Lompat ke isi utama
webinaraksws alatbanu bagi difael

Perluasan Akses Alat Bantu untuk Difabel

Solider.id – Alat bantu bagi   difabel menjadi sebuah kebutuhan dasar yang dapat berpengaruh besar terhadap peran partisipasi mereka dalam pembangunan. Potensi ekonomi individu, meningkatnya kontribusi dan produktivitas masyarakat difabel dalam angkatan kerja, dapat terelalisasikan melalui sumbangsih meningkatnya akses keterjangkauan alat bantu tersebut.

 

Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) bersama World Health Organization (WHO) menyelengarakan webinar nasional ‘Kick Off Survey rATA Indonesia’ sebagai jalan untuk perluasan akses pada alat bantu bagi masyarakat difabel. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin siang (12/7) dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, seperti jajaran pemerintahan pusat dan daerah, lembaga dan perwakilan organisasi difabel, kalangan individu difabel dan pemerhati difabel, serta perwakilan dari WHO.

 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 menyebutkan, jumlah penduduk dari kalangan masyarakat difabel sekitar 12% atau 30,4 juta jiwa. Angka ini meningkat dibandingkan data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015 yang mencatat terdapat 9% atau 21,1 juta jiwa masyarakat difabel.

“Tentu, peningkatan jumlah ini bukan hal yang menggembirakan,” kata Jona Damanik, Direktur Institut Inklusi Indonesia (I3).

 

Baca Juga: UCPRUK Gelar Webinar terkait Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Pemenuhan Hak Alat Bantu

 

Banyak faktor penyebab bertambahnya masyarakat difabel, antara lain disebabkan oleh bencana alam, kecelakaan, penyakit katasropis atau PTM. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan pada alat bantu atau assistive tecnology (AT) bagi difabel.

 

DR. Eva Rahmi Kasim, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dari perwakilan Kementerian Sosial menyampaikan, alat bantu yang digunakan masyarakat difabel sebaiknya memiliki multi fungsi. Selain untuk meningkatkan aktivitas dan mobilitasnya, juga untuk menunjang interaksi sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan bukan berdasarkan pada standarisasi. Sebab, setiap orang memiliki ukuran dan jenis yang berbeda.

“Sebetulnya yang membutuhkan alat bantu bukan hanya masyarakat difabel saja. Banyak masyarakat yang sudah Lanjut Usia atau para Lansia juga membutuhkannya,” tutur Eva.

 

Dalam webinar tersebut juga terdapat bahasan khusus yang terbagi menjadi empat kelompok diantaranya mengupas tentang; (1) Dukungan dan kolaborasi untuk pengumpulan data di lapangan dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal. (2) Sistem, referral  assistive tecnology (AT) kolaborasi dengan sektor kesehatan dan sosial sebagai tindak lanjut kebutuhan. (3) Analisis data, hasil yang diharapkan, dan pemanfaatan hasil survei rATA di Indonesia. (4) Pengembangan dan penyampaian instrument informasi assistive tecnology (AT), menyiapkan studi kasus yang tepat dan efektif.

 

Menurut rencana, ada dua provinsi yang akan dilakukan pendataan untuk akses alat bantu ini, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Timur, dengan menerjunkan empat orang petugas enumerator lokal di tiap lokasi pendataan kota/kabupaten terpilih. Dijadwalkan, awal Agustus mendatang kegiatan ini sudah dapat dijalankan dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan masa pandemi.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.