Lompat ke isi utama
Muhammad Baihaqi berfoto bersama LBH Makassar usai sidang (Kredit Foro: Muhammad Baihaqi)

Gugatan Kasus CPNS Muhammad Baihaqi Dinyatakan N.O

Solider.id,- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang memutuskan gugatan yang diajukan Muhammad Baihaqi dinyatakan N.O atau tidak diterima (24/2). Hakim PTUN Semarang beralasan, gugatan sudah daluarsa atau melebihi ketentuan waktu pengajuan 21 hari yang diatur oleh UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang menilai majlis hakim bersikap fomalistis dengan tidak sama sekali menyentuh substansi dari diskriminasi yang dialami Muhammad Baihaqi, seorang disabilitas sensorik. Kecacatan formil atas seleksi CPNS formasi 2019 yang menyimpang dari asas kepastian hukum di dalam Undang-undang. Di mana dalam proses CPNS Muhammad Baihaqi telah lolos sampai pada tahap SKD. Ia juga mendapatkan skor tertinggi pada formasi yang dilamarnya akan tetapi dianggap tidak memenuhi syarat oleh Badan Kepegawain Daerah Provinsi Jawa Tengah.

 

Menurut LBH Semarang, majelis hakim semestinya bertolak pada asas persamaan di hadapan hukum dalam sistem hukum modern. Setiap difabel berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut juga diperkuat oleh pasal 12 dan pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on The Right of Person with Disabilities (CRPD) yang diratifikasi menjadi UU No. 19 Tahun 2011.

 

LBH Semarang menganggap, ketentuan waktu pengajuan gugatan jika ditarik pada realita, tidak banyak masyarakat tahu mengenai mekanisme tersebut. Apa yang bisa dilakukan setelah munculnya Keputusan Pejabat TUN dapat merugikan masyarakat utamanya disabilitas. Sedangkan dalam peraturan Perundang-undangan lain seperti halnya dalam hukum pidana maupun perdata, upaya hukum yang dapat dipakai penguasa mencapai belasan tahun. Selain itu, putusan N.O, menunjukan preseden buruk terhadap masyarakat difabel yang kedepannya mengalami diskriminasi yang sama.

 

Selama persidangan berlangsung, banyak fakta dipersidangan yang menunjukan bahwa Muhammad Baihaqi merupakan difabel yang kompeten dan pantas untuk dapat lolos, akan tetapi Majlis Hakim berkehendak lain. Fakta-fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan ahli, baik dari pihak penggugat maupun tergugat menunjukan bahwa Muhammad Baihaqi, salah satunya mendapatkan skor tertinggi pada Tes tahap SKD di Fomasi yang di daftarnya.

 

Menurut penuturan Baihaqi kepada Solider, ia dan timnya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan hak atas pekerjaan. Bukti-bukti surat yang diajukan sudah menjelaskan secara terang benderang bahwa difabel merupakan orang yang mampu menjalani pekerjaan dengan baik. Hal tersebut berbanding lurus dengan fakta profesinya sebagai pengajar profesional di sekolah Al-Irsyad Kota Pekalongan. Bahkan, ia juga merupakan guru profesional yang mendapatkan kesempatan menjadi tenaga pengajar di Malaysia.

 

“Saat proses sidangpun faktanya sudah menguatkan ke kami. Tapi saya shok ketika hakim ternyata memutuskan N.O,” tutur Baihaqi kepada Solider, Rabu sore (24/2).

 

 

Redaksi

The subscriber's email address.