Lompat ke isi utama
Ilustrasi tumpukan buku difabel berhadapan dengan hukum

Mendesak Sistem Peradilan Ramah Difabel

Solider.id- Kerentanan difabel menjadi berlipat ganda ketika mereka berhadapan dengan hukum. Kerapkali para difabel korban kejahatan sulit mendapat keadilan sebab sistem hukum yang tidak mampu mengakomodasi mereka dengan layak.

 

Sistem peradilan di Indonesia adalah tatanan yang dibentuk untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang. Namun sistem yang disusun dengan rigid dan rasional tersebut punya rongga besar yang tak disadari. Selama bertahun-tahun sistem peradilan kita dibentuk hanya untuk melayani orang non-difabel.

 

Telah menjadi cerita berulang jika ada penyandang disabilitas tidak mampu bersaksi di persidangan. Bahkan penyandang disabilitas dipersalahkan atas kejahatan yang menimpanya. Di sisi lain aparat penegak hukum bisa menjadi pelaku diskriminasi karena tidak mampu berinteraksi dengan mereka. Laporan SIGAB dalam Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara memberi gambaran besar atas kondisi tersebut.

 

Padahal jika para difabel korban kejahatan diberi pendampingan dan fasilitas yang memadai, mereka bisa menjalani proses peradilan dengan semestinya. Dalam konteks inilah kemunculan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2020 menjadi penting. Aturan ini berusaha memberikan akomodasi yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk menjalani proses peradilan.

 

Perlu kita insafi bersama bahwa masih banyak elemen sistem peradilan kita mewarisi norma lama yang diskriminatif. Dengan keterbatasan yang melekat pada difabel, berbagai prosedur, fasilitas, dan aturan yang ada mencegah mereka untuk mendapat perlakuan yang setara.

 

Memang benar bahwa Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities. Namun dalam akses keadilan untuk para penyandang disabilitas, praktik dalam peradilan belum menunjukkan banyak perbaikan. Dalam taraf tertentu, konvensi yang diratifikasi menjadi UU nomor 19 tahun 2011 tersebut masih terlalu umum. Akibatnya, tidak ada desakan yang lebih spesifik untuk lembaga peradilan menerapkannya.

 

Pada konteks ini, doktrin “di hadapan hukum semua orang setara” punya makna yang lebih dalam. Apa yang disebut setara tidak sekadar menyamakan perlakuan untuk semua orang. Tetapi lebih jauh adalah memenuhi kebutuhan orang sesuai kondisinya, terutama difabel, agar punya posisi setara dalam proses peradilan.

 

Sampai saat ini, belum banyak instansi penegak hukum yang punya prosedur layanan untuk mewujudkan akomodasi yang layak bagi difabel. Peraturan yang baru saja terbit tersebut kini bisa menjadi modal penting. Meski persoalan di lapangan tampaknya terlampau besar untuk ditangani di waktu dekat ini.

 

Menimbang Akomodasi Layak Difabel dalam Peradilan

 

Rentang lama dari ratifikasi konvensi hak difabel hingga muncul PP no. 39 tahun 2020 menggambarkan peliknya proses pemenuhan hak difabel di Indonesia. Berbekal PP ini sekarang para penyandang disabilitas bisa lebih kuat posisinya dalam proses peradilan.

 

Telah banyak kasus kejahatan terhadap difabel mentok di luar proses hukum. Pengabaian masyarakat hingga proses peradilan yang sulit mengakomodasi korban kejahatan difabel jadi penyebab. Sebagai gambaran, dari 114 kasus kekerasan yang menimpa difabel di Yogyakarta 5 tahun terakhir yang dicatat Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disalibilities (CIQAL), hanya 14 kasus yang dituntaskan melalui proses peradilan.

 

Rendahnya penuntasan kasus kejahatan yang menimpa difabel ini perlu menjadi keperihatinan bersama. Apresiasi besar mesti diberikan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), dan lembaga serupa yang secara kontinyu memberi pendampingan pada difabel korban kejahatan. Namun jumlah yang mampu ditangani lembaga-lembaga tersebut jelas terbatas.

 

Halangan utama lembaga-lembaga itu terdapat aspek pembiayaan yang diperlukan. Untuk perlindungan 18 korban difabel selama tahun 2020 saja LPSK membutuhkan dana di atas 200 juta. Jika anggaran ini bisa ditanggung pemerintah selama proses peradilan, yang mayoritas berlangsung lama, jelas agenda perlindungan difabel akan maju pesat.

 

Sedang di sisi lain, perlindungan dan pendampingan difabel butuh pemahaman yang memadai. Perbedaan kebutuhan dari masing-masing penyandang disabilitas kerap sulit dijembatani oleh orang awam. Sehingga menghadirkan ahli adalah pra-syarat untuk melangsungkan peradilan yang menyertakan difabel.

 

Dalam PP no. 39 tahun 2020 difabel digolongkan menjadi 4; difabel fisik, difabel intelektual, difabel mental, dan difabel sensorik. Dalam berbagai kasus, disabilitas seseorang tidak hanya satu, tetapi ganda. Dalam kasus penyandang disabilitas ganda tidak mungkin peradilan berjalan tanpa pendampingan ahli.

 

Guna memberikan akomodasi yang layak, PP ini juga akan menyasar dua aspek penting yaitu layanan dan sarana. Layanan setara hendak menjawab persoalan diskriminasi yang kerap dihadapi kaum difabel saat memasuki proses hukum. Sedangkan sarana yang memadai dibutuhkan untuk difabel bisa menjalani proses persidangan dengan lancar.

 

Setelah berbagai kasus yang menampakkan lemahnya posisi difabel dalam hukum, munculnya regulasi ini jelas menjadi babak hukum baru. Kini proses peradilan pidana terkait difabel telah ditanggung pemerintah. Perkejaan selanjutnya adalah bagaimana kondisi serupa juga bisa muncul dalam kasus perdata.

 

Dalam konteks perdata, tampaknya lembaga-lembaga yang selama ini concern pada nasib difabel bisa semakin berperan besar. Pembagian domain ini akan memungkinkan difabel yang terjerat kasus hukum bisa memperoleh perlakuan yang layak dan setara. Dengan begitu, keadilan yang substansial bisa terwujud untuk semua orang dalam sistem peradilan kita.[]

 

Penulis: Ahmad Jamaludin, Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Editor: Robandi

The subscriber's email address.