Lompat ke isi utama
Foto : anak-anak difabel bersama ibunya sedang melakukan pengukuran alat bantu di masa pandem

Pandemi COVID-19 dari Kacamata Feminisme : Perempuan Difabel Ditinggalkan

Solider.id, Surakarta - Misiyah dari Institut KAPAL Perempuan menyatakan bahwa selama pandemi COVID-19 bantuan dari pemerintah basisnya adalah Kepala Keluarga (KK).Tidak ada yang memikirkan kebutuhan perempuan dan anak-anak secara spesifik, termasuk perempuan difabel dan anak difabel. Negara hadir secara netral, laki-laki dan perempuan diperlakukan sama kebutuhannya. Mestinya bantuan itu per-jiwa, atau per-individu. Bukan per-Kepala Keluarga. Pun ketika bantuan berbasis identitas, dan yang kita kenal selama ini hanya ada dua jenis identitas yakni laki-laki dan perempuan, lalu bagaimana dengan individu transgender?

Atnike Nova Sigiro, direktur eksekutif Jurnal Perempuan juga mengatakan yang nyaris sama dalam acara peluncuran Jurnal Perempuan (JP) 107 belum lama ini, pihaknya melakukan penelitian terhadap 16 perempuan dari berbagai latar belakang sosial, misalnya perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT), transgender/transpuan, perempuan difabel dan perempuan dengan anak difabel, sebagai orangtua yang harus mendampingi anaknya dan juga terkait akses layanan kesehatan.

Penelitian dalam dimensi interseksualitas ini diakui masih dalam keterbatasan, untuk itu perlu penelitian khusus misalnya dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perempuan difabel termasuk bagaimana penghidupannya, misalnya nafkah yang diperoleh dari pekerjaan kerajinan tangan dan bagaimana mereka mengakses berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan. Atnike mencontohkan kegiatan perempuan difabel dalam komunitas yang memerlukan mobilitas, akan memiliki konsekuensi berbeda. “Perempuan dalam konteks bencana alam, tidak mengalami kerusakan fisik, tetapi ada akses ekonomi dan ruang publik, yang terkendala,”ujarnya.

Atnike memberi solusi bahwa penanganan pandemi COVID-19 harus dilihat dari konteks lokal misalnya masyarakat petani, nelayan, tentu butuh mitigasi apa yang diperlukan. Menurutnya ketika bicara pemulihan maka perlu mengetahui kerentanan dan yang menjadi harapannya JP 107 menjadi awal diskusi lanjutan. Ia menambahkan saat ini sudah banyak terbit buku-buku panduan terkait COVID-19, tetapi ketika dikaitkan dengan Satgas COVID-19 , maka isu terkait gender isinya hanya 1% saja, karena kebijakan hanya berbasis check list. Lalu bagaimana perlindungan terhadap perempuan difabel? Harusnya ada kebijakan untuk itu, dan bukan hanya check list saja.

 

Perempuan Difabel Ditinggalkan dalam Kebijakan

Slamet Thohari, Dosen Sosiologi Universitas Brawijaya pada konferensi nasional hasil riset advokasi berbasis Gender, Disability dan Social and Inclusion (GEDSI) pada awal November 2020 menyatakan bahwa perempuan difabel di level desa ada triple subordinasi/diskriminasi. Perempuan difabel rentan dengan akses kesehatan dan layanan publik. Budaya patriarkal pada masyarakat desa menempatkan dia sebagai difabel hidup dalam lingkungan yang tidak ramah (ableisme). Able-isme dan patriarki sangat kuat di negeri ini.

Terkait bahwa perempuan difabel adalah salah satu yang ditinggalkan dalam penamggulangan pandemi COVID-19 ini dalam kebijakan, namun hal itu berbanding terbalik dengan realita yang ada di masyarakat, bahwa perempuan difabel-lah yang berada di garda depan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Mereka bersama komunitasnya adalah kelompok yang segera bertindak dalam hal ketahanan pangan dengan menghimpun bantuan sembako baik dari swasta maupun inisiatif sendiri dengan fundrising, perlindungan dari penularan dengan membuat masker dan handsanitizer, dan menggalakan pertanian dan peternakan mandiri dalam skala keluarga.

Kesulitan perempuan difabel dalam mengakses layanan kesehatan di masa pandemi ini juga dirasakan oleh perempuan yang memiliki anak difabel, sebab jadwal terapi yang biasanya sudah tertata rapi pada hari-hari tertentu, kemudian buyar karena pandemi menutup semua layanan terapi dan layanan diganti dengan daring sehingga dibutuhkan lebih besar lagi peran orangtua. Seperti yang dirasakan oleh Lilis, yang memiliki anak difabel dan harus rutin terapi. Saat ini terapi yang dilakoni Haikal di rumah sakit dilayani lewat online. Haikal menerima terapi secara luring hanya di hari Sabtu pada kegiatan Sanggar Inklusi Permata Hati, Polokarto, Sukoharjo.

Dampak secara ekonomi juga dirasakan oleh Rahayu, ibu dari Erma, siswa SLB autis di Surakarta, sebab ketika sekolah libur, ia tidak bisa menyambi jualan makanan kecil di sekolah. Rahayu, orangtua tunggal dan kepala keluarga merasakan dampak pandemi dengan merosotnya penghasilannya saat ini. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari ia tetap berjulan di lingkungan rumahnya.

 

Rekomendasi Sektor Pengarusutamaan Gender dan Disabilitas yang Harus Dikawal

Temu Inklusi ke-4 yang melahirkan beberapa rekomendasi salah satunya sektor pengarusutamaan gender dan disabilitas, dan perlu kita kawal. Lahirnya rekomendasi ini dilatarbelakangi bahwa perempuan difabel adalah kelompok rentan berlapis dan berpotensi mengalami berbagai bentuk diskriminasi ganda sebagai perempuan dan difabel. Timgginya angka kekerasan dan eksploitasi yang dialami perempuan difabel berdasarkan data organisasi pendamping difabel berhadapan dengan hukum membuktikan betapa hingga hari ini perempuan difabel masih kurang mendapatkan perlindungan yang menjamin pembelaan dan kepastian hukum. Termasuk pada sektor partisipasi, perempuan difabel sangat ditinggalkan.

Ada hal menarik pada rekomendasi ini, yakni di poin ketiga, yang menggarisbawahi bahwa permasalahan perempuan difabel bukan hanya tanggung jawab Kementerian PPPA saja tetapi juga elemen lainnya, adapun bunyi poin tersebut adalah pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi difabel perlu mempromosikan keterlibatan dan representasi perempuan dan anak perempuan difabel pada ruang-ruang publik dan pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan (langsung maupun tidak) dengan kepentingan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.