Lompat ke isi utama
Koordinator Advokasi Sigab saat diwawancarai staf khusus kepresidenan

Pengalaman Sigab dalam Pendampingan Hukum Kasus Kekerasan pada Perempuan Difabel

Solider.id – Dalam lawatannya ke Yogyakarta, Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden RI, berkesempatan mewawancarai Koordinator Advokasi dan Jaringan Lembaga Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab), Sipora Purwanti. Purwanti, atau yang akrab disapa Ipung ini menceritakan pengalamannya melakukan pendampingan hukum pada perempuan-perempuan difabel yang mengalami kekerasan.

 

Sejak tahun 2011, Sigab telah melakukan pendampingan terhadap difabel berhadapan dengan hukum karena banyaknya kasus hukum tidak bisa diselesaikan secara hukum. Kemudian di tahun 2012, Sigab menobatkan diri untuk memberi pelayanan pendampingan dan penanganan bagi difabel berhadapan dengan hukum.

 

Pendekatan Pendampingan Hukum yang Beragam

Pendekatan yang dilakukan oleh Sigab dengan beberapa cara, pertama, pendampingan sampai inkracht atau sampai berkekuatan hukum tetap. Kedua, melakukan penelitian terkait kasus difabel berhadapan dengan hukum, seperti meneliti tentang kenapa kasus-kasus hukum yang menimpa difabel tidak bisa diproses, kendala dan tantangan serta aspek hukum apa yang mendiskriminasikan difabel. Penelitian-penelitian yang dilakukan Sigab melahirkan kebijakan baru untuk advokasi. Ketiga, membangun jaringan referral system yang melibatkan penasehat hukum, LBH, rumah sakit, layanan psikologis konseling, lembaga pendamping perempuan dan anak, layanan oleh pemerintah untuk jaringan advokasi penanganan difabel berhadapan dengan hukum. Sistem ini terkait dengan jaringan lembaga atau pihak yang mengerti difabel dan dapat mendampingi serta mempermudah akses selama proses peradilan. Keempat, advokasi kebijakan dari lokal ke nasional.

 

Sigab juga melakukan twin track approach, yaitu mendorong teman-teman difabel di daerah sebagai focal point hukum, yang bertugas melapor jika terjadi kekerasan dengan menjadi paralegal. Paralegal dibuat jaringan di wilayah dengan lembaga layanan, LBH dan pemerintah daerah, sehingga ketika ada kasus tahu. Sigab akan mendampingi jika ada kasus di daerah. Tidak semua psikolog atau petugas medis memahami difabel. Yang banyak menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan difabel intelektual. Karena difabel tidak tahu kalau ia mendapat kekerasan, bahkan sampai hamil ia pun tidak tahu. Ketika pendampingan kita lihat apa itu difabel, hambatannya, bagaimana mendudukkan dia sebagai subyek hukum, apa kebutuhan difabel tersebut.

 

Kasus-Kasus Perempuan Difabel yang Mengalami Kekerasan

Sejak tahun 2012 hingga saat ini, jumlah keseluruhan kasus yang ditangani Sigab totalnya ada 118 kasus. Dari jumlah tersebut, 95 persennya menimpa perempuan difabel dengan kisaran 75-80 persen adalah kasus kekerasan seksual, yaitu perkosaan dengan usia korbannya difabel masih usia anak.

Pengalaman Ipung, ia menilai proses peradilan hukum bagi difabel belum inklusif. Salah satunya dalam kasus kekerasan seksual. Upaya mengurangi angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan difabel dilakukan dengan cara memperberat tuntutan. Seperti yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jogja, di mana kejaksaan ini membuat aturan bahwa pelaku kekerasan seksual pada difabel bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat ketimbang pelaku kekerasan seksual pada non difabel. Misalkan pencabulan secara umum tuntutannya 7 tahun, kalau korbannya difabel, maka jaksa boleh menuntut 9 tahun.

 

Selain kasus kekerasan seksual, kasus lain yang terdata di database Sigab adalah kasus yang terkait dengan pengampuan. Kasus-kasus pengampuan seperti ini ada hubungannya dengan nilai ekonomi seperti hak waris. Ketika tidak diawasi maka akan rawan terjadi penelantaran.

 

Selanjutnya, ada kasus perceraian dikarenakan perempuan difabel gangguan jiwa. Ketika mengetahui istrinya gangguan jiwa, suaminya langsung mengurus perceraian. Parahnya, perceraian karena sebab ini sering kali didukung oleh keluarga, alasannya karena kondisi istri yang sudah tidak bisa lagi mengurus segala hal. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, perempuan difabel yang mengalami gangguan jiwa yang diceraikan tersebut juga tidak mendapatkan hak asuh anak karena secara hukum juga dilemahkan. Yang sering kali dijadikan penguat adalah karena orang dengan gangguan jiwa tidak mungkin bisa merawat anak, bahkan dapat membahayakan nyawa si anak. Tidak pernah dipikirkan bagaimana penanganannya, apakah perempuan difabel tersebut membutuhkan konseling, akses minum obat dan lain-lain.

 

Ipung memandang perlu adanya sinergi antara lembaga Pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga layanan di daerah sekitar perempuan difabel tersebut untuk deteksi dan intervensi dini sehingga perlindungan awal dapat dilakukan.[]

 

Reporter: Alvi

Editor     : Ajiwan Arief

 

 

 

The subscriber's email address.