Lompat ke isi utama

Wujudkan Peradilan Inklusi, Sapda Lakukan MoU dengan PN Pati

Solider.id, Pati – Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (Sapda) berkunjung ke Pengadilan Negeri (PN) Pati, kunjungan ini bermulanya MOU antara Sapda dan PN Pati dalam mewujudkan peradilan yang inklusif, Selasa (23/3).

 

Direktur Sapda, Nurul Saadah mengemukakan bahwa sedikitnya data difabilitas yang berpekara di pengadilan disebabkan karena mayoritas mereka tidak memiliki keberanian dan kapasitas untuk melaporkan kasus.

 

“Kebanyakan beberapa kasus  yang kami temui karena mungkin pelakunya keluarga sendiri, sehingga berhenti, dan tidak jadi dilaporkan,” ucap Nurul.

 

Menurutnya, ada faktor lain yang lebih besar berkaitan dengan sistem, yakni banyaknya kasus yang terhenti di kejaksaan dan kepolisian.

 

“Bisa jadi karena kekurangan saksi atau kepolisian tidak memahami bagaimana prosedur Berita Acara Perkara (BAP), dan persoalan-persoalan komunikasi yang memang misalnya itu harus ada juru bahasa isyarat, tapi ternyata tidak ada, jadi kasusnya dihentikan,” ujarnya.

 

Atas dasar itu, ia menegaskan pentingnya untuk mewujudkan aksesibilitas di pengadilan mulai sekarang.

 

“Memang untuk sampai ke pengadilan tersaringnya banyak, tapi begitu sistemnya sudah siap, banyak yang sampai ke pengadilan, di Yogyakarta sudah terbukti banyak,” kata Nurul.

 

Suwarno, ketua Pengadilan Negeri Pati, membenarkan bahwa data difabilitas yang berpekara di wilayah hukum Kabupaten Pati sangat sedikit, namun lembaga yang dipimpinnya telah bersepakat untuk tidak mengacu pada statistik.

 

“Di luar data itu pasti ada difabel yang berpekara di Pati, jadi kadang-kadang kami menganggap itu belum perlu, tapi ternyata nggak juga ya, karena kehadiran teman-teman difabilitas sewaktu-waktu tidak bisa kita rencanakan,” tukasnya.

 

Dalam pelayanan di PN Pati, ia berharap bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk teman-teman difabel.

 

“Layanan kami harus bisa diterima di semua kalangan, semua lapisan masyarakat, tidak membedakan dari sisi latar belakang apapun. Dari situ kami menyadari bahwa kami harus mwujudkan peradilan yang inklusif, ramah, aksesibel, dan akomodatif terhadap difabel,” ucapnya.

 

Suwarno juga berharap, kelompok difabilitas di Kabupaten Pati merasa nyaman dan tidak lagi mengeluhkan keterbatasan  ketika menggunakan layanan di PN Pati, baik sebagai pihak berperkara maupun sekedar pengunjung sidang dan pencari informasi.

 

“Untuk mewujudkan harapan itu, perlu ada peningkatan sumber daya manusia. Kami membuka ruang bagi Sapda untuk memberikan pelatihan tentang etika melayani difabilitas, utamanya bagi jajaran pegawai yang bekerja di garis terdepan seperti petugas keamanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” jelasnya.[]

 

Reporter: Oby Achmad

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.