Lompat ke isi utama
ilustrasi akomodasi yang layak bagi difabel dalam peradilan

Aksesibilitas Pelayanan Hukum dan Penyediaan Akomodasi yang Layak Bagi Difabel

Solider.id, Surakarta- Pada tanggal 25 Februari Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI) menerbitkan siaran pers urgensi kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Berlatar belakang masih ditemui kendala dalam mewujudkan akses keadilan dan perlindungan bagi difabel ketika berhadapan dengan hukum serta adanya keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam memahami hak-hak disabilitas dalam proses pelaporan dan penyidikan menjadi dasar diperlukannya kerjasama antara POLRI dengan organisasi difabel.

 

Dalam siaran pers tersebut dtulis bahwa pada bulan Oktober 2019 Himpunan Wanita Disabilitas Indoensia (HWDI) dan Bareskrim POLRI menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU tentang Aksesibilitas Pelayanan Kepolisan Negara Republik Indoensia Terhadap Penyandang Disabilitas. MOU ini berlaku selama 5 tahun, dan memuat tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pelayanan POLRI, peningkatan dan Pelayanan sarana prasarana serta pertukaran data antar kedua belah pihak. Para pihak berkewajiban melakukan sosialisasi kepada lingkup kepolisan RI baik ditingkat Pusat dan daerah, difabel dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian pada desember 2020, kedua belah pihak menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tentang Aksesibilitas Pelayanan Hukum dan Penyediaan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas.

 

Baca Juga: Inisiatif Positif dari Pengadilan Negeri Wonosari

 

Dalam mewujudkan akomodasi yang layak HWDI akan memberikan pemahaman dan masukan terkait dengan layanan hukum melalui akomodasi yang layak kepada POLRI. Salah satu bentuk perwujudan akomodasi layak yang disepakati terkait dengan penyediaan fasilitas komunikasi audio visual untuk pemeriksaan jarak jauh dan tersedianya standar pemeriksaan difabel dan pemberian jasa hukum, juga tersedianya pendamping dan penerjemah untuk disabilitas sebagai saksi, korban dan tersangka. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum, termasuk adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan hukum bagi difabel. Komitmen kepolisian juga tercermin dengan kesepakatan untuk melakukan pelatihan dan pendidikan bagi kepolisian. Ini menjadi dasar untuk melahirkan penyidik kepolisian yang mampu memahami kebutuhan khusus difabel.

 

Usai konferensi pers, HWDI kemudian menyelenggarakan webinar dengan media Zoom yang menghadirkan LBH APIK. Selama ini HWDI menggandeng mitra LBH APIK Jakarta dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak difabel. Pada tahun 2021 LBH APIK Jakarta menangani 20 kasus perempuan dan anak difabel. Kendala umum yang dihadapi oleh pendamping adalah ketiadaan penerjemah bagi difabel sensorik, demikian juga bagi difabel mental, pedamping tidak paham bagaimana menghadapi difabel mental. Solusi kemudian didapat dengan melakukan diskusi dengan perhimpunan jiwa sehat. “Pernah terjadi seorang korban difabel mental, setiap pertanyaan dari kepolisian yang diajukan, memicu traumanya. Lalu dia marah sekali,” terang Husna.

 

Kendala lainnya adalah KUHPerdata menempatkan difabel sebagai orang yang tidak cakap hukum atau harus ditempatkan di bawah pengampuan. Hal ini bertentangan dengan UUD 45 dan pasal 12 UNCRPD yang menjamin hak perdata difabel. Kemajuan ada di UU LPSK yakni mengatur hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban secara umum termasuk difabel. Pasal 5 mengatur hak untuk mendapatkan penerjemah, pendamping, dan hal lainnya yaitu hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman, memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, dan mendapatkan nasihat umum serta biaya hidup sementara.

 

Baca Juga: Upaya Mahkamah Agung dalam Pemenuhan Hak Difabel di Sektor Peradilan

 

Peta Jalan dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Difabel

 

Valentina Ginting dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang juga hadir dalam diskusi menyampaikan kebijakan di tingkat global masyarakat meningkatkan kesadaran bahwa difabel harus punya prospek terkait 2030, SDGs “No One Left Behind”. Pada kondisi tertentu difabel perempuan sebagai korban kekerasan angkanya cukup tinggi. Hingga tanggal 20 Februari 2021 saja terjadi 829 kasus kekerasan pada difabel, 747 terjadi pada perempuan difabel, sisanya pada laki-laki difabel. Dari kelompok perempuan bahwa ketika difabel perempuan mendapat kekerasan harus dipahami dulu oleh mereka : 1. Kesulitan dalam pembuktian, 2. Kesulitan dalam berkomunikasi dan faktor ini berdampak kepada masalah sosial dan masalah fisik. Menurut Valentina saat ini ada peta jalan dalam perlindungan dan pemenuhan hak perempuan difabel. Ia menambahkan bahwa catatannya ada dua hal yakni akses keadilan dan peradilan termasuk menyusun pembiayaan untuk biaya kasus pada perempuan difabel pada kasus-kasus kekerasan.

 

Reza Faraby dari Bappenas sebagai pihak yang memiliki kepentingan menyatakan bahwa kerja sama yang sudah dilangsungkan sejak 2019, berharap agar ada audit dan evaluasi. Karena dalam penyusunan RKP tahun 2022, bisa dimasukkan sebagai usulan prioritas. Ia juga berharap mestinya ini juga dibentuk di daerah-daerah yakni di polsek-polsek.

 

Terkait pelaksanaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK), apa saja yang perlu dilakukan menurut Reza Faraby adalah : 1. Perlu data Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) termasuk perempuan difabel korban. 2. Pelatihan petugas RPK, 3. Pelatihan sertifikasi bagi pertugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK), 4. Update blueprint infrastruktur RPK, 5. RPK ini diarahkan ke Polres dan jajarannya.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.