Lompat ke isi utama

Difabel Mental dan Intelektual paling Rentan dalam Proses Hukum

Solider.id - LBH Sembada menggelar webinar dengan tema “Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas dalam Menjalani Proses Hukum" pada tanggal 27 Februari 2021. Risnawati Utami, anggota Komite Penyandang Disabilitas PBB hadir sebagai pembicara dalam webinar tersebut.

 

Risna, begitu ia akrap disapa, menjelaskan dalam webinar tersebut bahwa difabel mental dan difabel intelektual adalah dua ragam difabel yang paling rentan dalam proses hukum. Sebabnya, apparat penegak hukum seringkali tidak mengakui kapasitas hukum difabel mental dan difabel intelektual. “padahal kapasitas mental dan kapasitas hukum itu dua hal yang berbeda, namun hal ini terus dijadikan tameng oleh para apparat penegak hukum.” Ungkap difabel yang juga pendiri organisasi Ohana ini.

 

Baca Juga: Upaya Bantuan Hukum yang Layak bagi Difabel

 

Apabila yang dibicarakan adalah isu kapasitas hukum, itu sudah jelas aturannya. Pasal 12 UNCRPD telah menjamin pengakuan yang setara terhadap kapasitas hukum difabel.

 

Menurut Risna, permasalahan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang ada di kawasan selatan. Ia melanjutkan, seharusnya institusi judicial di negara-negara selatan melihat panduan global yang telah diterbitkan Komite Penyandang Disabilitas PBB tentang panduan pengakuan kapasitas hukum difabel.

 

baca Juga: Hambatan Pemberian Bantuan Hukum bagi Difabel

 

Risna mencontohkan, bahkan difabel mental dan intelektual pun dapat melakukan segala aktivitas apabila disediakan dukungan yang memadai. “contohnya Pak Robert Martin, teman saya di Komite Disabilitas PBB adalah seorang disabilitas intelektual, namun buktinya beliau tetap dapat duduk sebagai anggota Komite PBB.” Pungkas Risna.

 

Andayani, akademisi UIN Sunan Kalijaga yang juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, mengungkapkan hal yang senada. Andayani yang juga menjadi tim ahli penyusunan modul bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum melanjutkan, bahwa dalam tataran praktis seringkali aparat penegak hukum menganggap bahwa difabel tidak dapat memberikan keterangan, padahal permasalahannya mereka tak menyediakan akomodasi yang layak bagi difabel. “sebagai contoh, teman-teman difabel tidak disediakan alat peraga dan pendampingan, lalu bagaimana mereka akan memberikan keterangan?.” Tutup Andayani.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.