Lompat ke isi utama
Muhammad Baihaqi berfoto bersama LBH Semarang usai sidang (Kredit Foro: Muhammad Baihaqi)

Putusan N.O Kasus Maladministrasi CPNS yang Dialami Muhammad Baihaqi, Preseden Buruk bagi Masyarakat Difabel

Solider.id,- Hari Kurniawan, seorang aktivis difabel berpendapat keputusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang terhadap kasus diskriminasi yang dialami Muhammad Baihaqi mengenyampingkan substansi diskriminasi. Keputusan hakim menjadi preseden buruk bagi masyarakat difabel yang berhadapan dengan hukum.

 

“Mestinya hakim bisa bertolak dan memahami kasus yang serupa. Majelis hakim tidak menggunakan konteks sosio-hukumnya,” pungkasnya, ketika dihubungi Solider pada Rabu sore (24/2).

 

Hari menjelaskan kasus-kasus maladministrasi pada proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang pernah terjadi dan dialami difabel sebelumnya, bisa menjadi rujukan dan landasan bagi hakim dalam memutuskan gugatan Muhammad Baihaqi. Seperti kasus yang dialami Wuri Handayani, Dokter gigi Romi Sofya Ismael.

 

Wuri Handayani mendapat diskriminasi ketia dia mengikuti seleksi CPNS di akhir 2004. Pendaftaran Wuri ditolak Pemerintah kota Surabaya dengan penafsiran kondisinya yang menggunakan kursi roda dianggap tidak masuk dalam syarat “sehat jasmani dan rohani”. Wuri melayangkan gugatan kepada Pemkot Surabaya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Februari 2005.

 

“Setelah tiga bulan, PTUN Surabaya memutuskan interpretasi itu salah dan mengabulkan gugatan Wuri,” terang Hari.

 

Begitu juga dengan kasus Dokter gigi Romi. Hasil kelulusan seleksi CPNS dianulir Bupati Solok Selatan melalui Pemkab Solok Selatan setelah menerima informasi dari peserta lainnya bahwa dokter gigi Romi merupakan difabel. Kemudian drg. Romi bersama Lembaga Bantuan Hukum Padang juga melayangkan gugatan ke PTUN. Tidak sampai di PTUN, proses mencari keadilan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dia mencari keadilan dengan mengirim surat ke Istana dan bertemu Kemenpan RB.

 

Alih-alih mengabulkan gugatan, majelis hakim PTUN Semarang justru memutuskan N.O karena gugatan yang Daluarsa, melebihi ketentuan pengajuan selama 21 hari melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Merujuk pada Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) pasal 55 layangan gugatan bisa dalam 90 hari kerja. Artinya, layangan gugatan Muhammad Baihaqi belum Daluarsa karena baru 21 hari.

 

“Dua kasus itu mestinya dipahami majelis hakim PTUN Semarang. Aku kira ini ada kekhilafan hakim karena tidak melihat konteks kasus diskriminasinya, dan kebutuhan difabelnya,” lanjutnya.

 

Mendapat keputusan N.O terhadap kasusnya, Muhammad Baihaqi bersama tim kuasa dari LBH Semarang bertekad untuk terus memperjuangkan keadilan. Baihaqi mengaku sebelumnya merasa shok karena sebelum keputusan tersebut, ia sudah mengikuti proses dengan baik.

 

“Kita maju terus untuk banding. Saya dan tim (LBH Semarang) sedang menyiapkan proses bandingnya. Paling lambat 16 Maret,” tuturnya ketika diwawancarai via sambungan telepon, Rabu sore (24/2).[]

 

Redaksi

The subscriber's email address.