Lompat ke isi utama
sosialisasi perda disabilitas surakarta oleh Jaringan Visi Solo Inklusi

Jaringan Visi Solo Inklusi : Masih Butuh Pemahaman tentang Disabilitas dan Inklusivitas (2)

Solider.id, Surakarta - Jaringan Visi Solo Inklusi yang saat ini tengah melakukan rapat-rapat dan upaya  sosialisasi perda nomor 9 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas banyak menemui kendala. Selain tentang media yang belum sepenuhnya dipahami, juga banyak warga masyarakat yang belum sepenuhnya memahami terminologi difabilitas. Demikian dikatakan oleh Galih Saputro dari Gerkatin dalam rapat koordinasi dan konsolidasi Jaringan Visi Indonesia Inklusi yang berlangsung secara luring di Ruang Anawim Kantor Yayasan YAPHI, Rabu (9/6).

 

Tak hanya pemahaman terkait difabilitas, terminologi inklusi sosial pun harus dipahamkan sebab ini erat hubungannya dengan pemenuhan hak difabel. Pamikatsih, pegiat difabel yang cukup malang-melintang di Kota Surakarta menyampaikan  tentang arah gerakan inklusi saat ini adalah social inclusion (inklusi sosial) dan hal ini menyangkut perubahan peradaban dan sistem. Ada empat pilar yang harus berjalan proporsional dan sesuai fungsi masing-masing dan tahap perkembangan tersebut berdasarkan sejarah : 1) Segregasi 2) integrasi 3) inklusi 4) inklusi sosial. Saat ini gerakan difabel ada dalam tahap inklusi dan dalam praktiknya inklusi masih banyak kegagalan. Ada 4 pilar yang mempengaruhi: 1) Orang tua, 2)  masyarakat/umum,3) kaum profesional (NGO, universitas, dll), 4) Negara. Gerakan difabel dan inklusi dalam 10 tahun dinilai gagal karena empat pilar tersebut tidak disatukan sebab yang banyak berperan hanya negara dan profesional.

 

Baca Juga: Rapat Konsolidasi Jaringan Visi Solo Inklusi Bahas Sosialisasi (1)

 

Pamikatsih menambahkan bahwa empat pilar harus berjalan proporsional dan sesuai fungsi masing-masing. Ia membuat metafora seperti roti bolu, semua harus saling melengkapi. Pun ketika pembahasan  draft perwali, turunan dari perda nomor 9 tahun 2020, maka harus sudah bisa mencakup semua. Ia juga sudah melakukan penelitian.  Difabel yang bersekolah di sekolah inklusi masih banyak yang mengalami perundungan sehingga lebih memilih sekolah khusus yakni SLB yang harus di-setting sebagai pusat sumber untuk memberikan edukasi ke sekolah-sekolah inklusi.

 

Perda Kota Surakarta nomor 9 tahun 2020 tentang  Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disbilitas mengamanatkan 9 perwali, namun dari hasil rapat  ada kesepakatan awal yang akan menjadi bahan untuk diskusi jaringan di masa-masa mendatang, di samping ‘PR” memberi pemahaman terkait disabilitas dan inklusivitas, maka bahan diskusi tentang : 1. Pendidikan (pasal 9), 2. Layanan disabilitas (Pasal 30), Fasilitas yang mudah akses (Pasal 48), 3. Tata cara perlindungan khusus perempuan dan anak (Pasal 59), Pekerja difabel (pasal 11), 4. Pemenuhan hak difabel dalam bidang pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi (Pasal 36), 5. Penanganan penyandang disabilitas dalam kebencanaan (Pasal 51), dan Tata cara pemberian penghargaan (Pasal 66), Komite Disabilitas Daerah (Pasal 63).[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.