Lompat ke isi utama
Ilusrasi sebuah kamera di atas buku bertuliskan keberpihakan media terhadap difabel

Mendesak Keadilan untuk Perempuan Difabel Korban Kekerasan

Solider.id,- Perempuan, difabel, dan korban kekerasan adalah kombinasi yang memprihatinkan. Dari tahun ke tahun jumlah difabel perempuan yang menjadi korban tak kunjung berkurang.

 

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2019 disebutkan 79 persen perempuan difabel mengalami kekerasan seksual. Presentase itu bergerak naik dari angka 69 di tahun sebelumnya.

 

Di level daerah, data pendampingan yang dilakukan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dari tahun 2012 hingga 2020, setidaknya ada 114 kasus yang sudah didampingi, dan dari 2019 sampai 2020, ada 32 kasus yang didampingi. Empat kasus di Makassar, dua kasus di Lombok, tiga kasus di Situbondo, sisanya di Yogyakarta. Dari jumlah itu, perempuan Tuli menjadi korabn kekerasan paling banyak.

 

Dominannya angka kekerasan terhadap perempuan difabel telah lama menjadi keperihatinan bersama. Meski ratifkasi hak-hak difabel telah dilakukan satu dekade silam, hingga kini kondisinya tetap suram.

 

Barangkali memang ada yang salah dengan sistem yang sedang berjalan. Baik itu dalam aspek sosial ataupun pemerintahan. Sebagaimana bisa dilihat, persoalan korban kekerasan difabel tetap sama. Mulai dari norma sosial yang mencegah kasus dituntaskan sampai sistem peradilan yang tidak mampu mengakomodasi korban.

 

Banyak kasus kekerasan difabel terjadi di wilayah privat keluarga. Sampai saat ini masih ada tembok besar yang membuat kasus kekerasan terhadap perempuan difabel terus terjadi dan enggan dituntaskan. Terutama dalam kasus kekerasan seksual.

 

Kondisi difabilitas memang menjadi pedang berbilah ganda ketika menghadapi kekerasan dalam keluarga. Satu sisi mereka bergantung pada keluarga, yang bisa jadi pelaku, sedang di sisi lain ia menghadapi sistem di luar keluarga yang sulit menerimanya.

 

Telah jamak ditemu kasus anggota keluarga lebih memilih menutupi kejadian demi menjaga nama baik keluarga sekaligus pelakunya. Berbagai batasan ini membuat kasus kekerasan terus dipendam dan kita seoalah hanya bisa berharap pada kesadaran orang terkait untuk mengungkapnya.

 

Tapi persoalan ternyata tidak berhenti di situ. Ketika ingin menuntaskan kasus kekerasan terhadap difabel, pihak korban akan menghadapi sistem peradilan yang ternyata tidak mampu mengakomodasinya dengan layak. Dari penegak hukum yang tidak ramah difabel hingga fasilitas peradilan yang tidak memadai.

 

Seperti kasus yang menimpa seorang difabel di Sukoharjo pada 2016 silam. Korban yang berumur 19 tahun dengan difabilitas ganda, daksa dan retardasi mental, diperkosa ayahnya hingga hamil. Saat berada di persidangan, hakim mempertanyakan apakah korban tidak melawan. Tepat pada pertanyaan inilah batasan itu muncul, aparat penegak hukum tidak mampu memahami kondisi korban.

 

Pada kejadian di atas kasus dibawa ke pengadilan atas laporan dari ibu korban. Meski telah ada kesadaran untuk menuntut keadilan untuk korban, pada taraf selanjutnya justru sistem peradilan yang ada sulit untuk mewujudkan cita itu. Sehingga kerentanan difabel perempuan korban kekerasan semakin bertingkat.

 

Baru-baru ini kembali muncul regulasi baru yang menyasar akomodasi layak untuk difabel dalam proses persidangan. PP nomor 39 tahun 2020 tersebut menjadi perspektif baru untuk para korban dan kelompok yang peduli pemenuhan hak difabel. Namun becermin pada pengalaman satu dekade ini, dorongan yang diberikan harus diperbesar.

 

Menilik Peran Media dalam Pemenuhan Hak Difabel

 

Selain pendampingan langsung dan riset lapangan, media adalah elemen penting dalam edukasi dan advokasi hak-hak difabel di masyarakat. Luasnya frekuensi publik yang dijangkau memungkinkan isu-isu terkait difabel bisa meresap hingga masyarakat akar rumput. Namun peran penting tersebut acapkali kurang maksimal dijalankan tatkala laporan yang diberikan tidak mampu memahami substansi dan kondisi difabel.

 

Ambil contoh dalam berita yang mengabarkan kekerasan seksual terhadap difabel di Makassar pada akhir Januari lalu. Kanal berita Detiknews dalam kurun tanggal 20-22 Januari menurunkan setidaknya 6 berita terkait kasus. Dari banyaknya pemberitaan tersebut tidak dijelaskan bagaimana nasib korban dan kondisi disabilitas apa yang dideritanya.

 

Padahal kedua hal tersebut penting diulas sebagai bentuk pemberdayaan kita atas korban kekerasan seksual. Nasib atau kondisi korban setelah kejadian, meski tidak harus detail, akan menampakkan sejauh mana bantuan dibutuhkan. Hal tersebut sekaligus mengekspos bagaimana dampak destruktif dari sebuah kekerasan atas difabel.

 

Berikutnya, penting juga untuk mengetahui kondisi disabilitas dari korban. Hal ini akan menampakkan modus kejahatan terhadap penyandang difabel dilakukan. Bahkan lebih jauh perlu didalami juga usaha polisi mengakomodasi korban dalam proses peradilan.

 

Peristiwa ini cukup viral, karena tindakan tersebut direkan oleh pelaku yang kemudian digunakan untuk memeras orang tua korban. Namun ada satu hal yang patut disayangkan, yakni pernyataan publik aparat polisi menyebut tindakan itu sebagai “persetubuhan anak di bawah umur.” Jelas atribut tersebut tidak mencerminkan pernyataan aparat penegak hukum yang ramah gender dan difabel.

 

Di sisi lain kanal kompas.com hanya merilis dua berita, yakni pada tanggal 21 dan 25 Januari. Hal menarik dari dua berita tersebut adalah keduanya tidak menitik beratkan laporanya pada pelaku kejahatan. Berita pertama justru membahas pendampingan yang dilakukan oleh komunitas difabel Makassar dan jaringan terkait untuk korban. Sedangkan berita kedua mengabarkan LPSK yang menyambangi kediaman korban dan menawarkan perlindungan.

 

Dari dua media di atas kita bisa melihat bagaimana potret pemberitaan difabel korban kekerasan mengemuka. Dalam konteks ini kita jadi sadar bahwa politik media, cara media membingkai dan mengambil sudut pandang berita, punya hubungan erat dengan agenda perlindungan dan pendampingan difabel korban kekerasan. Maka, alangkah baik jika setiap pemberitaan kekerasan perempuan difabel tidak hanya memastikan pelakunya tertangkap, tetapi juga korbannya aman dan terlindungi.

 

Lebih jauh, dengan adanya PP yang menetapkan berbagai akomodasi layak untuk difabel dalam peradilan media perlu mendorong impelementasinya. Hanya dengan pemenuhan hak-hak dan akomodasi layak difabel keadilan untuk korban mungkin diwujudkan. Setelah sepuluh tahun belajar dari kegagalan, mestinya kita tidak lagi terjungkal di lubang yang sama.[]

 

Penulis: Ahmad Jamaludin, alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Editor: Robandi

The subscriber's email address.