Lompat ke isi utama
pertemuan virtual membahas sosialisasi perda disabilitas solo

Rapat Konsolidasi Jaringan Visi Solo Inklusi Bahas Sosialisasi (1)

Solider.id, Surakarta -Banyak kendala yang dihadapi oleh pegiat difabel Surakarta anggota Jaringan Visi Solo Inklusi dalam melakukan sosialisasi Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas nomor 9 tahun 2020. Seperti yang diungkapkan oleh Yulianto dari Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni). Meski salah seorang anggota jaringan telah memfasilitasi dengan pengunduhan mesin suara dan memadatkankan sehingga berversi MP3, tetapi masih banyak hal yang sulit dipahami sebab akan enemukan kata-kata yang multitafsir. Menurutnya berbeda jika pengalih median itu disuarakan oleh manusia. Demikian dikatakan oleh Yulianto saat rapat konsolidasi Jaringan Visi Solo Inklusi, Sabtu (5/6).

 

Agustina Wanisari Rahutami dari komunitas Mother Hope Indonesia (MHI) dan Bipolar Care Indonesia lain lagi komentarnya. Sosialisasi yang dia lakukan baru tahap pengenalan terminologi disabilitas. Lewat group WhatsApp yang beranggotakan 120 orang, Agustina atau biasa dipanggil Ami mengaku tidak semua memiliki pengetahuan tersebut. Akhirnya Ami melakukan pengenalan perda secara bertahap. Ia telah berencana membuat media yang lebih dipahami oleh kawan-kawan di komunitas disabilitas mental ini dengan menggunakan media visual yakni membuat infografis.

 

Ketua Ikatan Tunenetra Muslim Indonesia (ITMI) Misbahul Arifin, menyatakan banyak anggota organisasinya yang paham terkait perda dengan media MP3 yang sudah ada, namun menurutnya ada yang lebih penting dari itu yakni kegunaan perda ini. Sebab banyak sekali disabilitas netra yang di masa pandemi ini kehilangan pekerjaan  dan apa jadinya jika mereka kemudian menunjukkan sikap ketidakpedulian dengan perda. Padahal ada beberapa masalah yang mereka hadapi terkait program pemerintah kota seperti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bagi netra selalu sama setiap tahunnya, yakni memijat.

 

Baca Juga: Tim Advokasi Difabel Surakarta Selenggarakan Webinar Refleksi Gerakan Difabel

 

Shemmy Samuel dari  Tim Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah memperkenalkan dan mensosialisasikan perda ini di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara informal. Ia berharap dengan pemahaman dari OPD-OPD maka ada upaya afirmasi untuk memasukkan anggaran dalam program-program yang berperspektif disabilitas.

 

Rapat konsolidasi kemudian mengerucut dengan membahas apa saja yang dibutuhkan yakni segera membuat wahana sosialisasi yang akses bagi difabel netra dengan pengalihan suara yang bekerja sama dengan komunitas Difalitera. Serta membahas agenda rapat selanjutnya yang berfokus kepada langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh jaringan, termasuk memindai pasal-pasal mana saja yang berpotensi diturunkan menjadi draft perwali.

 

Perda  Surakarta nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah disahkan pada akhir Desember 2020 lalu. Beberapa orang pegiat disabilitas yang mengawal penyusunannya dari mulai draft hingga jadi naskah kemudian berinisiatif menggandeng Yayasan YAPHI maka terbentuklah  Jaringan Visi Solo Inklusi yang tiga bulan pasca disahkannya perda lalu melakukan diskusi publik yang menghadirkan para pemangku kebijakan dan rapat-rapat internal untuk melakukan konsolidasi.[]

 

 Reporter: Puji Astuti

Editor    : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.