Lompat ke isi utama
Ilustrasi tulisan Homo Homini Lupus, manusia dengan bayangan srigala

Kejahatan Terhadap Difabel: Homo Homini Lupus

Solider.id,- Selama ratusan tahun kita mencoba meminggirkan adagium Homo Homini Lupus, bahwa manusia adalah serigala bagi yang lainnya. Namun, pendapat yang telah ada sejak zaman Romawi Kuno itu tampaknya bertahan bukan tanpa alasan. Dengan melihat langgengnya kejahatan yang menimpa difabel kita tersadar bahwa sebagian dari manusia adalah serigala bagi yang lainnya.

 

Adagium Homo Homini Lupus cukup dikenal dalam kazanah hukum sipil (civil law). Pra-anggapan yang melihat manusia pada dasarnya adalah jahat menjadi pondasi rasional pentingnya sistem hukum dibentuk dalam masyarakat. Harapannya, dengan adanya hukum maka ketertiban dan keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

 

Anda boleh tidak sepaham dengan pendapat ini. Karena jika mengamininya Anda akan berdiri satu barisan dengan orang yang berpendapat manusia itu tak ubahnya binatang yang bisa berpikir. Bahwa kesewenang-wenangan adalah salah satu sifat bawaan manusia. Meski banyak kejahatan terjadi setiap hari, mengamini pendapat ini rasanya sulit sekali bukan.

 

Mari beralih pada topik kejahatan atas difabel yang lebih konkret. Dari banyaknya jumlah difabel yang ada di Indonesia, sebagian besar diantaranya pernah menjadi korban kejahatan dan kekerasan. Statistik yang lebih detail didapatkan oleh Komnas Perempuan. Lembaga ini mencatat kejahatan terhadap perempuan difabel mencapai 79 persen di tahun 2019. Statistik yang terbilang tinggu itu cukup stabil grafiknya selama bertahun-tahun.

 

Satu hal yang mencengangkan dari statistik di atas adalah pelaku kejahatan terhadap perempuan difabel merupakan orang terdekat. Dalam konteks ini, ikatan keluarga atau kedekatan hubungan bukan menjadi landasan kepedulian pada difabel. Namun sebaliknya, kedekatan dan pengetahuan atas keterbatasan difabel justru dimanfaatkan orang untuk memuaskan hasrat kekuasaannya. Lingkaran kejahatan ini telah menjadi pola yang terus berulang.

 

Bercermin pada kondisi itu, apa yang disebut tatanan baik-buruk (moral) dalam masyarakat beradab dewasa ini jadi kacau belaka. Karena pada akhirnya ukuran baik-buruk yang telah mapan bisa begitu saja dilompati seseorang ketika ingin mencapai tujuannya. Termasuk untuk memuaskan hasrat libidinal pada orang yang rentan dan berkebutuhan khusus seperti perempuan difabel.

 

Kejahatan Terjadi Karena Ada Niat Pelakunya Sekaligus Kesempatan

 

Dalam kajian kriminologi, salah satu kategori kejahatan yang paling umum terjadi adalah kejahatan emosional. Kejahatan jenis ini biasanya dilandasi oleh kemarahan, hasrat seksual, hingga ketakutan. Berbagai bentuk emosi itu diarahkan pada korban yang dilihat sebagai target yang sesuai untuk melampiaskannya.

 

Sampai di sini, sulit untuk menolak kenyataan bahwa difabel kerap disasar sebagai korban karena keterbatasannya. Keterbatasan mengelak, berbicara, atau disabilitas lainnya memungkinkan agresi dan kekerasan pelaku bisa dilakukan. Maka jadi jelas bahwa kekerasan terhadap difabel terjadi karena pelakunya punya niat, sedang keterbatasan yang disandang difabel memberi kesempatan kejahatan itu dilakukan.

 

Dulu ada satu program kriminal di televisi yang kerap mengingatkan pemirsanya untuk jangan memberi kesempatan kejahatan terjadi. Namun tampaknya pengingat itu tidak berlaku untuk semua orang. Para penyandang difabel dan berkebutuhan khusus telah memiliki celah yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Jika begini kondisinya, maka menambal celah yang menempel pada difabel itulah yang perlu dilakukan.

 

Celah dan kerentanan difabel mengemuka bukan hanya sebab keterbatasan mereka, tetapi juga tatanan sosial yang ada. Eksklusi terhadap difabel terjadi di mana-mana. Mulai dari nilai dan norma masyarakat hingga mekanisme dan fasilitas kelembagaan. Dengan menyadari dua wajah celah kerentanan difabel inilah solusi dan upaya konkret yang inklusif bisa disusun.

 

Aturan hukum yang bisa kita andalkan untuk menambal celah itu adalah ratifikasi hak-hak difabel yang telah dilakukan sejak tahun 2011. Selain itu ada juga UU no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun melihat kondisi kekinian agaknya dua aturan tersebut belum cukup menutup dua wajah celah difabel yang rawan dieksploitasi itu.

 

Upaya yang sedang digalakkan pemerintah akhir-akhir ini adalah menambal celah kerentanan difabel dalam kelembagaan. Di tahun 2020 ada dua aturan baru yang dibuat pemerintah dalam konteks itu, akomodasi difabel di bidang pendidikan dan proses peradilan. Mestinya agenda ke depan perlindungan dan akomodasi difabel di dua lembaga tersebut bisa menambal celah kerentanan yang ada.

 

Tetapi, jika mau terus terang, upaya akomodasi dua lembaga itu tampaknya belum bisa menjawab persoalan. Di atas telah disebutkan bahwa pelaku kejahatan difabel mayoritas adalah orang terdekat, wilayah domestik seperti keluarga dan ketetanggaan. Sedangkan jika melihat fakta di lapangan, sekolah difabel kerap jauh dari lingkungan ketetanggaannya. Belum lagi proses peradilan yang sebenarnya adalah fase setelah kejahatan terhadap difabel terjadi.

 

Dua aturan baru, PP no. 13 tahun 2020 dan PP no. 39 tahun 2020, punya lingkup implementasi yang spesifik, karena itu pengaruhnya akan terbatas. Akomodasi difabel di lembaga pendidikan dan peradilan lebih mengarah pada bagaimana difabel bisa diterima dalam tatanan sosial yang luas, khususnya kelembagaan.

 

Jika ingin menyasar pokok persoalan, diperlukan aturan yang lebih khusus agar kejahatan terhadap difabel di ranah domestik bisa direduksi. Pada titik ini barangkali kita butuh pemerintah yang menjelma sebagai Leviathan sehingga mampu menundukkan serigala pemangsa difabel. Kita butuh sistem hukum yang bisa memaksa dan menertibkan orang terdekat difabel. Kita butuh aturan yang bisa mencegah kejahatan terjadi terhadap difabel di ruang domestiknya.

 

Apakah Leviathan Adalah Jawabannya?

 

Leviathan diambil Hobbes dari Bible, yaitu suatu monster kuat dan ganas yang mampu memaksa manusia untuk tunduk. Sebab manusia tak ubahnya serigala yang agresif dan saling memangsa, maka Hobbes menawarkan adanya Leviathan untuk mengatur. Leviathan dalam masyarakat modern adalah negara dan sistem hukum yang mengikat.

 

Leviathan penting karena keadilan dan ketertiban terwujud bukan sebab hal itu baik, tetapi sebab ada kekuasaan yang mampu untuk memaksakannya. Leviathan mampu mendudukkan keadilan dan ketertiban dengan kekuatan. Meski pada akhirnya keadilan dan ketertiban adalah hal mesti terwujudkan dalam masyarakat, pendekatan dan cara pandang Hobbes jujur saja cukup mengerikan.

 

Karena memahami manusia sebagai mahkluk yang pada dasarnya jahat jelas punya konsekuensi panjang. Pandangan ini akan menyingkirkan upaya penyadaran dan pendidikan akan pentingnya mengharagai perbedaan yang digagas sebagian aktivis difabel.

 

Namun begitu menengok kembali pada realitas makin maraknya kejahatan atas difabel, jelas kita butuh aturan hukum yang tegas dan efektif agar kerjadian semacam ini berhenti. Dalam kondisi yang kelam seperti sekarang, melihat pelaku kekerasan atas difabel sebagai serigala rasanya tidaklah berlebihan. Solusinya adalah keberadaan pawang yang tegas dan rantai yang kuat untuk menjinakkan serigala itu. Di situlah pemerintah yang tegas dan hukum yang mengikat jadi relevan.[]

 

Sumber:

Glen Newey, Routledge Philosophy Guide Book to Hobbes and Leviathan, New York: Routledge, 2008.

Eko Hariyanto, Memahami Pembunuhan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

cnnindonesia.com, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201203182940-284-577722/jangan-abai-79-persen-wanita-difabel-alami-kekerasan-seksual , diakses pada 3 Desember 2020.

 

Penulis: Ahmad Jamaludin, alumni ilmu hukum di UIN Sunan Kalijaga

Editor: Robandi

The subscriber's email address.