Lompat ke isi utama
poster diskusi difabel berhadapan dengan hukum

Komunikasi dan Koordinasi Efektif, Kunci Penanganan Difabel Berhadapan dengan Hukum

Solider.id, Surakarta - Dalam penanganan difabel berhadapan dengan hukum, perlu membangun kerja sama yang holistik baik pemerintah, NGO, komunitas, pengadilan dan kejaksaan.Selain itu diperlukan pengetahuan dan afirmasi bagaimana memfasilitasi difabel tersebut baik bagi psikolog, pekerja sosial, dan pendamping difabel. Komunikasi yang sangat efektif dalam proses menjadi kunci juga adanya koordinasi efektif sehingga kaidah hukum akan seperti apa, maka akan selalu ada konsultasi dengan para kepolisian dan kejaksaan sehingga difabel terfasilitasi. Demikian dikatakan oleh Purwanti, pendamping difabel dalam diskusi tematik seri#2 Sidik lidik dan penuntutan disabilitas berhadapan dengan hukum, yang diselenggarakan oleh Sigab didukung Disability Right Fund (DRF), Senin (14/6).

 

Purwanti menambahkan bahwa pedoman yang yang selama ini bergema adalah prioritas, penanganan dan pelayanan difabel berhadapan dengan hukum. Dari beberapa kasus perkosaan yang diproses ada yang sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Banyak keputusan sangat spektakuler menurutnya karena dari dakwaan, pengadilan dan keputusan dan beberapa restitusi menunjuk hasil yang sangat luar biasa.

 

Ari Hanny Saputri, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gunung Kidul yang menjadi narasumber menyatakan bagaimana penanganan hukum ketika di pengadilan, dan bagaimana nanti proses difabel berhadapan dengan hukum. Termasuk ketika di pengadilan terutama jaksa yang memiliki tugas utama, serta bagaimana nanti proses disabilitas berhadapan dengan hukum. Jaksa sebagai penuntut umum adalah orang yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan.

 

Baca Juga: Upaya Bantuan Hukum yang Layak bagi Difabel

 

 

Adanya restorative justice di tahun 1990-an memudahkan penyelesaian perkara ke pemulihan keadaan semula. Bentuk ini sudah tergambar dari produk undang-undang seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan momentum lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kemudian dalam sejarahnya, Bagir Manan mengurai substansi restorative justice dengan membangun fasilitasi bersama, korban dan masyarakat menyelesaikan bersama. Kemudian lahirlah UU nomor 8 tahun 2016, yang jadi jembatan bagi difabel, dan penekanan bahwa difabel adalah manusia yang bermartabat yang memiliki hak sama, namun kenyataan masih ada perlakuan diskriminatif.

 

Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan ada perubahan paradigma pemerintah terkait HAM bagi difabel sebagai individu yang memiiliki hak dan perlindungan. Tidak hanya perlindungan dan pemenuhan hak tetapi juga pemberdayaan sosial.

 

Ari Hanny menambahkan bahwa sarana dan pra sarana di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dapat diakses difabel seperti: kursi roda, tempat parkir khusus, jalur guiding block dan toilet.  Ini sebagai bentuk komitmen aparatur negara dalam rangka memfasilitasi difabel saat berperkara pidana. Saat ini pihaknya sedang menangani kasus pemerkosaan dengan korban mental retardasi. Dari tes pemeriksaan rumah sakit jiwa, korban masuk ragam mental retardasi berat dengan hambatan menonjol dalam komunikasi. Berdasar pemeriksaan di RS Sardjito, korban mengalami sexual abuse, distress dan kecemasan.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.