Lompat ke isi utama

Riski Purna Adi: Perwakilan Tuli dalam Komite Disabilitas DIY

Solider.id, Yogyakarta - Rabu, 13 Januari 2020, solider berkesempatan untuk berbincang dengan Riski Purna Adi, anggota Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2021-2023. Riski adalah perwakilan difabel Tuli yang terpilih dari total 30 orang yang mengikuti proses seleksi.

Riski mengungkapkan, ia ingin membawa Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas kearah yang lebih baik. “selama ini sudah baik, tetapi saya ingin membuatnya lebih baik.” Ungkapnya 13/1/2021.

Proses seleksi yang harus dilalui Riski terdiri dari beberapa tahap. Mulai dari penulisan motivation letter hingga presentasi. Dari 30 orang yang mengikuti seleksi, ada 5 orang yang terpilih. 5 orang yang terpilih tersebut menggambarkan keterwakilan ragam difabel, yang terdiri dari difabel netra, difabel Tuli, dan difabel daksa.

Sebelum terpilih menjadi komisioner Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Riski aktif melakukan advokasi bersama organisasi yang pernah dipimpinnya, yaitu DPO Gerkatin Yogyakarta. Misalnya, di tahun 2018, ia bersama organisasinya, melakukan advokasi ke Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia menyampaikan kepada pihak Dinas Perhubungan mengenai ketiadaan caption bagi Tuli di stasiun kereta api. Hasilnya, saat ini, Stasiun Yogyakarta telah memiliki fasilitas caption untuk difabel Tuli. Ia berharap dapat melanjutkan aktivitas advokasinya bersama Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Laki-laki yang sehari-hari bekerja sebagai pengajar Bahasa isyarat ini, kedepan ingin melibatkan organisasi difabel dalam kerja-kerja yang akan dilakukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. misalnya saja, ia berharap partisipasi kelompok difabel dalam tugas pengawasan yang dijalankan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

“kita bisa mengajak organisasi-organisasi difabel seperti Sigab, Sapda, dan Cikal dalam pengawasan.” Terang laki-laki asal Yogyakarta ini.

Ketika ditanya rencana terdekatnya terkait perannya sebagai komisioner Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, ia mengaku akan melihat program-program yang dikerjakan di periode sebelumnya. Apabila program yang dimiliki dirasa baik, maka program itu akan dilanjutkan.

Sekarang Riski masih menunggu surat tugas dari pemerintah untuk menjalankan tugasnya secara resmi. “kemungkinan akhir Januari atau Februari.” Pungkas alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.