Lompat ke isi utama
diskusi tentang vaksinasi Covid bagi difabel

Vaksin Bagi Difabel Hendaknya Dilakukan Sesegera Mungkin

Solider.id, Surakarta - Vaksin COVID-19 bagi difabel hendaknya dilakukan sesegera mungkin, baik bagi difabel yang tinggal di panti rehabilitasi, juga difabel yang tinggal di rumah. Demikian dikatakan oleh Eva Rahmi Kasim, pejabat Kemensos dalam diskusi oleh Forum Diskusi 12 Denpasar, Rabu (24/2). Eva Rahmi juga menyikapi banyaknya difabel yang terpapar COVID-19 yang tinggal di panti di Sulawesi.

 

Eva menambahkan bahwa saat pandemi ini petugas kesehatan banyak merawat difabel mental yang tidak terawat oleh keluarganya. Begitu keluar rumah sakit mereka harus keluar sesuai peraturan BPJS, dan banyak yang kemudian tidak terawat. Di lain pihak, banyak difabel netra yang notabene kerja pemijatan yang mengharuskannya berinteraksi dengan orang lain. Dengan menjaga jarak pun mereka tidak bisa lagi bekerja karena pelanggan harus menerapkan protokol kesehatan. Lalu bagaimana dengan anak difabel yang mengalami kesulitan belajar dengan jarak jauh. Ini persoalan  yang sama dengan yang lain. Bahwa ada kebutuhan pendampingan khusus, pendamping ini perlu melakukan treatmen di kemensos agar bisa mendampingi difabel merawat sendiri. Ia menambahkan bahwa masa pencegahan penyebaran COVID-19 mestinya adalah sosialisasi.

 

Baca Juga: Representasi Difabel Dalam Program Vaksin Covid-19

 

Terkait bansos, Eva mengakui tergagap karena tidak ada pengkhususan, jadi konteksnya bantuan untuk umum. Pada pelaksanaannya, ada difabel yang tidak mendapat bansos, sebab sistem pada waktu itu sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia memperkirakan difabel yang 40% sejahtera ke atas, tidak mendapat. “Mereka walau tidak masuk DTKS, akan masuk bansos, didistribusikan di balai-balai yang kami miliki,” terang Eva Rahmi Kasim.

 

“Saya Khawatir, Justru Teman Difabel Tidak Terdata Vaksin”

Diskusi menghadirkan pula Bahrul Fuad, komisioner Komnas Perempuan yang mempertanyakan tentang informasi apakah para difabel menjadi prioritas atau tidak, sebab program vaksinasi ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan sektor pelayanan publik. Lansia dan difabel belum terinfo dengan baik. Bahrul Fuad mengusulkan untuk memperbaiki sektor informasi karena keterbatasan informasi akan menjadikan difabel mencari informasi yang tidak jelas sumbernya, yang berpotensi hoax. Ia meyakini bahwa satgas Covid -19 dan Kemenkes bisa memberikan informasi yang diharapkan tentang dampak-dampak vaksinasi bagi difabel. Ia juga mengusulkan adanya perbaikan data. Satgas COVID-19 bisa bekerja sama dengan organisasi dan komunitas difabel. Satgas COVUD-19 juga perlu memerhatikan difabel yang tinggal di pusat rehabilitasi/panti karena sistemnya tertutup sehingga menimbulkan kesulitan memantau. Yang tidak diketahui sampai saat ini adalah berapa difabel terpapar COVID-19? Sebab laporan data dari Satgas COVID-19 selama ini bersifat umum. Bahrul Fuad menegaskan bahwa difabel butuh layanan khusus karena ada persoalan hambatan.

 

Samsul Rizal, Rektor Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dalam paparannya mengutip dari Center for Disease Control (CDC) Amerika Serikat membagi tahapan vaksinasi menjadi dua : Fase 1a bagi tenaga kesehatan dan mereka yang tinggal di rumah jompo/panti asuhan, fase 1b bagi mereka yang berusia di atas 75 tahun dan pekerja sektor utama lainnya, dan fase 2 bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Amerika Serikat dan berusia lebih dari 16 tahun. Difabel di Amerika Serikat dapat divaksin di fase manapun tergantung usia dan kondisi medis mereka.[]

 

Reporter:  Puji Astuti

Editor   :  Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.