Lompat ke isi utama
gambar animasi dua perempuan difabel sedang mengobrol

Konselor Sebaya bagi Komunitas Difabel: Memahami Dasar-Dasar Pendampingan Hukum

Solider.id – Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 menunjukkan peningkatan 43 persen kasus kekerasan seksual pada difabel. Dari 87 kasus yang dilaporkan, 41 kasus kekerasan dialami difabel intelektual, 19 kasus difabel tuli, 18 kasus difabel psikososial, 7 kasus difabel daksa dan 2 kasus difabel netra. Pelakunya, 80 persen berasal dari orang dekat seperti ayah kandung, saudara dan tetangga serta 73 persen kekerasan tersebut terjadi di ranah privat.

Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan, yang didalamnya tentu saja termasuk perempuan difabel, mengenal dua jenis layanan konseling yaitu konseling psikologis dan konseling hukum. Namun tidak semua lembaga layanan mampu menyediakan kedua jenis layanan ini. Terlebih jika yang menjadi korban adalah perempuan difabel dimana kebutuhan, aksesibilitas dan penyediaan akomodasi yang layak belum banyak dipahami oleh lembaga penyedia layanan yang tidak secara spesifik sehari-hari menangani kasus yang melibatkan perempuan difabel. Fakta lainnya, salah satu pemegang peran penting dalam penanganan kekerasan adalah komunitas difabel itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan anggota   komunitas difabel yang dapat melakukan konseling, baik konseling psikologis maupun hukum, meski hanya tingkat dasar.

Konseling sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai, pertama, pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya, kedua, pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah. Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan orang yang dikonseling, atau yang disebut konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya.

Sedangkan kata sebaya, dalam Bahasa Inggris disebut peer, yang menurut kamus konseling berarti kawan, teman-teman yang sesuai dan sejenis, perkumpulan atau kelompok pra puberteit yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan terdiri dari satu jenis. Dalam konteks difabel, peer atau sebaya ini mungkin tidak sebatas hanya dihubungkan dengan kawan yang seumuran saja, tetapi bisa juga sebaya dalam artian mempunyai ragam difabel yang sama atau kejadian yang melekatkan antar difabel sehingga meski umur tidak sepantar namun merasa cocok karena sebaya secara kesamaan pengalaman.

 

Paralegal untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Difabel

Woman Disability Crisis Centre (WDCC) Sapda memandang bahwa dibutuhkan sinergi penanganan kekerasan terhadap perempuan difabel dari hulu ke hilir sehingga mampu memberikan penanganan awal sampai pemulihan secara utuh dan maksimal. Oleh karenanya, Sapda kini membuka dua jenis layanan, psikologi dan hukum serta melakukan peningkatan kapasitas dengan menggelar diskusi bulanan secara rutin mengundang perwakilan perempuan difabel dari beberapa organisasi difabel di Yogyakarta untuk dilatih menjadi paralegal komunitas. Organisasi yang terlibat diantaranya Komunitas bertubuh Kecil, ITMI, Mutiara Grahita, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis), Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (Sigrak), Gerkatin DIY, Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP) serta pendamping ODGJ.

Konselor sebaya di komunitas difabel berperan sebagai tempat curhat dan memberi dukungan saat mengalami permasalahan. Ketika menghadapi difabel dengan kasus hukum, konselor sebaya perlu memahami dasar-dasar pendampingan hukum sebagai paralegal,  seseorang yang bukan pengacara namun dapat melakukan pendampingan hukum untuk memperjuangkan keadilan.

Catur Udhy Handayani, konselor hukum di WDCC Sapda, mengatakan bahwa paralegal dibutuhkan karena banyak perempuan korban kesulitan sampai ke proses hukum karena prosedur hukum yang dirasa  rumit dan tidak ramah, apalagi untuk perempuan difabel. Selain itu, posisi perempuan kurang mendapatkan dukungan memadai dari lingkungan masyarakat, dan juga, jika menyewa jasa advokat, biaya yang dikeluarkan relatif mahal.

 

Memahami Dasar-Dasar Pendampingan Hukum

Ada tiga tipe perempuan korban yang sering ditemui di komunitas ketika mengadukan atau bercerita tentang kasus kekerasan yang mereka alami. Ada perempuan korban yang tidak tahu bahwa yang dialami adalah kasus kekerasan. Ada pula perempuan korban yang tahu bahwa ia mengalami kekerasan tapi tidak tahu kemana harus mengadu. Di sisi lain, ada perempuan korban yang tahu bentuk-bentuk kekerasan, tahu bagaimana menjangkau untuk mendapatkan bantuan, tapi ia memilih tidak melakukan apa-apa. Oleh karenanya, tak jarang ditemukan perempuan difabel yang baru melaporkan kejadian yang sudah lampau berlangsung sekian tahun lalu, atau bahkan terjadi berulang kali.

Apa yang harus dilakukan paralegal jika ada perempuan difabel yang datang menceritakan kekerasan yang baru saja ia alami? Paralegal harus mampu melakukan intervensi krisis atau tindakan kesegeraan, seperti memastikan keadaan korban ketika datang. Jika korban difabel dalam keadaan shock maka segera bawa ke tempat yang lebih aman dan ditenangkan. Jika mengalami luka-luka, segera bawa ke tenaga medis. Ketika sudah dalam keadaan tenang, barulah menanyainya tentang kejadian yang dialami dan mendiskusikan pilihan tindakan yang akan dilakukan, termasuk ketika perempuan difabel memilih membawa kasusnya ke ranah hukum.

Sebagai paralegal, perannya lebih kepada menyampaikan hak-hak apa saja yang dimiliki korban, dimana bisa melaporkan dan melakukan pengumpulan bukti dan saksi. Kadang kasus kekerasan tidak selalu diselesaikan melalui jalur hukum, ini penting disadari bagi paralegal. Misalnya kasus KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) yang dikategorikan ‘ringan’ dimana tidak ada bukti-bukti kekerasan melekat pada tubuh korban. Alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah membuat kesepakatan dengan pihak pelaku. Poin terpenting harus ada butir kesepakatan mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika pihak pelaku melanggar kesepakatan tersebut di kemudian hari. Tugas paralegal adalah mendukung pilihan apapun yang dikehendaki perempuan difabel dengan tidak menghakimi, karena apapun yang dipilih olehnya adalah pilihan terbaik yang menurut korban dapat dilakukan dengan melihat keadaan dan situasi korban.

Meski tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum, paralegal dari komunitas difabel perlu mengetahui tentang jenis kasus yang mungkin dihadapi, yaitu kasus perdata dan kasus pidana serta bagaimana proses penyelesaiannya. Selain itu, paralegal harus memahami mana kasus yang diselesaikan di Pengadilan Negeri dan kasus apa saja yang dibawa ke Pengadilan Agama. Meskipun tidak mendampingi hingga beracara di pengadilan, paling tidak paralegal merekomendasikan apa saja yang harus disediakan untuk perempuan difabel yang berhadapan dengan hukum, baik yang menjadi korban, saksi maupun pelaku, jika pengadilan atau penasehat hukum korban tidak memahami akomodasi yang layak bagi difabel.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan difabel terbilang tidak mudah. Alasan kekompleksitasan keadaan perempuan difabel dalam keluarga, menjadi penyebab utama. Apalagi perempuan difabel yang bergantung pada anggota keluarga yang lain, sementara menurut data, mayoritas pelaku kekerasan berada di lingkup terdekat korban. Hal ini juga membuat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan difabel menguap karena keluarga memilih tidak menyelesaikan kasus tersebut ke ranah hukum atau bahkan menutupi.

Komnas Perempuan mencatat bahwa di tahun 2020, Provinsi Yogyakarta menempati posisi kedua tertinggi setelah Jakarta untuk angka kasus kekerasan terhadap perempuan difabel. Kenyataan ini seperti dua sisi mata uang, dimana berarti kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan difabel di Yogyakarta mulai terkuak dan dilaporkan, sementara di sisi lain penanganannya masih menjadi PR besar bersama bagi Pemerintah, LSM dan masyarakat. Perempuan difabel yang menjadi konselor sebaya di komunitas adalah langkah baik yang perlu terus dikembangkan. Sebaya karena memiliki pengalaman yang sama atau senasib, menjadi ‘nilai lebih’ dan memudahkan dalam melakukan pendekatan yang lebih empatik terhadap perempuan difabel untuk menguak kasus-kasus kekerasan yang dialami. []

 

Penulis: Alvi

Editor:    Ajiwan Arief

The subscriber's email address.