Lompat ke isi utama
paparan tentang kebijakan fiskal 2022

Wacana Kebijakan Fiskal 2022 Pemerintah dan DPR Wajib Melibatkan Kelompok Marjinal

Solider.id - Penilaian cepat kebijakan fiskal darurat penanggulangan covid-19 di negara dunia dan di Indonesia memiliki catatan khusus, antara lain; perlunya ruang partisipasi warga dan pengawasan komprehensip terhadap penganggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 (PC). Salah satu komponennya dengan melibatkan partisipasi dari kelompok marginal seperti masyarakat difabel.

 

Istilah kebijakan fiskal secara universal merupakan kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak kepada kondisi ekonomi secara makro. Misalnya agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan inflansi. Krisis sosial ekonomi akibat covid-19 dan pengaruhnya terhadap kebijakan fiskal masih jauh dari berakhir. Karenanya, proses pembicaraan pendahuluan kebijakan fiskal 2022 yang tengah berlangsung antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) wajib melibatkan kelompok marjinal.

 

Wacana kebijakan fiskal 2022 wajib melibatkan kelompok marjinal

Dalam kegiatan webinar dan konfrensi pers Peluncuran Pengukur Kinerja (Scorecard) Akuntabilitas Tata Kelola Anggaran Covid-19 di 120 Negara dan Inisiatif Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Proses Penganggaran di Masa Pandemi, Kamis (3/6) The International Budget Partnership (IBP) merilis laporan penelitian penilaian kinerja atau scoring card pendanaan penanganan dampak covid-19 pada 120 negara termasuk Indonesia. Ada temuan kelemahan dalam transparansi dan pengawasan anggaran tersebut.

 

Menurut Dadan Ramdan, Sekjen Perkumplan Inspiratif, dengan tegas menyampaikan, “Kebijakan fiskal 2022 khususnya untuk belanja bantuan sosial dan subsidi harus disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Proses perumusan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan harus melibatkan masyarakat, terutama masyarakat marjinal yang terkena dampak kebijakan tersebut.”

Misbah Hasan, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga menuturkan, selain ruang transparansi yang terbatas, pemerintah juga tidak melakukan ‘Impact Assessment’ kebijakan anggaran covid-19 terhadap kelompok perempuan dan kelompok marjinal lainnya.

 

Dika Muhammad, Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) juga menyampaikan hasil temuannya. Ia mengatakan  ”Kami menemukan rumah tangga kategori sangat miskin meningkat hingga 38% selama masa pandemi, dan sebanyak 2.892 kepala keluarga miskin yang layak mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) malah tidak mendapatkan program tersebut.”

 

Perlindungan sosial sepanjang hayat bagi semua

Mengapa kelompok marjinal termasuk masyarakat difabel wajib dilibatkan dalam wacana kebijakan fiskal 2022 mendatang? Adanya komitmen politik untuk menjalankan reformasi perlindungan sosial melalui transformasi, integrasi dan perluasan cakupan tapi masih bersyarat kuota dan target. Masyarakat difabel menjadi target dalam program perlindungan sosial sepanjang hayat. Dan program ini menjadi salah satu poin dari kebijakan fiskal 2022 mendatang.

 

Perlindungan sosial sepanjang hayat bagi semua, dibagi berdasarkan kategori usia dengan ragam program bantuan yang dapat disalurkan kepada masyarakat.

Seperti: Usia anak 0 – 6 tahun termasuk pada kategori Program Keluarga Harapan (PKH) ibu hamil dan anak usia dini dengan kuota tersendiri. Usia sekolah 7 – 18 tahun termasuk pada kategori program PKH dan atau Program Indonesia Pintar (PIP). Usia kerja 19 – 56 tahun termasuk pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP) dan atau Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) – Jaminan Kematian (JKM). Lansia usia 60 tahun keatas termasuk pada program PKH lansia dan atau program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT)

Untuk masyarakat difabel pun terdapat program tersendiri seperti PKH Disabilitas dan program Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) diperluas cakupannya dalam Bansos Disabilitas diluar PKH.  (Sumber: TNP2K (2018). TNP2K4KSP (2019). TNP2K (2020). Pandemi covid-19).

 

Dari komponen program yang telah ada, kelompok marjinal sebagai salah satu keragaman dari warga negara Indonesia masih sering terabaikan atau belum tersentuh secara maksimal dalam program-program dari pemerintah. Termasuk mendapatkan haknya dalam bentuk pelayanan atau Bantuan Sosial (Bansos). Alternatif yang ditawarkan dalam usulan perubahan skema perlindungan sosial di masa pandemi salah satunya adalah bantuan lansia dan masyarakat difabel dikeluarkan dari PKH. Arah kebijakan fiskal bantuan sosial, dengan memperluas cakupan bansos untuk kelompok marjinal. Khususnya lansia, masyarakat difabel, serta pekerja informal yang rentan dan secara bertahap mengembangkan skema Perlindungan Sosial (Perlinsos) adaptif untuk masa krisis.

 

Kelompok marjinal termasuk masyarakat difabel wajib dilibatkan dalam wacana kebijakan fiskal 2022 mendatang. Mereka dapat melakukan pengawasan dan audit/sosial di lapangan untuk memastikan implementasi kebijakan fiskal dan program atau perlinsos dan subsidi dijalankan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran bagi kelompok marjinal.

 

Kebijakan fiskal yang dirancang Pemerintah

Dilansir dari tulisan Humas Kemenkeu/UN (21/5) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan menyampaikan, “Tema kebijakan fiskal 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang selaras dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022, dengan menekankan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.”

Prioritas kebijakan fiskal tahun 2022 mendatang antara lain; (1) Melanjutkan upaya pemantapan dan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan covid-19 sebagai pemulihan ekonomi nasional. (2) Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak covid-19 dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit usaha kecil dan mikro menengah (UMKM) dan dunia usaha. (3) Mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat. (4) Optimalisasi pendapatan negara, termasuk perpajakan, penguatan belanja melaui spending better dan inovasi pembiayaan.

 

Dalam rapat paripurna DPR RI ke-18, pada Kamis (20/5) Kemenkeu menyampaikan Pengantar dan keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2022.[]

 

 Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.