Lompat ke isi utama
informasi pemateri dan pelaksanan webinar aksesibilitas teknologi

Indonesia Digital Ramah Difabilitas

Solider.id – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mengadakan webinar yang bertemakan Indonesia digital ramah difabilitas, Senin (8/2). Menurut arahan dari Presiden dalam transformasi digital nasional dilakukan melalui 5 langkah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap  transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Staff ahli dari Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Henry Subiakto menjelaskan dalam pemanfaatan teknologi digital, semua harus menjaga bangsa dan Negara kita termasuk difabilitas. Teknologi memungkinkan informasi dan pengetahuan terbuka lebar, sehingga pemahaman yang lebih luas tentang Kebhinekaan dan hak-hak minoritas. Kelompok minoritas bisa mengekspresikan, membela diri, dan menjelaskan keberadaannya di media sosial.

Anggiasari Puji, Civil Society Organization (CSO) mulai dari kita memaparkan difabel mulai memanfaatkan teknologi digital dengan baik untuk mendapatkan penghasilan, apalagi di masa pandemi ini.

“Saya mendengar adanya inisiatif-inisiatif baik yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kominfo, ada begitu banyak pelatihan-pelatihan yang menyasar pada difabilitas yang diharapkan sangat membantu mempercepat kesetaraan terhadap difabel mengakses informasi maupun lapangnan pekerjaan yang berbasis digital dalam masa depan yang sangat ketat ini,” ujarnya.

Sekarang ini, kemudahan akses ke layanan keuangan masih sangat dibutuhkan oleh difabilitas dalam meningkatkan akses ke modal untuk menigkatkan bisnis dan mendorong nilai tambah produk serta daya saing di pasar.

“Ketika berbicara layanan keuangan untuk teman-teman difabel yang bekerja secara online, masih besar tantangan yang dihadapi difabilitas, dari infrastruktur yang tidak dapat diakses, stigma yang masih kental. Dari hasil survey oleh disability services study centre 2016 menemukan bahwa 65% difabilitas masih mengalami kesulitan mengakses layanan perbankan,” tuturnya.

Dari hasil riset lembaga penelitian, konsultasi, dan pelatihan definit pada 2017 menunjukkan mayoritas difabel yang telah mendapatkan layanan lembaga keuangan dan dikeluarkan dari sistem lembaga karena legalitas identitas dan dianggap tidak mampu menjaga keamanan ATM, persyaratan administrasi tidak lengkap, fasilitas difabel mmasih dianggap mahal, pendamping difabel yang terkadang bermasalah, dan difabel dianggap tidak mampu secara finansial.

“Aksesibilitas itu masih sangat diperlukan dan menjadi tugas kita bersama untuk menjembatani kesenjangan-kesenjangan yang masih ada untuk kesetaraan di dalam dunia digital yang ramah difabilitas,” pungkasnya.[]

 

 

Reporter: Oby Achmad

Editor    : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.