Lompat ke isi utama
Ilustrasi pengguna kursi roda dan dua cincin

Mewacanakan Solusi Kerentanan Difabel dalam Perkawinan

Solider,- Sampai saat ini regulasi perkawinan di Indonesia masih bernuansa diskriminatif terhadap difabel. Artikel ini ditulis dengan keinsafan atas hal itu dan berusaha melihat kemungkinan untuk menemu jalan keluarnya. Dalam upaya inilah saya berpaling kembali pada RUU Ketahanan Keluarga, meski banyak cela dan telah dihentikan pembahasannya, ternyata menyisakan wacana untuk menjawab kebutuhan difabel dalam perkawinan.

 

Wacana pemberdayaan difabel dalam hukum perkawinan di Indonesia sampai kini cukup rumit. Masalah utamanya adalah regulasi lama yang bercorak diskriminatif masih berlaku hingga sekarang. Meski telah ada aturan baru yang mencoba merevisi, seperti UU Difabel, harmonisasi hukumnya kurang maksimal sehingga tidak mampu menambal kerentanan difabel untuk dipoligami dan diceraikan.

 

Salah satu kerentanan difabel dalam konteks perceraian adalah hak asuh. Fajri Nursyamsi melihat difabel yang bercerai kerap kehilangan hak asuh anaknya. Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu menjelaskan bahwa alasan hilangnya hak asuh itu kerap disebabkan hakim yang menyatakan difabel tidak cakap hukum dan tidak cakap untuk mengurus anak.

 

Secara umum aturan perkawinan di Indonesia bisa dilihat dari dua sudut, publik dan privat. Dari segi hukum publik, pemerintah telah menetapkan dasar-dasar aturan yang mesti dipatuhi. Sedangkan dari sudut privat, ada keputusan dan pilihan pribadi yang tidak bisa diintervensi pemerintah, termasuk di dalamnya adalah keputusan untuk menikah dan bercerai itu sendiri.

 

Persoalan muncul ketika hukum publik yang ada tidak lagi memadai untuk mengayomi seluruh elemen masyarakat. Saat menyimak UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kita dengan mudah menemukan banyak pasal yang mendiskriminasi difabel. UU yang disahkan hampir setengah abad lalu itu jelas sekali menyebutkan bahwa suami boleh poligami ketika istri mengalami cacat badan atau penyakit.

 

Apa yang disebutkan Pasal 4 ayat (2) itu bukan hanya mendiskriminasi difabel, tetapi perempuan pada umumnya. Sedang aturan tidak berlaku dalam kondisi sebaliknya. Di sisi lain, disabilitas juga menjadi alasan sahnya gugatan cerai. Dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa gugatan cerai sah dilakukan apabila;

 

“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.”

 

Dalam UU Perkawinan disebut bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia. Tujuan yang sama saya kira juga dimiliki difabel saat menjalin perkawinan, meski mereka punya hambatan. Dalam hambatan-hambatan yang dihadapi difabel inilah semestinya negara dan masyarakat hadir membantu difabel untuk melalui dan menghilangkan hambatan itu. Bukannya menetapkan aspek disabilitas sebagai landasan perceraian dan hilangnya hak asuh.

 

Untuk membentuk keluarga bahagia, mungkin pasangan sesama difabel bisa mewujudkannya relatif lebih mudah. Namun berbeda ceritanya jika salah satu pasangan adalah non-difabel, atau salah satu pasangan mengalami disabilitas dalam masa perkawinan. Dalam pasangan yang hanya salah satu difabel mungkin untuk mempertahankan perkawinan saja sulit.

 

Pada konteks pasutri difabel, masing-masing pasangan telah saling memahami keterbatasannya sehingga punya cukup cara untuk membangun rumah tangga bahagia. Sedangkan pada konteks kedua, dibutuhkan usaha lebih agar rumah tangga yang sudah terjalin mampu bertahan. Di sini posisi difabel jelas sangat rentan, dan membutuhkan intervensi lebih oleh sistem yang ada.

 

Peran Negara dalam Memelihara Perkawinan

 

Pada bulan November tahun 2020 lalu, DPR telah secara resmi menghentikan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga. UU yang diajukan pada Februari 2020 itu ditolak oleh 5 dari 9 fraksi yang ada di DPR. Kita tahu bahwa beberapa pasal yang ada di dalamnya cukup problematis, namun kita tidak akan membahasnya kali ini.

 

Terlepas dari berbagai kontroversi, ada beberapa bagian dari RUU tersebut yang bisa menjadi inspirasi wacana untuk perlindungan difabel dalam perkawinan. Terutama pada aspek peranan pemerintah dalam menopang keberlanjutan perkawinan/keluarga. Pembaruan wacana hukum difabel ini penting untuk mendorong lahirnya aturan yang bisa menambal kerentanan perkawinan difabel.

 

Dalam RUU KK regulasi terkait peran pemerintah mengambil porsi mayoritas. Ada banyak sekali program dan kewenangan yang dibebankan pada Pemerintah Pusat ataupun Daerah. Kesemuanya itu dengan tujuan keluarga Indonesia kuat sehingga mampu menjadi pondasi ketahanan nasional. Namun aspek yang paling menarik adalah bagaimana RUU KK mendefinisikan kerentanan keluarga. Pasal 1 angka (5) RUU KK menyebutkan;

 

“Kerentanan Keluarga adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya.”

 

Dengan melihat pada pasal di atas, kita seolah menemukan aspek penting yang kerap absen dalam hukum Indonesia ketika memahami difabel. Bahwa kerentanan itu ditentukan oleh banyak sekali variable, dan terutama adalah sistem yang berjalan. Sebagaimana difabel, sebuah keluarga mengalami kerentanan bukan hanya saat fisik dan kesehatannya tertanggu, tetapi juga tatanan sosial dan aturan hukum yang tidak mampu mengakomodasinya.

 

Berbekal pemahaman itulah saya kira RUU KK lantas memberikan beban yang cukup banyak pada pemerintah dan masyarakat, melainkan individu. Perspektif seperti ini akan sangat berguna dalam upaya perlindungan difabel dalam perkawinan. Kita semua perlu berbagi peran untuk menjaga difabel dari dipersalahkan, dipoligami, dan digugat cerai semata-mata karena kebutuhan khususnya. 

 

Lebih jauh, pandangan social model semacam itu akan mengangkat beban persoalan yang sebelumnya lebih banyak diletakkan di pundak difabel. Dari sini muncul pemahaman bahwa ketakmampuan difabel memenuhi kewajibannya kerap dipengaruhi oleh sistem yang tidak mau atau sekaligus tidak mampu mangakomodasinya. Jadi akan tidak fair jika akibat dari kelemahan sistem dibebankan pada individu saja.

 

Pada poin ini hakim perlu memasukkan konteks kerentanan difabel sebagai pertimbangan hukum saat memutuskan kasus perceraian dan hak asuh difabel. Memang setiap putusan persidangan senantiasa berdasarkan fakta yang konkret dan khusus, namun yang perlu terus diwaspadai adalah nalar diskriminatif yang kerap diam-diam menyergap pikiran kita. Karena telah jelas diamanatkan Pasal 5 huruf (d) UU Difabel, bahwa difabel berhak mendapat keadilan dan perlindungan hukum.

 

Dengan begini, akan ada perlindungan yang lebih konkret dalam perkawinan difabel. Saat mereka memiliki kendala, pemerintah dan masyarakat hadir untuk membantu difabel menunaikan kewajibannya dalam keluarga. Bantuan kredit rumah diberikan untuk hidup layak dan guru diterjunkan untuk menjamin pendidikan keluarga difabel. Saat pasangan difabel hendak menikah, mereka bisa mengambil pelatihan terkait bagaimana mengatasi masalah yang timbul dalam keluarga terlebih dulu.

 

Saat menyimak RUU KK, bisa membayangkan dengan jelas bagaimana pemerintah dan masyarakat mengambil peran dalam menjaga keutuhan keluarga. Elemen penting ini masih absen dalam perlindungan difabel di Indonesia. Selama UU Perkawinan dan KHI masih bercokol, akan tetap dibutuhkan aturan perkawinan baru yang lebih inklusif dan egaliter.

 

Kebutuhan disabilitas yang beragam jelas membutuhkan penanganan spesifik agar amanat undang-undang yang mengharapkan keluarga harmonis dan sejahtera bisa terpenuhi. Ini berat, tapi bukan tidak mungkin. Sedang di sisi lain kita tak bisa menampik kenyataan krisis keluarga dan perceraian akan terus ada di sekitar kita. Namun satu hal yang jelas; menimpakan kesalahan atas runtuhnya perkawinan terus menerus pada difabel adalah keculasan yang tidak bisa diterima.[]

 

Sumber:

Ro’fah. (2015) “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur”, Jurnal Difabel vol. 2, no. 2.

Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

https://difabel.tempo.co/read/1419329/difabel-kehilangan-hak-asuh-itu-melanggar-uu-penyandang-disabilitas

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ruu-ketahanan-keluarga-penguatan-atau-pelemahan

https://republika.co.id/berita/qkag45409/ruu-ketahanan-keluarga-kandas-pengusul-bersedih

 

Penulis: Ahmad Jamaludin, Alumni Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Editor: Robandi

The subscriber's email address.