Lompat ke isi utama
salah satu penggambaran inklusi dari desa

Gerakan Inklusi yang Dimulai dari Desa

Solider.id - Wahyu Wibowo (22) warga Kecamatan Polokarto pada tahun 2016 saat saya pertama kali melihatnya masih mengalami hambatan berupa mobilitas dan beberapa hambatan lainnya di antaranya, sosial dan komunikasi. Kala itu saya menyapanya dan hanya dibalas dengan seulas senyum. Itu pun karena sang Ibu menyuruhnya menjawab salam saya. Dari Suwarni, ibunda Wahyu, orangtua tunggal dan perempuan kepala keluarga, saya memperoleh keterangan bahwa Wahyu bersekolah di bangku SMA LB YPAC Surakarta. Suwarni yang sehari-hari bekerja dengan membuka warung kelontong, setiap pagi setia mengantar Wahyu pergi ke sekolah dengan cara diboncengkan sepeda motor. Badan wahyu yang bongsor seakan-akan menenggelamkan tubuh ibunya yang berperawakan sedang. Setelah mengantar wahyu sekolah, si Ibu kembali pulang dan siang harinya ia bersiap untuk menjemput Wahyu kembali.

Terkadang Suwarni menunggui dari lonceng sekolah dimulai hingga akhir jam belajar. Perjumpaan pertama saya kala itu di rumah Suwarni sedang diadakan pertemuan para orangtua anak difabel yang diisi dengan pelatihan membuat ayam tepung atau fried chicken. Kelompok tersebut bernama Family Suporting Group (FSG) Kecamatan Polokarto, sebuah kelompok yang diinisiasi oleh para orangtua difabel dengan dukungan sebuah organisasi difabel di Yogyakarta.

Setelah lulus SMA LB, Wahyu Wibowo bergabung dengan Sanggar Inklusi Permata Hati yang terletak di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto. Sanggar ini didirikan pada tahun 2017, berlatarbelakang masih banyak anak-anak difabel yang berada di Kecamatan Polokarto yang belum mengakses pendidikan dan terapi. Mereka kebanyakan adalah anak-anak difabel yang memiliki kebutuhan khusus. Sanggar Inklusi Permata Hati adalah salah satu dari 14 sanggar inklusi yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Untuk mengikat dengan tujuan merekatkan talisilaturahmi serta mempermudah koordinasi ke-14 sanggar maka dibentuk Forum Sanggar Kabupaten Sukoharjo. Mengapa disebut inklusi?

 

Dalam sebuah referensi, inklusi disebut sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka dengan mengajak semua orang dengan latar belakang berbeda terkait karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, agama dan budaya. Inklusi memiliki prinsip kesetaraan yakni tidak membeda-bedakan individu atau kelompok dan mempunyai sifat nondiskriminasi. Berdirinya sanggar bertujuan sebagai wahana tumbuh dan kembang diri anak-anak yang  mencakup anak difabel, serta saran pendidikan dan utamanya adalah sebagai tempat terapi gratis bagi anak-anak difabel berkebutuhan khusus yang selama ini tidak mengalami intervensi.

Pada awal berdiri tahun 2017 hingga sekarang, sanggar ini digawangi oleh para perempuan dan orangtua difabel yang menjadi pegiat di lingkungannya masing-masing. Heni, relawan terapis yang kebetulan adalah seorang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di RS Moewardi membersamai para ibu dan anak-anak mereka. Beberapa anak adalah pasien Heni di rumah sakit. Terkadang Heni tidak bekerja sendiri. Terapis wicara itu juga mengajak para mahasiswa yang sedang magang belajar untuk menjadi relawan terapis. Saat ini ada 40 anak-anak yang belajar, bermain, dan terapi di Sanggar Permata Hati. Anak-anak sanggar pada periode tertentu juga melakukan rekreasi. Sebuah even rekreasi anak-anak tersebut saya ikuti yakni ketika berpiknik di Waduk Gajah Mungkur. Saya melihat Wahyu Wibowo menikmati acara piknik di pinggir waduk ini dengan bergembira, terbukti ketika saya tanya apakah ia menunjukkan kelelahan yang kemudian dijawab dengan gelengan kepala dan tawa riang.

Wahyu Wibowo, sejak 2017 hingga saat ini mengalami kemajuan yang berarti karena sang ibu tidak pernah melewatkan terapi terkait cerebral palsy yang dialaminya. Seminggu sekali Wahyu datang ke sanggar, jika kondisi tubuhnya sehat. Kata Heni, relawan terapis Wahyu saat pertama ditemuinya masih menunjukkan berbagai macam emosi dikarenakan masih ada hambatan sosial dan emosi. Namun Wahyu yang saya temui saat ini adalah Wahyu yang bisa berkomunikasi dengan baik lewat aplikasi WhatsApp dengan menyapa saya dengan santun, “Ibu, apa kabar?” saya belum paham bahwa yang mengirim pesan dari seberang adalah Wahyu. Saya menjawab dengan enteng, seperti tidak ada beban, toh saling berkabar adalah bukti bahwa kami masih terhubung. ”Baik, Ibunda Wahyu. Apa kabar, Bu. Wahyu gimana? Sehat kan?” tak berapa lama, muncul sederet

 

tulusan,”Bu, ini Wahyu. Wahyu Wibowo,” seketika saya menampar mulut saya sendiri.

Berbagai macam perasaan berkecamuk, antara kaget, heran, bangga, tak percaya dan mengejutkan. Bagi saya ini sebuah surprise. Saking tidak percayanya, saya kemudian mengkonfirmasi kepada seorang teman pegiat, apakah betul Wahyu Wibowo sudah bisa menggunakan android sendiri sekarang dan langsung diiyakan oleh teman saya tersebut....hhhmm....Wahyu ya? Maafkan saya ya, lama banget kita tidak ketemu. Jadi saya tidak update kalau kamu sekarang pegang hape sendiri. Sip, kabar saya baik, Wahyu. Semoga kamu juga,”jawab saya. Lalu saya memperhatikan profil foto pada aplikasinya. Wahyu terlihat berpakaian rapi, dengan postur duduk yang lebih tegak. Ya, sekarang ia bisa duduk tegak dengan arah pandangan tegak pula, kondisi yang berbeda jauh saat pertama kali saya menemuinya empat tahun lalu. Ada sebaris kumis dan rambut potongan cepak ala tentara, serta sedikit jenggot menghias wajahnya.

 

Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Difabel Mewujudkan Masyarakat Inklusi

Pendidikan merupakan salah satu hak anak selain hak untuk hidup dan berkembang, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan terlibat dalam setiap keputusan yang melibatkan mereka. Dalam Konvensi Hak Anak PBB anak digambarkan sebagai subjek yang posisinya sama dengan manusia. Jadi anak adalah makhluk otonom yang harus mendapatkan perlindungan dan terjamin dalam pemenuhan hak-haknya sebagaimana disebutkan ada 31 hak anak yang terdapat di Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Edy Supriyanto, Direktur Perkumpulan Sehati sebuah organsiasi yang berdiri sejak tahun 1997 memiliki peran yang besar dalam mewujudkan sanggar-sanggar inklusi yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Edy Supriyanto pernah mendapat penghargaan dari PBB terkait upaya-upaya advokasi yang dilakukannya di tingkat akar rumput hingga pemangku kebijakan. Saat ini, atas upaya pendampingan yang dilakukan oleh Sehati dengan membentuk Self Help Group (SHG) di tiap kecamatan yang merupakan konsep Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) kemudian

 

beberapa desa diinisiasi menjadi desa inklusi, hingga pertengahan 2020 telah terbentuk 70 desa inklusi yang masing-masing desa tersebut telah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari kades setempat. Kabupaten Sukoharjo memiliki 12 kecamatan, 17 kelurahan dan 150 desa dengan luas 466, 66 km persegi, jumlah penduduk menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 adalah 871.387.

Dalam sebuah kesempatan Edy Supriyanto pernah menyatakan bahwa persoalan difabilitas adalah persoalan kemanusiaan, dan bukan persoalan ketidakberfungsian organ atau fisik. Menurutnya, penekanan pada Undang-Undang No. 8 tahun 2016 adalah pada hambatan linglkungan. Jadi menurutnya, kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa difabel itu mentalnya lemah, tidak mau berkembang dan hanya berkutat di seputaran rumah. Yang dilakukan oleh Sehati dengan para pegiat yang ada di desa adalah membuka tabir, perspektif, paradigma warga, juga perangkat desa yang kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa masyarakat dan aparat desa memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak difabel.

Seperti contoh yang saya ceritakan tentang Wahyu Wibowo yang menunjukkan perkembangan yang sangat berarti semenjak ia berinteraksi, bersosialisasi dengan teman sebayanya serta mendapat intervensi terapi yang lebih terjadwal. Wahyu Wibowo bisa mengakses hak-hak dasar sebagai anak salah satu di antaranya adalah mendapatkan hak kesehatan paling baik, pendidikan dan rekreasi.

 

Perbup Inklusi, Payung Hukum Pertama di Indonesia yang Mengayomi Warga Segala Ragam

Kabupaten Sukoharjo memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 18 tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Bupati (Perbup) nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan dari perda nomor 18 tahun 2017. Kemudian ada lagi payung hukum Perbup Nomor 3 tahun 2020 yakni Perbup Kelurahan/Desa Inklusi. Proses terbitnya Perbup Desa/Kelurahan inklusi ini tidak secara tiba-tiba. Namun memakan waktu sekira 1,5 tahun. Dalam proses penyusunan draft perbup ini, banyak melibatkan kelompok masyarakat marginal seperti kelompok agama, difabel, lansia kelompok penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kelompok yang memiliki ekspresi gender dan seksual yang berbeda seperti komunitas waria.

 

 

Saat proses penyusunan perbup ini juga terjadi dinamika karena mengalami tarik ulur kewenangan Desa Inklusi yang tidak hanya mengatur desa saja, melainkan juga kelurahan. Pada awalnya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menganggap bahwa tupoksi pada perbup ini ada pada dinas sosial karena di dalamnya juga menyangkut tentang hak-hak pemenuhan difabel yang ada di desa. Ambiguitas terkait produk perbup ini juga melanda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, karena selama ini kelurahan yang ada di Kabupaten Sukoharjo ada di bawah kewenangan Bagian Pemerintahan Sekda. Namun akhirnya kewenangan perbup inklusi menetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo.

Perbup Desa Inklusi adalah salah satu produk hukum yang nyata sebagai kemenangan organisasi difabel dan kelompok masyarakat lainnya dalam mengadvokasi kepada pemerintah setelah perda difabel disahkan. Dalam perbup kelurahan/desa inklusi dituliskan indikator kelurahan/desa inklusi yakni diantaranya adalah memiliki monografi yang komprehensif termsuk data base masyarakat marginal terpilah, pelembagaan organisasi masyarakat marginal dan RBM, pemahaman masyarakat marginal dan tanggung jawab masyarakat untuk turut melindungi hak masyarakat marginal, pelibatan masyarakat marginal dalam proses pembangunan secara keseluruhan, dan terbangunnya sarana pra sarana yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat marginal. Prinsip- kelurahan/ desa inklusi di antaranya adalah : inklusif, partisipatif, keberpihakan, keterbukaan, demokratif, kesetraan, kemandrian, keberlanjutan, keadilan dan aksesibilitas.

Jika desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memiliki Surat Keputusan (SK) Kepala Desa maupun Kepala Kelurahan (Lurah) sebagai kelurahan/ desa inklusi maka perbup kelurahan/desa inklusi ini ibarat payung hukum.

Jadi cerita tentang Wahyu Wibowo dan anak-anak sanggar lainnya bukan hanya cerita tentang pemenuhan pendidikan mereka saja yang didapat dari sanggar-sanggar inklusi. Namun juga jaminan perlindungan sebagai kelompok masyarakat marginal, yakni kelompok anak-anak difabel yang memperoleh pendidikan non diskriminatif sejak dari desa.

 

 

Perbup kelurahan/desa inklusi juga menjamin perlindungan kekerasaan dan diskriminasi berbasis gender serta pemberdayaan lansia.

Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan tingkat desa dalam perbup kelurahan/desa inklusi memiliki amanah untuk menyelenggarakan pengembangan Pendidikaan Anak Usia Dini (PAUD) holistik integratif dan kelompok belajar. Perbup juga mengamanahkan pembentukan forum anak di tiap kelurahan/desa, adanya program jam wajib belajar, adanya ruang publik untuk berekspresi dan jaminan terbebas dari asap rokok.

Jika warga/masyarakat, aparat desa, serta adanya kelompok masyarakat kemudian bersama-sama bergerak dan menciptakan perdamaian dalam keragaman, niscaya inklusi itu bukan sebuah ilusi, namun keniscayaan. Percayalah![]

 

Penulis: Puji Astuti

Editor  : Ajiwan Arief

 

Daftar pustaka :

-Pedoman RBM, WHO, CBRDTC Solo, 2013

-

The subscriber's email address.