Lompat ke isi utama
ilustrasi ketersedian obt bagi difabel psikososial

Ketersediaan Obat Bagi Difabel Psikososial

Solider.id, Surakarta- Pada helatan webinar via Zoom oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Kemenkes dan organisasi difabel, Rabu (20/1) Ira, seorang peserta perwakilan dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) mempertanyakan tentang ketersediaan obat-obatan bagi difabel mental psikososial di fasilitas kesehatan layanan tingkat pertama yakni puskesmas dan klinik. Menurut Ira banyak anggota PJS yang yang mempertanyakannya terutama di luar Jakarta. Sedang di Jakarta bisa dibilang lumayan karena sudah banyak pasien yang mendapatkan obat dari generasi baru yang memiliki efek sedikit. Namun menurut Ira ada beberapa kejadian, Orang dengan Difabilitas Psikososial (ODP) atau bisa disebut Orang Dengan Skizofrenia (ODS) itu yang biasanya mereka mendapatkan obat secara penuh dan dikaver oleh BPJS namun sudah beberapa waktu ini hanya mendapatan sebagian karena adanya kebijakan baru. Obat bagi ODP/ODS lumayan mahal, sehingga mereka menggunakan obat apa adanya karena ketidaksediaan uang untuk membeli. “Ada pengurangan dari pihak BPJS,”terang Ira.

 

Ira juga mempertanyakan banyak kejadian di daerah ODP/ODS masih diberikan obat generasi lama yang efek sampingnya menurutnya mengerikan, dengan tanda-tanda air liur banyak keluar dan lidah kaku, serta muka seperti zombie yang tidak memiliki ekpsresi. Akhirnya banyak kasus putus obat. Di Jakarta, beberapa juga ada yang melaporkan masih diberikan obat generasi lama. Ira menambahkan bahwa seharusnya obat generasi lama sudah tidak diberikan lagi.

 

Tentang pelayanan psikologi tidak hanya cukup sekali diberikan kepada ODS/ODP. Setelah diberikan obat semestinya mereka perlu konseling dan namun tidak semua layanan kesehatan menyediakan itu.  

Meski ketersediaan psikolog tergantung dengan pemda, harusnya suatu standar pelayanan minimal menyebut bahwa di tingkat pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama ada layanan psikolognya.

 

Menjawab pertanyaan tersebut, Dewi Anggraeni dari ICW menyatakan bahwa hal itu sudah disinggung sewaktu acara hearing/audiensi sebelumnya dengan Kemenkes terkait pengadaan, stok dan penggunaan obat-obat antipsikotik bagi ODS/ODP. Kemenkes menjawab bahwa pengadaan obat  bukan kewenangan pada layanan kesehatan dalam menjawab.

 

Cut Putri Ariane, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes yang mengikuti Zoom menyatakan bahwa struktur di Kemenkes berbeda-beda namun ia berusaha untuk menjawab bahwa ketersediaan obat di daerah tergantung Rencana Pengadaan Obat (RPO) yang diajukan oleh masing-masing daerah, jadi ketika ada laporan keluhan dari penggunaan obat mestinya dievaluasi dan diusulkan oleh daerah utk pengadaan selanjutnya. Menurut Cut, kalau ada keluhan obat menimbulkan efek harus dilaporkan. Ia juga menambahkan bahwa mengganti satu obat harus melalui tahapan-tahapan, Health Tecnology Assesment (HTA). Badan HTA independen yang menyertakan dokter spesalisasi yang merawat pasien.

 

“Negara kita dalam pemerintahan yang desentralisasi. Kalau tidak ada laporan dari bawah untuk justifikasi ya tidak jalan di wilayah yang ada jenjang ketentuannya untuk pemerintah pusat. Sepanjang ada laporan, dibuat rekomendasinya ke Kemenkes berdasarkan temuan-temuan dan tembuskan ke dirjen-dirjen karena informasi akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,”terang Cut. Terkait hal tersebut, Dewi dari ICW mempertanyakan meski desentralisasi apakah Kemenkes melakukan sistem monev? Dijawab oleh Cut bahwa wewenang monev ada di Kemendagri dan untuk masalah bidang kesehatan, Kemenkes secara reguler juga melakukan monev, dan ia mengakui bahwa masih banyak daerah yang belum optimal dalam masalah pelayanan kesehatan, dan ini tergantung prioritas pemerintah daerah masing-masing, yang mestinya ada anggaran DAK, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kesehatan.

 

Seorang peserta diskusi mempertanyakan apakah SPM ada dan bisa diambil Dana Desa? Dijawab oleh Cut bahwa kewenangan bukan di Kemenkes namun Kemenkes punya kerja sama dengan Kemendesa sehingga anggaran bisa dikaver dan pengusulannya lewat musrenbangdes, dokter puskesmas mengajukan anggaran apa saja, terus apakah ada kerja sama yang bagus atau tidak, untuk upaya kesehatan yang di masyarakat akan tumbuh dengan baik.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.