Lompat ke isi utama
Ilustrasi materi tanang vaksinasi bagi difabel

Percepatan Vaksinasi Covid – 19 mulai Sasar Kelompok Difabel

Solider.id, Bandung – sedikit bernafas lega, masyarakat difabel mulai diprioritaskan untuk mendapatkan akses vaksinasi Covid – 19. Berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang Percepatan pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, peserta didik dan tenaga kependidikan, pemerintah berkomitment untuk melakukan perluasan akses vaksinasi bagi masyarakat difabel yang belum memperoleh vaksinasi.

 

Plt. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Ditjen P2P – Kementerian Kesehatan, sudah menyusun regulasi pelayanan vaksinasi covid-19 terhadap masyarakat difabel. Staregi percepatan vaksinasi dilakukan secara sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

 

Pemerintah menerapkan konsep 3T yaitu Test, Trace dan Tread. Vaksinator akan mendapatkan tes kesehatan sebelum menerima vaksin, termasuk pendataan riwayat sakit yang dimiliki, keluhan yang sering dirasakan pada kesehatannya semisal alergi dan lainnya. Vaksinator juga dapat menghubungi kontak tenaga medis yang tertera pada kartu vaksin apabila terdapat keluhan setelah divaksin.

 

Vaksinasi yang akan menyasar masyarakat difabel memperhatikan berbagai aspek seperti aksesibilitas. Layanan vaksinasi bagi difabel juga tidak terbatas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk mempercepat implementasi vaksinasi bagi difabel, pemerintah melakukan kerjasama dengan organisasi difabel yang terseber di seluruh pelosok Indonesia. selain itu, pemerintah juga bekerjasama dengan pihak swasta untuk antisipasi kebutuhan layanan jemput bola bagi difabel yang memiliki hambatan mobilitas dan tidak memungkinkan untuk berpindah tempat.

 

Baca Juga: 44 Difabel Solo Dapat Vaksin Covid - 19

 

Peta pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat difabel

Masyarakat difabel tergabung pada tahapan bersama lansia dan petugas publik. Dalam pendataan sasaran vaksinator tetap berbasis pada data identitas Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dan bagi masyarakat difabel yang belum memiliki NIK, harus segera mengurusnya sebelum dilakukan pendataan sebagai sasaran penerima prorgam vaksinasi.

Penetapan sasaran dalam hal sasaran individu yang belum terdaftar oleh instansi atau badan usaha, lembaga atau organisasi, maupun oleh perangkat daerah, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan vaksinasi covid-19, dinas kesehatan kabupaten/kota maupun dinas kesehatan provinsi, maka dapat dilakukan pendataan melalui ‘Aplikasi Pcare Vaksinasi’ dengan verifikasi NIK dan bukti pendukung lainnya. https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin

 

Alur pelayanan vaksinasi ada beberapa tahap. Dari mulai ruang tunggu, meja skrining – vaksinasi, meja pencatatan termasuk pendaftaran dan observasi. Sedangkan untuk mereka yang telah mendaftar melalui aplikasi PCare Vaksin setelah isi NIK dan nama lengkap dan terdaftar dalam PCare akan muncul keterangan siap vaksin. Apabila belum terdaftar atau gagal dapat dilakukan pendaftaran langsung di lokasi.

 

Dosis dan cara pemberian vaksin harus sesuai rekomendasi dari setiap jenis vaksinnya. Sinovac 2 dosis dengan interval minimal antar dosis 28 hari. Astra Zeneca 2 dosis dengan interval minimal antar dosis 12 minggu. Setiap vaksinator akan mendapatkan kartu vaksin dan atau dua sertifikat vaksinasi.

 

Pada layanan vaksinasi pertama, vaksinator akan menerima lembaran daftar keluhan yang dapat diisi secara manual, baik dengan cara memberi tanda centang jenis keluhan yang tertera maupun keluhan lain yang dirasakan apabila terjadi efek samping dan dapat menghubungi petugas kesehatan atau nomor kontak yang tertera pada kartu vaksinasi. (Sumber: Kemenkes RI)

 

Menyasar klaster masyarakat difabel dengan ragam kedifabelan

Masyarakat difabel menjadi bagian prioritas untuk mendapatkan vaksinasi covid-19. Dalam praktiknya, perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya organisasi difabel. Pemberian layanan vaksinasi terhadap masyarakat difabel tetap wajib sesuai dengan standar pelayanan dan penerapan protokol kesehatan. Masih perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat difabel, baik dari sisi edukasi terkait proses layanan, manfaat, aksesibilitas, hingga pada kemungkinan dari efek samping. Sosialisasi dan edukasi ini menjadi penting untuk mematahkan kesimpangsiuran informasi dan berita yang mereka dapatkan seputar layanan vaksinasi covid-19. Melalui surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh kementerian kesehatan tentang vaksin untuk difabel, kolaborasi dinas kesehatan dan dinas sosial mulai dibangun untuk menyukseskan program vaksin untuk difabel.

 

Salah satu contoh wilayah yang mulai bergerak adalah Jawa Barat. Dinas Sosial Jawa Barat telah melakukan koordinasi dengan Dinsos-Dinsos di kabupaten/kota se- Jawa Barat.

“Kami sudah melakukan beberapa kali rapat kerja bersama para dinas sosial kabupaten/kota untuk mendukung program vaksinasi bagi masyarakat difabel,” ujar dr. H. Dodo Suhendar, MM, Kepala Dinas Sosial Jawa Barat dalam gelaran webinar Kamis (3/5)

Bahkan menurut yang direncanakan, vaksinasi untuk masyarakat difabel di Jawa Barat akan langsung dimulai pada pekan kedua Juni mendatang.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Reporter:  Ajiwan Arief

The subscriber's email address.