Lompat ke isi utama
ilustrasi layanan kesehatan inklusif

Diskusi Publik SPM Bidang Kesehatan: Butuh Aturan Teknis Pelayanan Kesehatan yang Inklusi

Solider.id, Surakarta- Hak kesehatan bagi difabel merupakan hak warga yang harus dipenuhi oleh negara. Pelayanan juga harus disertai jaminan mutu dan standar pelayanan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi rujukan jaminan mutu pelayanan publik. Pada payung hukum lainnya, yakni Pasal 61 Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan standar pelayanan kesehatan disesuaikan dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika melihat rentetan waktunya, seharusnya PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM  telah merujuk dan mempertimbangkan pemenuhan hak difabel sesuai UU nomor 8 tahun 2016. Dan sesuai amanat pasal 4 dan 6 PP nomor 2 Tahun 2018 tersebut mestinya Menteri Kesehatan harus mengatur teknis pelayanan kesehatan sebagai petunjuk teknis SPM, demikian dikatakan oleh Dewi Anggraeni dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada diskusi publik SPM bidang kesehatan via Zoom Meeting, Rabu (20/1).

Dewi menambahkan ini artinya bahwa PP 2/2018 maupun turunannya yakni Permenkes 4/2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, berisi petunjuk teknis SPM untuk penerima manfaat nondifabilitas. Alias standar teknis ini tidak mengatur standar teknis kebutuhan penerima manfaat difabel. Padahal permenkes 4/2019 ini merupakan perubahan dari Permenkes 43/2016 yang berisi beberapa penajaman dari segi pelayanan kesehatan agar SPM dapat terimplementasi dengan baik di daerah. Dan dalam Permenkes ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan inklusi selain layanan pencegahan penyakit menular serta dukungan kesehatan jiwa dan psikososial.

Hasil Survey ICW Terhadap Layanan Kesehatan di Surakarta, Kupang, Makassar  dan Bandung

Hasil survey ICW tahun 2018 di empat kota yakni Surakarta, Kupang, Makassar, dan Bandung menunjukkan bahwa banyak layanan kesehatan yang tidak menyediakan handrail/pegangan rambat (58,4%), kursi roda (34,5%), komputer pembaca nomor urut (50, 9%), huruf braille (90,1%), toilet bagi difabel (72,2%), loket khusus difabel (86%), tenaga kesehatan yang dinilai mampu menangani kebutuhan difabel (74,1%). Ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan kita masih jauh panggang dari api alias jauh dari harapan untuk inklusif kepada difabel. Padahal peraturan teknis mengenai pelayanan kesehatan yang inklusif perlu diatur untuk memudahkan penyelenggara pelayanan publik menyiapkan fasilitasnya dengan baik.

Ketika tidak ada aturan teknisnya maka berakibat pelayanan kesehatan masih jauh dari mandat undang-undang. Ketika pelayanan kesehatan belum inklusif yang berakibat dari ketiadaan aturan teknis ini sehingga membuat penyelenggara sulit melakukan penilaian dan evaluasi. Dan paling penting masih jauhnya harapan difabel untuk terpenuhi hak-hak kesehatannya.

Pasal 4 Permenkes dijelaskan bahwa standar teknis sekurang-kurangnya memuat (a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa : (b) standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan (c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Menurut pengamatan ICW, standar teknis ini tidak mengatur standar teknis kebutuhan difabel. Jelas dengan demikian proporsi anggaran pelayanan kesehatan terkhusus untuk difabel tidak cukup terwakili.

ICW menemukan APBD Kota Surakarta tahun 2019 di sektor kesehatan terdapat item anggaran kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan sebesar Rp. 860.632,-. Anggaran ini cukup besar, namun ditemukan masih banyak tenaga kesehatan yang belum kompeten dalam perspekif difabilitas. Pembangunan RS Bung Karno Surakarta menggunakan APBD 2017-2019 sebesar RP.195.104.663.850,- tetapi tidak menyediakan aksesibilitas fisik pengguna kursi roda, tidak ada tempat parkir khusus bagi pasien mengguna sepeda motor roda tiga, tidak ada kursi prioritas antrean bagi difabel, tidak ada signal bagi Tuli saat mengantre, toilet pasien tidak akses kursi roda. Penulis pernah juga melakukan pengamatan, bahwa temuan ICW lewat survey aksesibilitas yang dilakukan oleh pegiat difabel di RS Bung Karno benar adanya, tentang ketaktersediaan aksesibilitas seperti tersebut di atas.[]

 

 

 Reporter: Puji Astuti

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.