Lompat ke isi utama

Gugatan Baihaqi Diputus Daluarsa oleh PTUN Semarang

Solider.id - Setelah melampaui proses panjang, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada hari Rabu, 24 Februari 2021 memutuskan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Muhammad Baihaqi, difabel yang merupakan korban diskriminasi pada seleksi  CPNS di Pemprov Jawa Tengah, dinyatakan N.O (tidak dapat diterima) oleh majelis hakim. Dalam petikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang diperoleh jurnalis Solider, alasan gugatan Baihaqi tidak dapat diterima karena, gugatan Baihaqi dianggap daluarsa melebihi ketentuan waktu pengajuan upaya keberatan selama 21 hari, sebagaimana diatur oleh UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

 

Sebagai gambaran untuk para pembaca, dalam konteks Hukum Administrasi Negara, sebelum warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, warga masyarakat terlebih dahulu diharuskan mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi. Apabila upaya keberatan dan banding administrasi dirasa belum memenuhi rasa keadilan bagi warga masyarakat, barulah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, ada beberapa koridor yang harus diperhatikan oleh warga masyarakat ketika mengajukan upaya keberatan, salah satunya adalah mengenai batasan waktu pengajuan upaya keberatan kepada pejabat atau badan yang membuat keputusan tata usaha negara. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatakan batas waktu pengajuan upaya keberatan adalah 21 hari sejak keputusan tata usaha negara diterbitkan. Majelis hakim PTUN Semarang menganggap Baihaqi telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam pengajuan upaya keberatan yang sebelumnya, sehingga majelis hakim memutuskan bahwa gugatan Baihaqi tidak dapat diterima.

 

Baca Juga: Maladministrasi CPNS yang Dialami Muhammad Baihaqi, Preseden Buruk bagi Masyarakat Difabel

 

Mengutip siaran pers LBH Semarang, sebagai pendamping hukum Baihaqi, hal tersebut jika ditarik pada realita, tidak banyak masyarakat mengetahui mengenai mekanisme apa yang dapat dilakukan setelah munculnya Keputusan Pejabat TUN yang merugikan masyarakat terkhusus difabel dan berapa lama waktu yang mereka miliki untuk melakukan upaya keberatan. Ada beberapa catatan penting yang diberikan oleh LBH Semarang terkait kasus ini. Pertama, majelis hakim hanya memandang kasus ini secara formalistis, tanpa menyentuh substansi diskriminasi yang diterima Baihaqi sebagai CPNS difabel. kedua, berdasarkan seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang berupa surat, keterangan ahli, dan keterangan para pihak, Baihaqi terbukti kompeten untuk diangkat sebagai CPNS formasi guru matematika di Pemprov Jawa Tengah. Ketiga, Bahwa Putusan majelis hakim yang mengatakan bahwa gugatan Baihaqi tidak dapat diterima, terhadap kasus ini menunjukan Preseden buruk terhadap kasus difabel yang kedepannya mungkin saja mengalami diskriminasi yang sama dengan yang dialami oleh Muhammad Baihaqi.

 

LBH Semarang lebih lanjut dalam siaran persnya mengatakan, bahwa perjuangan belum selesai. LBH Semarang bersama Muhammad Baihaqi dan jaringan masyarakat sipil akan terus melakukan upaya hukum lainnya. Upaya hukum yang mungkin ditempuh kedepan meliputi upaya litigasi dan non litigasi. Upaya litigasi yang akan diambil diantaranya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan uji materil terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Disisi lain, upaya non litigasi yang akan ditempuh adalah pengaduan terhadap Komite CRPD dan Spesial Reportur PBB.

 

Salah satu kuasa hukum Muhammad Baihaqi, Naufal Sebastian mengatakan bahwa berkas softcopy  putusan belum bisa diakses saat ini. “sementara Salinan hardcopy putusan baru akan kami ambil pagi ini, Mas.” Ungkapnya saat dihubungi jurnalis solider 01/03/2021.

 

Baca Juga: Gugatan Kasus CPNS Muhammad Baihaqi Dinyatakan N.O

 

Muhammad Baihaqi sendiri, saat dihubungi secara terpisah oleh jurnalis solider pada tanggal 27 Februari 2021, mengaku kecewa terhadap putusan majelis hakim PTUN Semarang. Menurutnya majelis hakim hanya mempertimbangkan aspek formalistis saja dalam mengambil keputusan.

 

Kedepan, ia tetap akan berjuang untuk mengambalikan haknya. “paling dekat kita akan melakukan banding.” Ungkapnya.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.