Lompat ke isi utama
Ilustrasi siluet 7 orang yang beragam terdiri dari difabel dan nondifabel

Tantangan Besar bagi 7 Komisioner Komisi Nasional Disabilitas

Solider.id,- Pemerintah mengesahkan aturan pelaksana pembentukan Komisi Nasional Disabilitas KND, yaitu Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Namun aturan yang telah lama kita tunggu itu tampaknya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

 

Perpres Nomor 68 menyebut Komisi Nasional Disabilitas (KND) adalah lembaga nonstruktural dan independen tapi dalam rekrutmen dan praktinyanya berada di bawah kementerian. Pasal 9 ayat (2) Perpres KND memberi ilustrasi gamblang adanya kontradiksi regulasi yang ada. “Kepala Sekeretariat merupakan jabatana pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.”

 

Baca juga: Seleksi Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Telah Dibuka

 

Saat membaca Perpres yang berisi 31 Pasal itu, kita akan mendapati banyak kejanggalan, baik dalam konteks harmonisasi maupun substansi hukumnya yang bisa menjadi gajalan bagi kerja-kerja KND. Terutama jika dibenturkan dengan gagasan awal KND yang ada di UU Difabel tahun 2016 dan berkaca pada kondisi riil di lapangan. Dua aspek tersebut perlu diurai lebih dalam untuk meraba dampak yang mungkin ditimbulkan KND di masa depan.

 

Salah satu aspek penting dalam pembuatan undang-undang adalah harmonisasi hukum. Artinya aturan yang dibuat selaras dan tidak bertentangan dengan aturan lainnya. Harmonisasi hukum yang baik memungkinkan sebuah aturan atau kebijakan bisa lebih mudah diimplementasikan. Selain itu, harmonisasi meningkatkan kepastian dan mereduksi kontradiksi hukum.

 

Dalam Pasal 3 Perpres 68 disebutkan kalau KND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kondisi ini cukup ideal dengan gagasan independensi KND sebagai komisi. Namun keberadaan Sekretariat KND yang berada di bawah sekaligus unit kerja Kementerian Sosial membuatnya menjadi rawan konflik kepentingan dan menyalahi konsep lembaga nonstruktural sebagaimana diamanatkan UU Difabel.

 

Perlu diketahui bahwa anggota KND hanya 7 orang. Oleh karena itu kinerja KND tampaknya akan sangat bergantung pada Sekretariat KND sebagai pelaksana teknis dan administrasi KND. Sementara tidak disebutkan secara detail perihal bentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat KND. Semuanya akan diserahkan sepenuhnya pada Menteri Sosial untuk mengurusnya.

 

Fajri Nursyamsi, Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), melihat bahwa KND jelas sekali dibentuk sebagai lembaga yang tidak independen dan rawan konflik kepentingan. Pangkal dari hal ini menurutnya adalah mindset belas kasih yang masih digunakan dalam melihat dan menanggapi persoalan difabel. Seolah jika tanpa ‘bimbingan’ dari lembaga tertentu, dalam hal ini Kementerian Sosial, KND tidak akan berjalan ideal.

 

Baca juga: Menilik Aksesibilitas Situs Web Seleksi Komisi Nasional Disabilitas

 

Persolan mindset punya pengaruh besar dalam pembentukan KND sebagai lembaga. Seperti terlihat dalam komposisi 7 anggota KND yang jumlah difabelnya ditentutkan, 4 orang saja. Komposisi ini bisa dibilang hanya memberi perwakilan pada 4 kategori disablilitas, yaitu fisik, intelektual, mental, dan sensori. Padahal kalau ditarik ke belakang, dalam Pasal 131 UU Difabel dinyatakan bahwa KND dibentuk, “dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.”

 

Telah ada banyak kajian yang menyatakan bahwa kendala utama pemenuhan hak para penyandang disabilitas disebabkan minimnya penyertaan difabel ke dalam proses. Penelitian terbaru dari Luthfi Zulfikar dan Wiliam Reynold mengetengahkan betapa aturan diskriminatif di Indonesia langgeng sebab minimnya penyertaan difabel dalam riset. Kondisi serupa tampaknya juga berlangsung dalam konteks kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

 

Lebih jauh, dalam pembentukan struktur pertama KND dipilih Presiden atas usulan Menteri. Dalam hal ini karena lembaga yang diserahi adalah Kementerian Sosial, maka tak heran jika nantinya nama-nama anggota nondifabel yang diajukan akan punya mindset serupa, belas kasih. Padahal penelitian Zulfikar dan Reynold menemukan bahwa jutru karena pendekatan belas kasih itulah persoalan difabel tak kunjung membaik.

 

Baca juga: Pendaftar Calon Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Terus Bertambah

 

Maka jangan heran jika mekanisme dan aturan yang digunakan KND masih memakai mindset belas kasih sebagai pijakan agenda penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Memang apa masalahnya kalau pakai pandangan belas kasih atau charity?

 

Dalam kajian disabilitas, pandangan belas kasih sudah sangat ditinggalkan. Sebab perspektif ini tidak mampu melihat dan memahami persoalan disabilitas dengan tepat. Disabilitas sebatas dilihat sebagai tragedi dan takdir. Sehingga solusinya adalah dengan kedermawanan dan belas kasih pada difabel.

 

Hal itu terlihat dari konsep yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial sendiri dalam menangani persoalan difabel, yakni rehabilitasi. Konsep rehabilitasi memandang persoalan disabilitas berpusat pada penyandangnya. Maka tak heran dalam program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dicetuskan lembaga itu berfokus dalam pemenuhan kebutuhan serta perawatan penyandang disabilitas.

 

Apakah itu salah? Tentu saja tidak, hanya saja kurang tepat. Karena persoalan disabilitas bukan cuma berakar pada subyek difabel, tapi juga sistem masyarakat itu sendiri. Sistem yang tidak mau menerima kemampuan berbeda. Sistem yang terus saja menstigma, meminggirkan dan mengekslusi penyandang disabilitas. Karena persoalannya ada pada sistem, maka rehabilitasi yang dilakukan juga mesti pada level sistemik, bukan individu.

 

Mampukah KND Mendorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

 

Dengan melihat mekanisme pembentukan dan posisi kelembagaan KND, sulit untuk mengharap kebaruan darinya. Minimnya akomodasi dan partisipasi para penyandang disabilitas ataupun organisasi difabel membuatnya sulit untuk menjangkau realitas di lapangan. Sehingga secara umum kebijakan yang muncul tetap akan bersifat elitis dan parsial.

 

Jika dengan ini pemerintah hendak menuntaskan masalah disabilitas di Indonesia, maka cuma dalam aspek medislah yang akan dijangkau. Sedangkan aspek hukum dan hak-hak dasar manusia lainnya akan sulit. Padahal yang lebih penting adalah persoalan ketidakmampun sistem sosial mengakomodasi para penyandang disabilitas.

 

Maka masalah kejahatan terhadap difabel yang sangat sulit diselesaikan dalam peradilan akan tetap terjadi. Sistem peradilan akan tetap mengalami kendala dalam menuntaskan kasus difabel sebab kurangnya pengetahuan dan fasilitas peradilan. Penelitian terkait difabel juga akan dilakukan dengan tanpa campur tangan para penyandang disabilitas. Hasilnya, data dan kebijakan yang senantiasa melanggengkan diskriminasi.

 

Merujuk kembali pada UU Disabilitas, telah secara rinci disebutkan bahwa hak difabel bukan sekadar aspek kesehatan, rehabilitasi, dan kesejahteraan sosial. Ada hak lain yang mesti dipenuhi juga seperti perlindungan hukum, pelayanan publik dan pelibatan dalam masyarakat. Aspek-aspek yang lebih bersifat sistemik tersebut kiranya akan sulit dipenuhi dengan pendekatan belas kasih belaka.

 

Dengan terbitnya Perpres Nomor 68 seakan ideal-ideal besar yang ditetapkan oleh UU Disabilitas semakin jauh panggang dari api. Pada akhirnya penuntasan persoalan dan pemenuhan hak difabel tak bisa kita serahkan pada pemerintah sepenuhnya. Atau barangkali memang dengan membentuk KND semacam itu pemerintah sengaja membagi tugas dengan organisasi difabel dan pemberdaya difabel yang ada.

 

Kalau sudah seperti ini, maka kondisinya malah semakin jelas. Pemerintah hanya ingin bertanggung jawab pada aspek medis difabel. Sedang aspek pemberdayaan dan penyertaan difabel dalam agenda sosial dan pemerintahan menjadi domain organisasi difabel. Itulah kesimpulan terbaik yang bisa kita ambil agar persoalan difabel di Indonesia tidak bertambah centang perenang.   

 

Jika diibaratkan sebagai ijabat doa, KND ini turun dalam bentuk yang menyalahi harapan. Namun alih-alih kita anggap itulah yang terbaik dan pasrah menerima, mari kita menggunakannya sebagai pijakan untuk melangkah maju.[]

 

 

Penulis: Ahmad Jamaludin, Alumni Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Editor: Robandi

 

 

Sumber:

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fc7817a40ecb/mengintip-9-aturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas?page=2

https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Program+Dis&view=aspdb

https://theconversation.com/peneliti-budaya-masyarakat-dan-aturan-diskriminatif-sebabkan-minimnya-representasi-difabel-dalam-riset-145035

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

The subscriber's email address.