi sebagai dokter gigi mendaftar di formasi umum. Meski sempat dinyatakan lolos seleksi oleh Sekda Solok Selatan, pada akhirnya ia digugurkan oleh Bupati daerah tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat lalu mengangkat CPNS peringkat di bawah Romi. Dari kasus Romi ini diskriminasi terhadap penyandang disabilitas justru terlalu gamblang.

 

Berkaca pada dua kasus tersebut, kita bisa mencatat dua strategi diskriminasi penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS. Pertama, dengan membuat dan memanfaatkan aturan yang mempersempit atau bahkan menghalangi difabel masuk menjadi pegawai. Kedua, dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki pejabat untuk membuat tafsir dan keputusan demi menjegal langkah penyandang difabel.

 

Kedua kasus tersebut dalam beberapa tahun terakhir sering sekali dibicarakan. Namun kita tak pernah benar-benar tahu apa dampak dari pembicaraan khalayak tersebut. Aturan yang ada saat ini sekurang-kurangnya telah memungkinkan penyandang disabilitas mengakses pekerjaan tanpa diskriminasi. Namun, praktik instansi dan pejabat di lapangan kadang membuat kita tidak habis pikir. Kok ya masih ada saja oknum-oknum yang gemar mengangkangi undang-undang untuk berlaku diskriminatif?[]

 

 

 

Penulis: Ahmad Jamaludin, S.H

Editor: Robandi

 

 

Sumber:

UU no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri PANRB no. 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019

Pengumuman Nomor:B/197/S.KP.01.00/2019 tentang Perubahan Penjelasan Jenis Formasi Penyandang Disabilitas Pada Pengumuman Pengadaan CPNS Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2019

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5103604/bumn-rekrut-178-penyandang-disabilitas-sepanjang-2020

https://money.kompas.com/read/2020/12/15/134855526/pekerja-disabilitas-sektor-formal-masih-rendah-menko-pmk-mereka-produktif

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114083712-20-593512/baihaqi-penyandang-difabel-netra-menggugat-seleksi-cpns

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190724112921-20-415029/cerita-dokter-gigi-di-sumbar-gagal-jadi-pns-karena-difabel

The subscriber's email address.