Lompat ke isi utama
Tumpukan buku panduan paralegal dalam pendampigan kasus difabel berhadapan dengan hukum

Paralegal Jadi Variabel Penting dalam Peradilan Inklusi

Solider,- Akhir Januari kemarin ada seorang kakek berusia 63 tahun ditangkap Polres bantul, DIY, akibat mencabuli difabel. Kasusnya sendiri sudah terjadi tahun lalu, laporan kejahatannya telah masuk ke pihak kepolisian pada 3 September 2020. Namun baru empat bulan kemudian pelaku ditangkap. Perbuatan bejat tersangka ketahuan setelah korban mengeluh sakit di kelamin, setelah diperiksa di Puskesmas barulah diketahui difabel itu jadi korban kekerasan seksual (krjogja/4/02).

 

Pihak aparat beralasan bahwa lamanya proses kasus itu disebabkan kurangnya pengetahuan dan ibu korban yang sakit. Proses penyelidikan yang memakan waktu empat bulan jelas bukan jeda yang sebentar. Semakin lama proses terjadi, beban yang ditanggung korban dan keluarganya semakin besar. Dalam rentang waktu itu, pelaku juga berpotensi besar melakukan kejahatan lain.

 

Kasus di atas adalah gambaran kecil dari kerumitan dan kelembaman proses peradilan begitu menyangkut difabel. Kita bisa menyisipkan banyak pertanyaan seperti; bagaimana kondisi korban selama proses penyelidikan? Pengetahuan seperti apa yang polisi butuhkan untuk mempercepat proses? Kendala apa saja yang mengadang polisi saat menangani kasus difabel?

 

Untuk berbagai pertanyaan yang mengemuka itu, pendampingan paralegal adalah konsep yang bisa memberikan jawaban. Terutama atas dua poin utama; pengetahuan difabel dan komunikasi aparat dengan korban difabel. Jika dua poin itu, yang sebenarnya umum terjadi dalam kasus serupa, bisa teratasi maka proses peradilan akan berjalan lebih efektif.

 

Pihak pemerintah sebenarnya telah mengetahui kendala yang kerap menghinggapi kasus difabel dalam proses peradilan. Sebab itulah muncul Peraturan Pemerintah no. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. PP ini bertujuan untuk membantu difabel mendapatkan posisi setara dalam peradilan. Yakni dengan memenuhi segala kebutuhan khusus difabel sehingga proses peradilan bisa berjalan dengan semestinya.

 

Dengan melihat tujuan dan isi PP, banyak orang mungkin berharap akan ada perbaikan dalam proses peradilan difabel. Namun kasus yang disebut sebelumnya telah mendedahkan persoalan peradilan difabel dengan lebih kentara. Bahwa pendekatan struktural yang ada sekarang masih punya kelemahan strategi dan implementasi di lapangan.

 

Dalam konteks implementasi PP, posisi pemerintah jelas lebih sentral dan punya peran besar. Terutama dalam mewujudkan amanat PP yang mengharuskan akomodasi layak di berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung, dan mahkamah konstitusi. Kebutuhan yang bersifat institusional itu hanya bisa dipenuhi jika pemerintah bertindak serius menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri tersebut.

 

Jika boleh berpendapat, hal yang tak kalah mendesak adalah bekal pemahaman terkait difabilitas untuk para aparat kepolisian. Sebab polisi adalah gerbang untuk kasus difabel bisa masuk dalam proses peradilan. Dengan polisi yang akomodatif dan komunikatif, penuntasan untuk kasus kejahatan atas difabel akan terbuka lebar.

 

Kelemahan strategi yang dimaksud sebelumnya adalah absennya aparat penegak dalam pendampingan difabel sebelum kasus masuk proses peradilan. Kejadian semacam ini telah banyak terjadi, pihak keluarga enggan melaporkan atau tidak tahu harus berbuat apa agar korban bisa mendapat keadilan. Himpunan Wanita Difabilitas Indonesia (HWDI) mencatat, selama 2017-2019 dari 143 kasus kekerasan atas perempuan difabel, hanya 27 yang diselesaikan lewat jalur hukum.

 

Dengan statistik penuntasan hukum yang seburuk itu, kita sadar bahwa ada masalah besar dalam sistem yang ada. Selama bertahun-tahun, bahkan sebelum PP no. 39 tahun 2020 muncul, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) telah mencoba mencari solusi lembamnya proses peradilan untuk difabel. Konsep penting yang ditawarkan Sigab adalah pendampingan paralegal untuk Difabel Berhadapan dengan Hukum (DIBHa).

 

Paralegal dalam Proses Peradilan Difabel

 

Peradilan yang fair untuk difabel telah lama menjadi kegelisahan lembaga dan pemerhati yang peduli persoalan difabel. Pengalaman telah membuktikan adanya pola diskriminasi dalam institusi peradilan yang kerap mengkategorikan DIBHa sebagai orang sakit dan tidak cakap hukum. Ini belum menghitung kurangnya pemenuhan berbagai kebutuhan khusus DIBHa yang harus disediakan pihak pengadilan.

 

Di sini kita tidak sedang membicarakan idealisasi yang muluk-muluk atas institusi pengadilan. Karena jujur saja, diskriminasi atas difabel terjadi tidak hanya dalam peradilan, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Sehingga selama bertahun-tahun telah berlangsung suatu diskriminasi sistemik yang mengakibatkan DIBHa korban kejahatan tidak mendapat keadilan.

 

Dalam realitas seperti itulah mengapa ruang pengadilan tidak bisa berjuang sendiri untuk mewujudkan keadilan bagi difabel. Butuh variabel lain agar diskriminasi dan batasan yang membelenggu DIBHa di level keluarga dan masyarakat bisa putus. Di sinilah pendampingan paralegal punya fungsi konkret dalam proses peradilan DIBHa.

 

Buku Panduan Paralegal Pendampingan Kasus Difabel Berhadapan dengan Hukum menyebut tiga poin penting pendampingan paralegal atas DIBHa. Pertama, memberi pertimbangan atas pilihan terbaik yang bisa diambil sekaligus memberitahu proses hukum yang akan dilalui difabel. Kedua, memasukkan kasus dalam peradilan dan mendampingi korban selama prosesnya. Ketiga, memastikan proses berjalan secara fair dan memenuhi segala akomodasi yang dibutuhkan difabel.

 

Dengan menjalankan tiga fungsi penting tersebut, paralegal diharapkan bisa menambal celah yang terbentuk sejak dari level keluarga, masyarakat, hingga pengadilan. Kita tahu bahwa sistem yang ada saat ini belum punya cukup pengetahuan dan fasilitas yang mampu mengakomodasi DIBHa secara adil. Kehadiran paralegal yang mumpuni diharap bisa membawa sumber daya yang absen itu.

 

Di sisi lain, peradilan adalah sebuah proses yang memakan waktu lama, seringkali tahunan. Selama proses itu, fisik dan mental DIBHa akan mengalami tekanan yang besar. Belum lagi jika terjadi kendala komunikasi dan diskriminasi selama proses peradilan. Efek buruk proses peradilan ini sering diabaikan dan bahkan dianggap sebagai bagian integral dari sistem. Pendampingan paralegal untuk DIBHa perannya akan sangat besar pada aspek sini.

 

Meski kini telah muncul PP Akomodasi Layak Difabel, pendampingan paralegal untuk DIBHa jelas masih dibutuhkan. Karena kenyataannya pemerintah dan aparat peradilan masih tertatih-tatih memenuhi akomodasi layak yang ditetapkan. Padahal DIBHa tidak bisa menunggu lagi. DIBHa mesti mengakui kenyataan bahwa keadilan hanya akan hadir setelah usaha keras dan perjuangan yang melelahkan dari DIBHa sendiri.[]

 

Judul : Pendampingan Paralegal Pendampingan Kasus Difabel Berhadapan dengan Hukum | Penulis            Buku: Purwanti, Saro Zulhendra, dan Moh. Syafi’ie | Penerbit: SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) | Kota : Yogyakarta | Tahun: 2017

 

Penulis: Ahmad Jamaludin, Alumni Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Editor: Robandi

The subscriber's email address.