Lompat ke isi utama
keadilan dalam hukum yang disimbolkan dengan timbangan

Membangun Ekosistem Hukum Menuju Peradilan Inklusif

Solider.id - Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membangun proses peradilan inklusi bagi difabel. Ketika Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak di Pengadilan diterbitkan, PP ini menjadi gerbang untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum terutama bagi difabel berhadapan dengan hukum.

 

Dalam buku The Legal System : A Social Science Perspective, Lawrence M.Friedman mengemukakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Komponen struktur hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan yang fungsinya mendukung bekerjanya sistem tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan struktur hukum dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga Lapas. Komponen substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, sedangkan budaya hukum adalah nilai dan sikap yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

 

Jika dikaitkan dengan isu difabel, secara struktur hukum, mulai dari lidik sampai proses di pengadilan, paska putusan hingga sampai pada Lapas jika difabel menjadi pelaku kekerasan, prosedur hukum yang fair bagi difabel masih menjadi fokus advokasi yang terus diperjuangkan. Dari segi substansi hukum banyak pasal dalam regulasi di Indonesia yang masih mendiskriminasikan difabel. Dilansir dari laman web Sigab Indonesia, M. Syafi’ie dalam tulisan Sistem Hukum Masih Diskriminatif Kepada Difabel menyatakan bahwa keberadaan peraturan-peraturan yang sudah terbit tidak cukup menjamin terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak difabel berhadapan dengan hukum. Substansi hukum yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan ini menjadi salah satu hambatan di ranah pengadilan. Aparat penegak hukum selalu merujuk pada peraturan-peraturan ‘kuno’ yang secara langsung dan tidak langsung meletakkan difabel sebagai kelompok masyarakat yang tidak normal, tidak mampu dan tidak bisa. Sedangkan dari sisi budaya hukum, dari sekian kasus tak banyak difabel atau keluarga yang berani memproses kasus secara hukum. Persepsi bahwa proses hukum terlampau berbelit dan tidak memberi rasa keadilan bagi korban membuat difabel seolah enggan melapor karena dianggap tidak memberi efek jera bagi pelaku yang kebanyakan orang dekat. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menstigma  bahwa kadang difabel yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan itu sendiri, seperti difabel intelektual yang tetap mendatangi pelaku meski telah mendapatkan kekerasan.

 

Baca Juga: Mendesak Sistem Peradilan Ramah Difabel

 

Upaya Sigab Membangun Ekosistem Hukum Inklusif

Membangun ekosistem hukum yang inklusif tentu saja tidak mudah. Menurut Sigab, paling tidak ada 5 hal yang perlu diperhatikan, pertama terkait kebijakan. Sekarang sudah ada PP No. 39/2020, yang harapannya kebijakan-kebijakan yang sudah ada saat ini memberikan jaminan untuk perlindungan dan penanganan perkara-perkara difabel berhadapan dengan hukum. Dalam wawancara dengan Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden RI, Koordinator Advokasi Jaringan Sigab, Sipora Purwanti atau Ipung mengungkapkan bahwa salah satu kunci dalam keberhasilan proses peradilan inklusi adalah adanya hukum lex specialis atau hukum khusus difabel berhadapan dengan hukum, seperti layaknya ada hukum perkawinan, hukum tentang anak, korupsi. Jadi kebijakan khusus dibutuhkan untuk penanganan difabel berhadapan dengan hukum sebagai hukum induknya.

 

Kedua, terkait kebijakan internal. Dalam proses hukum pidana terdapat tiga struktur berbeda yang masing-masing memiliki kebijakan khusus, seperti di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Peraturan internal dalam ketiga lembaga ini seharusnya tidak memaknai aksesibilitas hanya terkait struktur bangunan saja, tetapi aksesibilitas mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan bagi difabel yang berhadapan dengan hukum.

 

Ketiga, referral system atau sistem rujukan yang harus ada di setiap daerah. Selama ini terjadi kebingungan terkait tanggungjawab negara yang seharusnya memfasilitasi. Oleh karena itu dibutuhkan jejaring yang sangat luas, dari mulai tenaga medis seperti rumah sakit, psikolog, psikiater, dan saksi ahli yang jumlahnya belum banyak. Keempat, masih saling terkait dengan sistem rujukan adalah ahli yang bisa menjelaskan tentang difabel. Contoh sederhana, misal bagaimana difabel netra akan mengenali orang? Bagaimana difabel netra ini akan mendengar, meraba, mengenali warna suara, karena saksi ahli terkait hal ini belum banyak. Akurasi difabel netra dalam mengenali orang dari bau badan, suara, meraba, dan sebagainya masih dipertanyakan. Dalam KUHAP, difabel netra adalah bagian yang disisihkan karena kecakapan seseorang menjadi saksi harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, saksi ahli sangat diperlukan guna menopang kesaksian difabel netra dalam proses peradilan. Contoh lainnya, ketika seorang difabel mental intelektual yang ingatannya melompat-lompat sehingga sering dikatakan difabel mental berbohong dalam kesaksiannya. Kalau ada ahli yang bisa menyampaikan bahwa difabel mental tidak berbohong, melainkan karena keterbatasannya sehingga tidak bisa menyampaikan secara terstruktur maka ini akan sangat membantu menopang kesaksian dalam pengungkapan kasus-kasus kekerasan terhadap difabel mental.

 

Kelima, terkait lembaga dukungan untuk pemulihan difabel. Misalnya ketika terjadi kekerasan seksual pada difabel intelektual dan mengalami kehamilan, siapa nanti yang akan merawat si bayi. Meskipun tidak akan dipercaya mengasuh anak, rasa sayang telah terjalin antara ibu dan anak sejak dalam kandungan. Sejauh ini mekanisme hukum menyebut bahwa anak dapat dirawat sendiri kemudian diserahkan ke orang lain, namun kenyataannya, ketika anak mau diserahkan ke orang lain sang ibu kerap tidak dapat merelakan karena ada ikatan batin. Maka perlu mekanisme yang dapat membuat ibu tersebut mampu menjadi seorang ibu di tengah keterbatasannya. Jika difabel intelektual yang menjadi ibu tidak mampu mengurus berbagai persyaratan penting terkait anaknya, maka diperlukan pihak yang dapat membantu misal dalam mengurus hak identitas anak, akte, kartu keluarga, jaminan Kesehatan dan lebih lanjut terkait Pendidikan si anak, dan sebagainya. Sigab biasanya akan bekerjasama dengan sistem yang ada di desa, seperti bidan desa, petugas puskesmas, RT/RW untuk memantau perkembangan si ibu dan anak. Dengan kata lain, diperlukan suatu mekanisme support system bagi difabel intelektual yang mengalami kekerasan seksual. Tak hanya pemulihan fisik dan psikis, diperlukan juga bagaimana tindakan pencegahan agar kekerasan seksual tidak berulang, baru kemudian dilanjutkan pemulihan terkait ekonomi, pendidikan dan bentuk dukungan yang diberikan tidak hanya pada difabelnya saja sebagai subyek tetapi juga kepada keluarga dan orang terdekatnya sebagai support system.

 

PP No. 39 tahun 2020: Gerbang Menuju Peradilan Inklusif

Beberapa tahun ke belakang Sigab Indonesia telah mengupayakan pembangunan peradilan inklusi di Indonesia. Hal ini dilakukan guna memberi akses bagi difabel yang memiliki masalah terkait hukum. Menurut Ipung, hingga kini Sigab telah melakukan beberapa kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan pembuatan prototipe peradilan inklusi. Kerja sama juga dilakukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) terkait infrastruktur atau fasilitas pengadilan yang akses bagi difabel. Hal ini penting dilakukan agar struktur hukum di Indonesia seperti pengadilan dan kepolisian dapat memulai mewujudkan aksesibilitas infrastruktur dengan penyediaan ramp, toilet aksesibel, ruang tunggu, dan alat bantu. Masalahnya, MA belum punya standar infrastruktur yang aksesibel seperti apa sehingga kadang masing-masing pengadilan membuat infrastruktur dengan berbeda-beda. Contohnya, ada yang dibuat artistik, dibuatkan aksesori batu-batu dan agar tidak licin, padahal justru berbahaya karena pengguna kursi roda akan kesulitan menggunakannya.

 

Dalam hal infrastruktur, yang dilakukan Sigab adalah dengan memberi masukan dan berharap agar setiap pembangunan infrastruktur melibatkan difabel untuk berdiskusi atau konsultasi. Karena tidak akan menjadi program difabel apabila difabel sendiri tidak diikutsertakan. Selain itu, Sigab mendorong organisasi difabel di daerah memahami tentang hukum, seperti mengetahui tentang kekerasan, bagaimana cara melakukan advokasi, kemudian bagaimana menyambungkan korban dengan akses lembaga penegak hukum sehingga ketika menemukan kasus akan langsung tertangani. Di sisi lain, Sigab selalu bersedia ketika Aparat Penegak Hukum membutuhkan pelatihan tentang bagaimana berinteraksi dengan difabel, termasuk juga dalam pembuatan kebijakan internal, seperti yang dilakukan Pengadilan Negeri Gunungkidul dan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

 

PP 39/2020 adalah gerbang menuju proses keadilan, tapi masih ada tantangan karena ada beberapa hal yang mendiskriminasikan difabel dalam hukum acara pidana secara substansi, prosedur dan sistematika sistem rujukan serta kebijakan khusus mengatur difabel berhadapan dengan hukum. Termasuk secara struktur hukum bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus difabel berhadapan dengan hukum. Tapi PP ini adalah awal yang baik untuk pemenuhan HAM difabel dalam hukum dan keadilan. PP ini adalah jembatannya, selebihnya bagaimana bahu membahu membangun sistem hukum dan peradilan yang inklusif, yakni dalam proses hukum, dukungan di masyarakat, gerakan kelompok profesional dan sistem pendukung lainnya.

 

Penulis: Alviah, S.H, Alumni Prodi Ilmu Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Editor:  Ajiwan Arief

The subscriber's email address.